#uu-perlindungan-data-pribadi

Serangan siber (ilustrasi).. Check Point Software Technologies Ltd sebagai penyedia solusi keamanan siber global mengadvokasi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk meningkatkan sikap keamanan siber. Hal ini mengingat adanya ratifikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang baru-baru ini disahkan.

Rabu , 30 Nov 2022, 23:59 WIB

Check Point Ajak Industri Keuangan Tingkatkan Keamanan Siber

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Check Point Software Technologies Ltd sebagai penyedia solusi keamanan siber global mengadvokasi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk meningkatkan sikap keamanan siber. Hal ini mengingat adanya ratifikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi...

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan data pribadi yang disebar Bjorka banyak yang tidak benar.

Rabu , 21 Sep 2022, 15:16 WIB

Mahfud MD: Bjorka tidak Ada Apa-apanya

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyebutkan hacker Bjorka yang sempat menghebohkan media sosial beberapa waktu lalu tidak ada apa-apanya. Mahfud juga menyebut, sejauh ini tidak ada data negara yang bocor seperti yang diklaim Bjorka. Termasuk data pribadi pejabat negara yang disebar Bjorka disebutnya adalah data yang salah."Itu Bjorka itu nggak ada apa-apanya. Apa data yang bocor...

Rabu , 21 Sep 2022, 05:27 WIB

Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat...

Selasa , 20 Sep 2022, 18:33 WIB

Terbitnya UU PDP Bukan Solusi Akhir Masalah Perlindungan dan Kebocoran Data

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Nawir Arsyad AkbarUndang-Undang Perlindungan Data...

Rabu , 14 Sep 2022, 23:08 WIB

DPR: RUU PDP tak Sempurna, Tetapi Minimalisasi Pelanggaran Data Pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis...

Seorang pejalan kaki melintas di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Jumat (28/5/2021). Rentetan kebocoran data ini menjadi pengingat mendesaknya kebutuhan Undang-undang perlindungan data pribadi yang belum ada di Indonesia.

Jumat , 02 Sep 2022, 03:36 WIB

Kebocoran Data Kartu SIM, UU Perlindungan Data Pribadi Kian Mendesak

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Taufiq R Abdullah, menyatakan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribada terus dilakukan.

Selasa , 07 Jun 2022, 03:39 WIB

Legislator Jelaskan Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi

Dr Pratama Persadha, Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC)

Sabtu , 25 Dec 2021, 08:31 WIB

Pencurian Data dan Ransomware, Ancaman di 2022

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Produksi dan Diseminasi Konten, serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik, di Bali, Kamis (05/11).

Jumat , 05 Nov 2021, 17:39 WIB

Kominfo: Tanpa Informasi, Kebijakan yang Diambil Bisa Salah

Jumat , 20 Aug 2021, 17:24 WIB

China Loloskan UU Perlindungan Data Pribadi

Peretasan data pribadi dua juta pengguna BRI Life terjadi di Tanah Air. Bocornya data pribadi tersebut saat ini sedang ditangani Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Rabu , 28 Jul 2021, 20:55 WIB

Bocornya Data Pribadi dan Mendesaknya UU PDP

Ilustrasi Data Pribadi. Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau abuse of power dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Selasa , 25 Feb 2020, 22:50 WIB

Anggota DPR: Ada Potensi Negara Abuse of Power di RUU PDP

Selasa , 25 Feb 2020, 13:57 WIB

Perlindungan Data Pribadi, Indonesia akan Susul 4 Negara Ini

Rabu , 20 Nov 2019, 14:58 WIB

Menkominfo Perhatikan Khusus Data Pribadi Pengguna

Senin , 23 Sep 2019, 09:40 WIB

Pakar Keamanan Siber: Perlindungan Data Sangat Krusial

Ilustrasi Fintech ( Financial Technology)

Rabu , 14 Aug 2019, 01:42 WIB

Aftech Harap UU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan

Selasa , 23 Jul 2019, 09:02 WIB

Komisi Informasi DKI Dorong Regulasi Perlindungan Data

Karyawan melayani nasabah di Banking Hall Bank BRI Syariah, Jakarta. ilustrasi

Tiga Usulan OJK untuk UU Perlindungan Data Pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini ada tiga usulan yang disampaikan oleh OJK dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, yakni terkait data nasabah, konsumen yang tidak memiliki rekening, dan data bekas nasabah. Ketiga usulan ini dimiliki oleh industri jasa keuangan. "Misalnya saja, saya punya kartu kredit, semestinya data nasabah...

close ×