#uu-pemilu-digugat

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi membacakan putusan perkara uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, beberapa waktu lalu. MK menolak permohonan Partai Beringin Karya (Berkarya), Persatuan Indonesia (Perindo), serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap uji materi Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rabu , 24 Nov 2021, 16:55 WIB

MK Tolak Gugatan Parpol Terkait Verifikasi Peserta Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Beringin Karya (Berkarya), Persatuan Indonesia (Perindo), serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap uji materi Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor...

Rabu , 13 Dec 2017, 06:21 WIB

KPU: Ada Risiko jika Uji Materi UU Pemilu Dibaca Tahun Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, mengatakan akan ada potensi risiko jika putusan uji materi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 baru dibacakan pada tahun depan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut akan membacakan putusan hasil uji materi tersebut pada Januari 2018. "Ada risiko verifikasi faktual diulang dengan melibatkan parpol lama.Dan jika hal ini terjadi penetapan parpol peserta...

Senin , 23 Oct 2017, 19:56 WIB

MK Dinilai Rusak Demokrasi Jika tak Batalkan PT 20 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat merusak...

Kamis , 05 Oct 2017, 23:00 WIB

Ketua Pansus: PT 20 Persen Bukan Batasi Pencalonan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy...

Kamis , 05 Oct 2017, 21:42 WIB

Ketua Pansus: Penggugat UU Pemilu Hanya Asumtif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy...

Selasa , 03 Oct 2017, 19:06 WIB

Yusril: Pengaturan Presidential Treshold Buruk

Selasa , 03 Oct 2017, 17:27 WIB

Yusril: Aturan Verifikasi Pemilu 2019 Bingungkan Parpol Lama

Selasa , 03 Oct 2017, 15:53 WIB

Yusril: Hak Konstitusional Dipasung Pasal 222 UU Pemilu

Selasa , 03 Oct 2017, 15:32 WIB

Yusril Pertanyakan Pertimbangan MK

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

Kamis , 07 Sep 2017, 06:21 WIB

Riza: Uji Materi UU Pemilu Hak Konstitusi Warga Negara

Kamis , 07 Sep 2017, 02:30 WIB

Gerindra: Tak Ada Hubungan PT 20 Persen Sebagai Rujukan

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni saat menjadi pembicara dalam diskusi Akhir Tahun 2016 bertajuk Catatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2017 dan Persiapan Menuju Pemilihan Serentak Nasional 2019.

Kamis , 07 Sep 2017, 01:45 WIB

Perludem Minta MK Putuskan Uji Materi UU Pemilu Secepatnya

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk Korupsi e-ETP dan Dampaknya Bagi Demokrasi Kita di Jakarta, Ahad (2/4).

Kamis , 07 Sep 2017, 00:05 WIB

Perludem: Ketentuan Ambang Batas Capres Sudah tak Relevan

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra

Kamis , 07 Sep 2017, 00:03 WIB

Yusril: Tjahjo tak Pernah Sebut Kapan Video HTI Dibuat

Rabu , 06 Sep 2017, 12:50 WIB

Masyarakat Sipil Gugat Ambang Batas Pencapresan ke MK

Selasa , 05 Sep 2017, 13:28 WIB

Gugat UU Pemilu, Yusril: Hanya Menguji Satu Pasal

Selasa , 05 Sep 2017, 12:03 WIB

Yusril: Pengajuan Capres tak Perlu Presidential Treshold

Soal Presidential Treshold, Yusril: Takut Amat Sama Saya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berencana mengajukan uji materi UU Pemilu setelah diundangkan dan ditandatangani Presiden RI Jokowidodo (Jokowi). Yusril menyebut, alasan dirinya menolak presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen didasari pertimbangan konstitusional maupun politik. Terkait alasan konstitusional, menurutnya sudah dijelaskan dalam Pasal 22 E dikaitkan pasal 6 A UUD...

Ahad , 06 Aug 2017, 17:49 WIB

Anggota Pansus: Kemungkinan Presiden Dipilih DPR, Jika...

Jumat , 04 Aug 2017, 07:07 WIB

Pengamat: UU Pemilu Berlaku Meski Jokowi Belum Tanda Tangan

Para pejabat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memperlihatkan pengajuan surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7).

Jumat , 04 Aug 2017, 06:33 WIB

Jika Gugatan UU Pemilu Ditolak, akan Hanya Ada Tiga Capres

Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) menerima laporan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (kedua kiri) dan Anggota Pansus Fandi Utomo (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Jumat , 04 Aug 2017, 04:30 WIB

Pengamat: Ambang Batas tak Batasi Capres

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Hendarsam Marantoko (tengah) menjelaskan paparanya kepada wartawan didampingi pejabat ACTA saat mendaftar permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7).

Kamis , 03 Aug 2017, 11:39 WIB

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Pemilu

Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani (kiri) Wakil Sekjen Yustiana Dewi (kanan) memperlihatkan surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7).

Kamis , 03 Aug 2017, 11:17 WIB

Ini yang Bakal Terjadi Jika Gugatan UU Pemilu Ditolak

Selasa , 01 Aug 2017, 05:03 WIB

UU Pemilu Baru Belum Mampu Hadirkan Pemerintahan Efektif

Kamis , 27 Jul 2017, 09:09 WIB

Pengamat: PT 20 Persen untuk Perpanjang Kekuasaan

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto.

Kamis , 27 Jul 2017, 08:08 WIB

Demokrat: PT 20 Persen Batasi Hak Konstitusional Masyarakat

Kamis , 27 Jul 2017, 07:34 WIB

Pengamat Tanggapi 'Manuver' PPP dan PKB dalam UU Pemilu

Rabu , 26 Jul 2017, 11:16 WIB

'Dukungan Parpol 60 Persen, Belum Tentu Didukung Rakyat'

Rabu , 26 Jul 2017, 07:07 WIB

UU Pemilu, Perludem: Simulasi Konversi Suara Perlu Diadakan

Selasa , 25 Jul 2017, 16:18 WIB

Yusril Segera Layangkan Gugatan UU Pemilu ke MK

Selasa , 25 Jul 2017, 15:03 WIB

Zulkifli Dukung Yusril Gugat Perppu Ormas dan UU Pemilu

Senin , 24 Jul 2017, 20:41 WIB

'PT 20 Persen Bukan untuk Penguatan Sistem Presidensial'

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani melakukan interupsi kepada pimpinan untuk menolak hak angket KPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Senin , 24 Jul 2017, 19:54 WIB

Desmond: Gerindra Keluar dari Pansus Sepengetahuan Prabowo

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil (kanan) dalam peluncuran hasil penelitian dan pemantauan terhadap proses dan perselisihan hasil Pilkada 2017 oleh Mahakamah Konstitusi di Jakarta, Senin (22/5).

Perludem Rencana Gugat Ambang Batas 20 Persen ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Pemilu yang disepakati pada rapat paripurna DPR 21 Juli kemarin. Poin yang akan digugat yaitu terkait pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20-25 persen. Peneliti dari Perludem, Fadli Ramadhanil menuturkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu proses pengesahan melalui pembubuhan tanda...

Senin , 24 Jul 2017, 13:49 WIB