#uu-penyiaran

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan, Ketua KPI Ubaidillah, dan Komisioner KPI Amin Shabana saat jumpa pers di sela-sela Konferensi Penyiaran Indonesia 2024 di Auditorium KH Ahmad Azhar Basyir di kampus UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (30/10/2024).

Rabu , 30 Oct 2024, 16:07 WIB

KPI Ingin Usia Pengguna Medsos Dibatasi

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah berharap, pemerintah bersama dengan DPR-RI dapat mewujudkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut dia, aturan...

Komisioner KPI Amin Shabana, Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan, dan Ketua KPI Ubaidillah saat membuka acara Konferensi Penyiaran Indonesia 2024 di Auditorium KH Ahmad Azhar Basyir di kampus UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (30/10/2024).

Rabu , 30 Oct 2024, 15:34 WIB

Aher: Revisi UU Penyiaran tak Akan Kekang Content Creator

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- DPR-RI berkomitmen untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Ahmad Heryawan.Sosok yang akrab disapa Aher itu mengatakan, UU Penyiaran yang masih berlaku hingga kini telah berusia cukup "tua", yakni lebih dari 20 tahun. Padahal, lanjut dia, lanskap dunia penyiaran di Tanah Air sudah banyak berubah....

Rabu , 30 Oct 2024, 13:55 WIB

KPI Gelar Konferensi Penyiaran Internasional di UMJ

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja...

Kamis , 04 Jul 2024, 20:12 WIB

Universitas Muhammadiyah Jakarta Dorong Revisi UU Penyiaran Dilanjutkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga penyiaran di Indonesia menghadapi tantangan,...

Jumat , 14 Jun 2024, 20:44 WIB

Pakar: RUU Penyiaran Rawan Multi Tafsir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi Hukum, Deolipa Yumara, mengungkapkan pengaturan jurnalistik...

Sejumlah orang yang terdiri dari organisasi profesi wartawan, pekerja kreatif dan pers mahasiswa melakukan aksi damai menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). Dalam aksinya mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. Pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.

Senin , 27 May 2024, 19:50 WIB

Organisasi Jurnalis di Pontianak Tolak Revisi UU Penyiaran

Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal saat Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Ahad (26/5/2024). Rakernas V PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal, Salah satu poin rekomendasi yakni meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketum partai periode 2025-2030. Selain itu Rakernas V PDIP menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Ahad , 26 May 2024, 19:18 WIB

Rumusan Rakernas V PDIP Singgung Biaya Mahal UKT, UU MK, dan UU Penyiaran

Jumat , 24 May 2024, 15:24 WIB

Ada Hal yang Buat Akademisi Merasa Janggal dengan Mendadaknya Proses Revisi UU Penyiaran

Jumat , 17 May 2024, 18:25 WIB

Dewan Pers: RUU Penyiaran Upaya Memberangus Pers

Jumat , 17 May 2024, 15:40 WIB

Komisi I Klaim Draf Revisi UU Penyiaran yang Beredar Belum Sempurna dan Multitafsir

Media massa (ilustrasi). Pakar menyoroti implikasi revisi UU Penyiaran terhadap independensi pers.

Kamis , 16 May 2024, 20:33 WIB

Pakar Soroti Implikasi RUU Penyiaran Terhadap Independensi Pers

Kebebasan Pers (ilustrasi). Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid membantah revisi UU Pers mengkerdilkan peran pers.

Kamis , 16 May 2024, 19:35 WIB

Meutya Hafid Bantah RUU Penyiaran Kerdilkan Peran Pers

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mengeklaim pembahasan revisi UU ITE tak tertutup dan menampung aspirasi banyak pihak, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Senin , 13 May 2024, 14:18 WIB

Soal Pasal 56 Ayar 2c RUU Penyiaran, Komisi I: Tidak Memberangus Kebebasan

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945 yang dilaksanakan secara virtual di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 14 Jan 2021, 12:24 WIB

MK Tolak Gugatan RCTI, Layanan OTT tak Diatur UU Penyiaran

Jumat , 02 Oct 2020, 06:04 WIB

Akademisi: Tak Perlu UU Baru Terkait Siaran Melalui Internet

OTT yang menyediakan layanan media audio visual nonlinear atau video on demand (VOD) perlu untuk diatur oleh negara (Foto: ilustrasi menonton video on demand)

Jumat , 02 Oct 2020, 00:02 WIB

Uji Materi UU Penyiaran, Ahli Nilai VOD Perlu Diatur Negara

Suasana sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945 yang dilaksanakan secara virtual di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Sidang tersebut beragenda mendengarkan saksi ahli dari pemohon RCTI dan INews.

