Advertisement
#uu-perkeretaapian
Kamis , 04 Oct 2012, 20:41 WIB
Pemerintah Dinilai Lalai Soal Penanganan Perkeretaapian
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengeritik kebijakan pemerintah yang menyerahkan penyelenggaraan sarana sekaligus prasarana perkeretaapian kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, termasuk...
Senin , 01 Oct 2012, 09:40 WIB
FPKS Minta KAI Penuhi Standar Pelayanan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS DPR meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperbaiki pelayanan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) KRL Commuter Line sebelum menaikkan tarif tiket. "Berdasarkan pantauan Fraksi PKS, PT KAI belum memenuhi SPM sehingga belum layak menaikkan tarif seperti keterlambatan kedatangan dan pemberangkatan, AC sering mati, kereta mogok, dan ketidaknyamanan lainnya," ujar anggota Komisi V dari Fraksi...
Rabu , 29 Sep 2010, 04:41 WIB
Komisi V DPR Nilai Pemerintah Langgar UU Perkeretaapian
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi V DPR, Abdul Hakim, menegaskan, kalangan...