#uu-pilkada

Jumat , 29 Apr 2016, 13:46 WIB

Meski Reses, DPR Diminta Tetap Bahas RUU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Pilkada gagal disahkan sesuai target yakni pada masa sidang keempat DPR yang berakhir Jumat (29/4). Pembahasan akhirnya dihentikan sementara saat masa reses dan baru...

Kamis , 28 Apr 2016, 17:30 WIB

Dua UU Dibahas Saat Reses

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPR RI, Ade Komarudin mengatakan akan ada dua Undang-undang yang tetap dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) DPR kendati masa sidang IV DPR berakhir Jumat (29/4) esok. Adapun dua UU tersebut, yakni Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dan Revisi UU Pilkada. "Komisi 11 akan melakukan pembahasan Panja di masa reses, surat izinnya sudah dikasih ke saya, kalau revisi...

Kamis , 28 Apr 2016, 00:15 WIB

Pengesahan Revisi UU Pilkada Mundur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan...

Sabtu , 23 Apr 2016, 21:15 WIB

Ini Saran Perludem untuk Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi...

Sabtu , 23 Apr 2016, 21:00 WIB

DPR: UU Pilkada Jadi Salah Satu Produk Hukum Terburuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Arteri Dahlan,...

Senin , 18 Apr 2016, 16:43 WIB

7 Catatan Penting Misbakhun pada Revisi UU Pilkada

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Ancaman Baru Deparpolisasi di Komplek Perlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).

Senin , 18 Apr 2016, 14:03 WIB

DPR : Pengesahan UU Pilkada 29 April

Kamis , 14 Apr 2016, 16:46 WIB

PAN Tetap Ingin Perberat Syarat Calon Independen

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Senin , 04 Apr 2016, 00:33 WIB

Tiga Poin UU Pilkada yang Perlu Direvisi versi Perludem

Kamis , 31 Mar 2016, 14:28 WIB

DPR Cari Jalan Tengah Atur Parpol Berkonflik Ikut Pilkada

Kamis , 31 Mar 2016, 13:28 WIB

Revisi UU Pilkada akan Dikebut

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Kamis , 31 Mar 2016, 10:11 WIB

DPR Telah Terima Draft Revisi UU Pilkada

Rabu , 30 Mar 2016, 18:27 WIB

Kemendagri Telah Serahkan Draf Revisi UU Pilkada

Selasa , 29 Mar 2016, 06:03 WIB

Calon Independen Bisa Menang Karena Medsos

Senin , 21 Mar 2016, 12:16 WIB

KPU Merasa Punya Kewajiban Moral 'Campuri' Revisi UU Pilkada

Senin , 21 Mar 2016, 10:07 WIB

Revisi UU Pilkada Harus Atur Relawan, Mahar Politik, dan Status Calon Independen

Senin , 21 Mar 2016, 09:38 WIB

DPR Minta KPU tak Ikut Campur Revisi UU Pilkada

KPU Usul Syarat Jalur Independen Diperingan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar syarat bagi bakal calon kepala daerah dari jalur independen diringankan dalam revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam UU disebutkan presentase minimal 6,5-10 persen dari jumlah penduduk, kemudian berdasarkan putusan MK berubah menjadi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)."Kami usulkan diringankan calon perseorangan, jadi angka presentasenya itu mengikuti UU...

Rabu , 02 Mar 2016, 12:27 WIB

Mendagri Minta DPR Percepat Revisi UU Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan pers tentang kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri pada tahun 2015 dan 2016 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1).

Senin , 29 Feb 2016, 14:15 WIB

Aturan Pejabat Publik Mundur Saat Pilkada Diubah?

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Assidiqie menyampaikan sambutan pada seminar DKPP Outlook 2016 di Jakarta, Senin (28/12).

Jumat , 22 Jan 2016, 06:45 WIB

Jimly Akui Pasal 158 UU Pilkada Terlalu Ketat dan Perlu Direvisi

Selasa , 19 Jan 2016, 15:22 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU Pilkada, Ini Tanggapan KPU

Ahad , 27 Dec 2015, 00:46 WIB

UU Pilkada Dinilai Banyak Untungkan Pejawat

Jumat , 28 Aug 2015, 14:08 WIB

Budi Waseso Bantah Banyak Polisi tak Paham UU Pilkada

Senin , 24 Aug 2015, 18:21 WIB

Pilkada Serentak Banyak Persoalan, Ini Sebabnya

Ahad , 23 Aug 2015, 08:00 WIB

Mensesneg: Pemerintah Sadar UU Pilkada Perlu Direvisi

Kamis , 20 Aug 2015, 15:17 WIB

DPR Setuju Revisi Terbatas UU Pilkada

Kamis , 20 Aug 2015, 11:05 WIB

MK Gelar Sidang Gugatan UU Pilkada

Rabu , 19 Aug 2015, 13:25 WIB

Effendi Gazali Gugat Larangan Calon Tunggal Pilkada ke MK

Selasa , 18 Aug 2015, 17:05 WIB

DPR: Tak Tertutup Kemungkinan UU Pilkada Direvisi

Megawati Soekarno Putri menghadiri seminar konstitusi di MPR, Selasa (18/8).

Selasa , 18 Aug 2015, 14:41 WIB

Megawati: Kalau Saya Pemimpin Negara, Saya Angkat Calon Tunggal

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro

Senin , 17 Aug 2015, 17:28 WIB

Pengamat: Pemerintah Harus Netral Soal Pilkada

Jumat , 14 Aug 2015, 15:43 WIB

Poin Sanksi Parpol Sulit Masuk Revisi UU Pilkada

Jumat , 14 Aug 2015, 14:02 WIB

Revisi UU Pilkada Dijamin Rampung 2017

'UU Pilkada Seharusnya Antisipatif'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Pilkada serentak kali ini, terdapat beberapa daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Hal ini pun menimbulkan potensi diundurnya pelaksanaan Pilkada 2015. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw mengatakan, Pilkada 2015 memang terkesan tidak kurang dipersiapkan secara optimal. "Terkesan dipaksakan," ucapnya, Senin (10/8). Hal itu terlihat dari belum terakomodasinya potensi kemunculan calon tunggal dalam undang-undang (UU) Pilkada. Menurutnya,...

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Kamis , 06 Aug 2015, 16:59 WIB