#uu-perbankan-syariah

Pelarangan dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti dalam lalu lintas pembayaran, konsolidasi, akses terhadap permodalan, dan lainnya merupakan bentuk ketidakadilan dan bersikap diskriminatif. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di masa pandemi. (ilustrasi)

Jumat , 08 Jul 2022, 21:48 WIB

Faisal Basri: Sepatutnya tidak Perlu Lagi Pembatasan Operasional BPRS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pelarangan dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti dalam lalu lintas pembayaran, konsolidasi, akses terhadap permodalan, dan lainnya merupakan bentuk ketidakadilan dan...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengajukan kebijakan perubahan kewajiban spin off bagi Unit Usaha Syariah (UUS) perbankan untuk dicantumkan dalam Rancangan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Kamis , 14 Oct 2021, 18:23 WIB

Spin Off UUS Bank Sukarela Masuk dalam RUU P2SK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengajukan kebijakan perubahan kewajiban spin off bagi Unit Usaha Syariah (UUS) perbankan untuk dicantumkan dalam Rancangan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Nyimas Rohmah mengatakan saat ini rancangan kebijakan masih dalam penyiapan. "OJK telah mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah, yakni melalui Kementerian Keuangan untuk...

Ahad , 07 Feb 2021, 12:35 WIB

Wapres Tegaskan Dirikan Pasar syariah Harus Taat Aturan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan semua pihak...

Rabu , 23 Feb 2011, 17:53 WIB

DPR: Revisi UU Perbankan Syariah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sadar Subagyo menilai Undang-Undang...

close ×