#uu-pilpres

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (keempat kanan) bersama tujuh hakim konstitusi memimpin sidang pembacaan sejumlah putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Rabu , 21 Jan 2015, 20:46 WIB

In Picture: Pengujian UU Pilpres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) memimpin sidang pembacaan sejumlah putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1). MK melalui amar putusan menolak secara keseluruhan pengujian Pasal...

Putusan MK Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji materi Pasal 159 ayat 1 UU Pilpres di gedung MK ,Jakarta ,Kamis (3/7).

Jumat , 04 Jul 2014, 16:00 WIB

Pilpres Satu Putaran

JAKARTA -- Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 hanya akan berlangsung dalam satu putaran. Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (3/7) mengabulkan permohonan gugatan uji materi Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi. "Mengadili, memutuskan, dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK...

Kamis , 03 Jul 2014, 16:49 WIB

Pilpres Satu Putaran, Tim Jokowi-JK tak Ubah Strategi Kampanye

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla...

Kamis , 03 Jul 2014, 16:38 WIB

Pilpres Satu Putaran, Pemerintah Hormati Putusan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)...

Kamis , 03 Jul 2014, 12:38 WIB

MK Putuskan Pilpres Satu Putaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji...

Selasa , 01 Jul 2014, 16:29 WIB

Lusa, MK Keluarkan Putusan Soal UU Pilpres

Rabu , 18 Jun 2014, 12:35 WIB

Warga Merasa Dirugikan dengan Berlakunya UU Pilpres

Joko Widodo (Jokowi) saat berkampanye di Solo, Jawa Tengah

Selasa , 17 Jun 2014, 17:07 WIB

Kubu Jokowi-JK Ingin KPU Konsultasi ke MK

Selasa , 17 Jun 2014, 15:45 WIB

Soal Pilpres Dua Putaran, KPU Tunggu Timses Jokowi-JK

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatan Pemilu di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (16/5).

Sabtu , 14 Jun 2014, 07:20 WIB

Sidang Gugatan UU Pilpres Dimulai Pekan Depan

Jumat , 13 Jun 2014, 13:33 WIB

Perludem Ajukan UU Pilpres ke MK

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati (kiri) memberikan paparannya didampingi Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin (kanan)

Jumat , 13 Jun 2014, 13:23 WIB

KPU Tak Jadi Konsultasi ke MK

Jumat , 13 Jun 2014, 12:44 WIB

Mendagri Sarankan KPU Minta Fatwa MK

Sekjen MK Janedjri Mahilli Gaffar berjalan saat memenuhi panggilan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Kamis , 12 Jun 2014, 18:46 WIB

MK Persilakan KPU Konsultasi Soal UU Pilpres

Contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014.

Rabu , 11 Jun 2014, 22:11 WIB

KPU Siapkan 2 Alternatif Terkait Penentuan Presiden dan Wapres Terpilih

Rabu , 11 Jun 2014, 15:19 WIB

UU Pilpres Multitafsir, KPU Baru Undang Tim Ahli

Jumat , 23 May 2014, 23:31 WIB

Jenderal Moeldoko Desak Perppu Pilpres Segera Dibuat

Politisi Partai Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (kiri)

Hanura: Sebaiknya 'Presidential Threshold' Jangan Dibatasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura sependapat dengan Yusril Ihza Mahendra terkait tafsir pasal 6A UU Pilpres dengan pasal 22E UUD 1945. Ketua DPP Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, sebaiknya setiap peserta pemilu diberikan keleluasaan untuk mengusung capres dan cawapres sendiri. Sehingga, lebih baik ambang batas presiden ditiadakan dan memberikan kebebasan kepada peserta pemilu untuk menyodorkan pasangan terbaiknya. Karenanya, putusan...

Kamis , 20 Mar 2014, 21:07 WIB

Ini Sikap Ical Soal Putusan MK

Kamis , 20 Mar 2014, 21:02 WIB

Permohonan Yusril Ditolak, Gerindra: Tak Ada Masalah

Yusril Ihza Mahendra (tengah) tetap duduk, saat majelis hakim meninggalkan ruang sidang usai pembacaan putusan gugatan UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Kamis , 20 Mar 2014, 19:39 WIB

In Picture: Gugatan Ditolak, Yusril Tetap Duduk Saat Majelis Hakim MK Meninggalkan Ruang Sidang

Kamis , 20 Mar 2014, 19:07 WIB

Ini Pertimbangan MK Tolak Permohonan Yusril

Kamis , 20 Mar 2014, 18:28 WIB

Permohonan Yusril Ditolak MK, PPP Bergerak

Calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tertunduk saat mengajukan permohonan UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/1).

Kamis , 20 Mar 2014, 16:58 WIB

Yusril Kecewa dengan MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) berjalan menuju ruang tunggu setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12). (Antara/Wahyu Putro)

Rabu , 19 Mar 2014, 20:13 WIB

Hamdan: Wajar Saja Putusan UU Pilpres Tanpa Pleno

Rabu , 19 Mar 2014, 07:25 WIB

MK Segera Putus UU Pilpres Yusril

Senin , 24 Feb 2014, 17:10 WIB

Yusril: Semoga Saya Tak Disalahkan

Jumat , 14 Feb 2014, 17:08 WIB

Permohonan Dikabulkan, Effendi Ghazali Minta Penjelasan MK

Senin , 03 Feb 2014, 02:53 WIB

Uji Materi UU Pilpres Yusril Digelar Hari Ini

Kamis , 30 Jan 2014, 05:39 WIB

Petisi 28 Somasi KPU dan Presiden Terkait Pemilu Serentak

Kamis , 30 Jan 2014, 04:38 WIB

Pemilu Serentak Mulai 2019, KPU dan Presiden Dituding Melawan Hukum

Selasa , 28 Jan 2014, 19:29 WIB

KPU Ingin Sinkronisasi UU Pileg dengan Pilpres

Spanduk sosialisasi pemilu terpasang di jalan Rawajati Timur, Jakarta, Ahad (29/12). jenis media sosial dan teknologi informasi bisa dimanfaatkan KPU untuk meningkatkan partisipasi, keingintahuan, serta aktifitas masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2014.

Selasa , 28 Jan 2014, 18:21 WIB

Majelis Etik Diminta Selidiki Penundaan Pembacaan Putusan MK

Senin , 27 Jan 2014, 21:18 WIB

Putusan MK Harusnya Buka Pintu untuk Capres Independen

Putusan MK Dinilai Pengaruhi Pilkada Serentak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan pemilu serentak yang akan berlangsung di 2019 dinilai dapat mempengaruhi pilkada. MK seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebab banyak putusan dari lembaga itu membahas soal sengketa pilkada. Ketua Perludem, Didik Supriyanto mengatakan, MK memang menetapkan pilkada tidak bisa dianggap bagian dari pemilu. Padahal berdasarkan tafsir mereka pada Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara...

Ahad , 26 Jan 2014, 16:43 WIB