Kamis , 01 Oct 2020, 23:12 WIB

In Picture: Sidang Uji Materiil UU No 32/2002 tentang Penyiaran di MK

Soal Gugatan RCTI dan iNews, Pengamat: Tidak Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua stasiun televisi swasta, RCTI dan iNews menggugat, UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta setiap siaran yang menggunakan internet, seperti YouTube hingga Netflix, tunduk pada UU Penyiaran. Jika gugatan ini diterima, masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran dalam platform media sosial. Pengamat media sosial Enda Nasution menilai, gugatan yang dilayangkan RCTI dan iNews tidak...

Media sosial (Ilustrasi). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut apabila permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran dikabulkan, masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran dalam platform media sosial.

Kamis , 27 Aug 2020, 05:17 WIB

Masyarakat Terancam tak Bebas Gunakan Fitur Siaran Medsos

Petugas keamanan menggunakan masker dan sarung tangan saat mengikuti sidang Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa , 23 Jun 2020, 05:19 WIB

Pengaturan Siaran Lewat Internet di UU Disebut Ambigu

Kamis , 11 Jun 2020, 05:25 WIB

Ini Alasan KPI Dorong Revisi UU Penyiaran

Sabtu , 30 May 2020, 18:12 WIB

Tak Atur Netflix dan Youtube, RCTI Gugat UU Penyiaran ke MK

Selasa , 26 Nov 2019, 12:03 WIB

10 Fokus Kemenkominfo Soal Revisi UU Penyiaran

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate

Kamis , 24 Oct 2019, 18:40 WIB

Menkominfo Prioritaskan Undang-Undang yang Tertunda

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Yuliandre Darwis (tengah)

Sabtu , 16 Feb 2019, 02:14 WIB

KPI Tingkatkan Kerjasama dengan Daerah Soal Siaran Pemilu

Rabu , 16 Jan 2019, 22:00 WIB

Bawaslu Sayangkan Ketidakhadiran KPU di Rapat Gugus Tugas

Rabu , 16 Jan 2019, 21:34 WIB

Tanggapan KPI Terhadap Tayangan Jokowi dan Prabowo

Senin , 26 Nov 2018, 22:45 WIB

KPI Ingatkan Lembaga Penyiaran Profesional dan Proporsional

Senin , 26 Nov 2018, 21:17 WIB

KPI Fokus pada Konten Siaran

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , Wiranto memberikan sambutan dalam acara peresmian gedung LPSK dan penyerahan kompensasi bagi korban terorisme di Jakarta, Kamis (6/9).

Senin , 26 Nov 2018, 18:45 WIB

Wiranto Minta DPR Segera Bereskan Revisi UU Penyiaran

Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Agung Suprio (kanan)

Selasa , 24 Oct 2017, 01:06 WIB

Jika RUU Penyiaran tak Disahkan, Indonesia akan Tertinggal

Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sabtu , 21 Oct 2017, 18:59 WIB

RUU Penyiaran Terganjal Dua Isu Kritis

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (tengah).

Kamis , 10 Aug 2017, 21:25 WIB

Menkominfo Berharap RUU Penyiaran dapat Segera Dibahas

Selasa , 06 Jun 2017, 17:31 WIB

Percepat UU Penyiaran, DPR RI Usulkan Single Mux

Sebuah siaran televisi nasional (ilustrasi).

DPR: Isi Siaran Televisi Masih Perlu Perbaikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik menilai isi siaran televisi masih perlu perbaikian. Karena secara umum belum semua televisi dalam kebijakan programnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. "Secara umum bisa dilihat belum semua televisi dalam kebijakan programnya mengacu pada UU Penyiaran, khususnya tentang tujuan penyiaran," kata Mahfuz di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa...

Perlindungan Anak Dalam Penyiaran: (dari kiri-kanan) Direktur Remotivi M. Heychael, Komisioner KPAI Maria Ulfah Anshor, Komisioner KPI Azmah Subagijo, dan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Edi Kuscahyanto menjadi narasumber dalam seminar publik

Jumat , 05 Feb 2016, 21:53 WIB