#uu-pers

Sabtu , 02 Dec 2023, 20:20 WIB

Mahasiswi Bertanya Kasus Kematian Wartawan Udin Bernas

Seminar Kegiatan Kemahasiswaan bertema “Cerdas Jurnalistik di Era Digital: Check and Verify Before Sharing” di kampus Universitas Terbula (UT) Palembang. (FOTO: Dok. UT Palembang) KAKI BUKIT – Hari ini, Sabtu,...

Rabu , 22 Feb 2023, 19:40 WIB

Pilih Mana, Jurnalis atau Kreator Konten?

Ratusan Konten Kreator menghadiri acara Helophoria di M Bloc Space, Jakarta, Sabtu (7/1/2023). Acara bertujuan untuk memberikan edukasi tentang membuat konten yang baik dan benar. (FOTO : Republika/Putra M. Akbar) KAKI BUKIT – Pada akhir tahun 2022, tepatnya pada pertengahan Desember, mendapat kesempatan menjadi moderator pada sebuah acara bertajuk “Dialog Bersama Media 2022 – Sinergi Untuk Sumsel” pesertanya adalah jurnalis...

Jumat , 04 Nov 2022, 20:47 WIB

Berapa Jumlah Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik?

“Pelatihan Kehumasan dan Jurnalistik” di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)....

Rabu , 10 Aug 2022, 01:21 WIB

Infografis RKUHP Ancam Kebebasan Pers

REPUBLIKA.CO.ID, Dewan Pers mencermati sejumlah ketentuan hukum dalam Rancangan Kitab...

Selasa , 19 Jul 2022, 19:03 WIB

Anggota DPR Minta Pers tak Khawatir Terhadap RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Benny K...

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh angkat bicara mengenai Edy Mulyadi yang ingin berlindung dengan UU Pers. (ilustrasi)

Senin , 31 Jan 2022, 09:53 WIB

Legislator Tanggapi Edy Mulyadi yang Coba Berlindung Lewat UU Pers

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim anggota MK Arief Hidayat (kanan) dan Aswanto (kiri) memimpin sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari Heintje Mandagie, Hans Kawengian, dan Soegiharto Santoso untuk menguji UU Pers, khususnya Pasal 15 Ayat 2 huruf f dan Pasal 15 Ayat 5 terkait Dewan Pers.

Rabu , 26 Jan 2022, 22:28 WIB

In Picture: Sidang Uji Materil Undang-undang Pers di Mahkamah Konstitusi

Jumat , 05 Nov 2021, 04:42 WIB

AJI, AMSI & IJTI Ajukan Permohonan Pihak Terkait Uji UU Pers

Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) didampingi Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) menunjukkan surat Maklumat Kapolri tentang Larangan Simbol FPI di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/1/2021). Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat soal pelarangan simbol, serta kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dan meminta masyarakat untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

Ahad , 03 Jan 2021, 15:22 WIB

Polri: Pekerja Pers tak Perlu Khawatirkan Maklumat Kapolri

Sabtu , 11 Jul 2020, 16:42 WIB

Pasal-Pasal Terkait Pers Dicabut dari RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan. (ilustrasi)

Selasa , 18 Feb 2020, 00:04 WIB

Anggota DPR Masih Pelajari Perubahan UU Pers di Omnibus Law

Senin , 17 Feb 2020, 02:50 WIB

Pemerintah Dinilai Ingin Campur Tangan Lagi Soal Pers

Sejumlah wartawan membentang poster dan berorasi ketika berunjuk rasa sebagai aksi solidaritas atas tindak kekerasan terhadap jurnalis akibat pemberitaan, di Lhokseumawe, Aceh. Rabu (15/1/2020).

Rabu , 29 Jan 2020, 23:59 WIB

Polres Aceh Didesak Gunakan UU Pers Bagi Pengancam Wartawan

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima perwakilan warga Desa Rembang Jawa Tengah di Jakarta, Kamis (12/1).

Rabu , 08 Feb 2017, 20:43 WIB

DPR: Pers adalah Urat Nadi Pembangunan

Jumat , 21 Aug 2015, 00:07 WIB

Oesman Sapta : UU Pers Semakin Liberal

Kamis , 05 Mar 2015, 20:37 WIB

Polri Didesak Gunakan UU Pers dalam Kasus Karya Jurnalistik

Jurnalis mengecam aksi oknum Brimob atas tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat meliput demo BBM di Makasar.

Sabtu , 15 Nov 2014, 22:14 WIB

Penganiaya Wartawan tak Dijerat UU Pers

,Dewan Pers Minta KUHP, Polri Jerat Obor Rakyat dengan UU Pers

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Ridho Eisy menegaskan, Tabloid Obor Rakyat tidak masuk ranah jurnalisme. Dewan Pers pun telah menolaknya, dan menyilakan polisi memakai KUHP.''Jelasnya bukan UU Pers,'' kata dia, Jumat (4/7). Namun, Mabes Polri menjerat Setyardi Budiono selaku Pemred Tabloid Obor dan Darmawan Sepriyossa sebagai redaktur dengan pasal 9 ayat (2) UU No 40/1999 tentang Pers...