Hamdan Zoelva

Selasa , 01 Jul 2014, 16:29 WIB

Lusa, MK Keluarkan Putusan Soal UU Pilpres

Gedung Mahkamah Konstitusi

Rabu , 18 Jun 2014, 12:35 WIB

Warga Merasa Dirugikan dengan Berlakunya UU Pilpres

Joko Widodo (Jokowi) saat berkampanye di Solo, Jawa Tengah

Selasa , 17 Jun 2014, 17:07 WIB

Kubu Jokowi-JK Ingin KPU Konsultasi ke MK

Hadar Nafis Gumay

Selasa , 17 Jun 2014, 15:45 WIB

Soal Pilpres Dua Putaran, KPU Tunggu Timses Jokowi-JK

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatan Pemilu di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (16/5).

Sabtu , 14 Jun 2014, 07:20 WIB

Sidang Gugatan UU Pilpres Dimulai Pekan Depan

Mahkamah Konstitusi (MK)

Jumat , 13 Jun 2014, 13:33 WIB

Perludem Ajukan UU Pilpres ke MK

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati (kiri) memberikan paparannya didampingi Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin (kanan)

Jumat , 13 Jun 2014, 13:23 WIB

KPU Tak Jadi Konsultasi ke MK

Gamawan Fauzi

Jumat , 13 Jun 2014, 12:44 WIB

Mendagri Sarankan KPU Minta Fatwa MK

Sekjen MK Janedjri Mahilli Gaffar berjalan saat memenuhi panggilan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Kamis , 12 Jun 2014, 18:46 WIB

MK Persilakan KPU Konsultasi Soal UU Pilpres

Contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014.

Rabu , 11 Jun 2014, 22:11 WIB

KPU Siapkan 2 Alternatif Terkait Penentuan Presiden dan Wapres Terpilih

Hadar Navis Gumay

Rabu , 11 Jun 2014, 15:19 WIB

UU Pilpres Multitafsir, KPU Baru Undang Tim Ahli

Hadar Navis Gumay

UU Pilpres Multitafsir, KPU Baru Undang Tim Ahli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang akademisi dan ahli politik, tata negara, dan pakar konstitusi untuk membahas UU Pemilu Presiden nomor 42 tahun 2008. KPU membahas apakah sebaran suara provinsi diabaikan atau dipakai dalam penentuan presiden dan wakil presiden 2014 terpilih. "Jadi kami perlu membahas dengan para ahli dan akademisi, bagaimana menafsirkan aturan konstitusi dan UU Pilpres tentang penentuan...

Hadar Navis Gumay

Rabu , 11 Jun 2014, 15:19 WIB

UU Pilpres Multitafsir, KPU Baru Undang Tim Ahli

Jenderal TNI Moeldoko

Jumat , 23 May 2014, 23:31 WIB

Jenderal Moeldoko Desak Perppu Pilpres Segera Dibuat

 Sejumlah prajurit TNI berbaris saat pembukaan upacara pembukaan latihan gabungan (latgab) TNI, di Skuadron 17 Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (19/5). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Jumat , 23 May 2014, 23:31 WIB

TNI Dorong Dimunculkannya Netralitas pada Undang Undang Pilpres

Politisi Partai Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (kiri)

Kamis , 20 Mar 2014, 21:20 WIB

Hanura: Sebaiknya 'Presidential Threshold' Jangan Dibatasi

Aburizal Bakrie

Kamis , 20 Mar 2014, 21:07 WIB

Ini Sikap Ical Soal Putusan MK

Prabowo Subianto

Kamis , 20 Mar 2014, 21:02 WIB

Permohonan Yusril Ditolak, Gerindra: Tak Ada Masalah

 Yusril Ihza Mahendra (tengah) tetap duduk, saat majelis hakim meninggalkan ruang sidang usai pembacaan putusan gugatan UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Kamis , 20 Mar 2014, 19:39 WIB

In Picture: Gugatan Ditolak, Yusril Tetap Duduk Saat Majelis Hakim MK Meninggalkan Ruang Sidang

Gedung Mahkamah Konsitusi

Kamis , 20 Mar 2014, 19:07 WIB

Ini Pertimbangan MK Tolak Permohonan Yusril

Sekjen PPP M. Romahurmuziy

Kamis , 20 Mar 2014, 18:28 WIB

Permohonan Yusril Ditolak MK, PPP Bergerak

Calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tertunduk saat mengajukan permohonan UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/1).

Kamis , 20 Mar 2014, 16:58 WIB

Yusril Kecewa dengan MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) berjalan menuju ruang tunggu setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12).  (Antara/Wahyu Putro)

Rabu , 19 Mar 2014, 20:13 WIB

Hamdan: Wajar Saja Putusan UU Pilpres Tanpa Pleno

Yusril Ihza Mahendra

Rabu , 19 Mar 2014, 07:25 WIB

MK Segera Putus UU Pilpres Yusril

Yusril Ihza Mahendra

MK Segera Putus UU Pilpres Yusril

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materil UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/3) besok pukul 15.30 WIB. Tidak perlu ada sidang lanjutan, karena isi dari permohonan tersebut dianggap sudah sangat jelas. Yusril mengatakan, seluruh proses tahapan tersebut menjadi kewenangan MK. Mereka mengklaim sudah mendalami materi yang dia ajukan, sehingga tidak perlu sidang lanjutan. Namun,...

Yusril Ihza Mahendra

Rabu , 19 Mar 2014, 07:25 WIB

MK Segera Putus UU Pilpres Yusril

Calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tertunduk saat mengajukan permohonan UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/1).

Senin , 24 Feb 2014, 17:10 WIB

Yusril: Semoga Saya Tak Disalahkan

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jumat , 14 Feb 2014, 17:08 WIB

Permohonan Dikabulkan, Effendi Ghazali Minta Penjelasan MK

Yusril Ihza Mahendra

Senin , 03 Feb 2014, 02:53 WIB

Uji Materi UU Pilpres Yusril Digelar Hari Ini

Pemilu 2014 (ilustrasi)

Kamis , 30 Jan 2014, 05:39 WIB

Petisi 28 Somasi KPU dan Presiden Terkait Pemilu Serentak

Pemilu 2014

Kamis , 30 Jan 2014, 04:38 WIB

Pemilu Serentak Mulai 2019, KPU dan Presiden Dituding Melawan Hukum

Hadar Nafis Gumay

Selasa , 28 Jan 2014, 19:29 WIB

KPU Ingin Sinkronisasi UU Pileg dengan Pilpres

Spanduk sosialisasi pemilu terpasang di jalan Rawajati Timur, Jakarta, Ahad (29/12). jenis media sosial dan teknologi informasi bisa dimanfaatkan KPU untuk meningkatkan partisipasi, keingintahuan, serta aktifitas masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2014.

Selasa , 28 Jan 2014, 18:21 WIB

Majelis Etik Diminta Selidiki Penundaan Pembacaan Putusan MK

Pemilu 2014

Senin , 27 Jan 2014, 21:18 WIB

Putusan MK Harusnya Buka Pintu untuk Capres Independen

Jusuf Kalla (JK)

Ahad , 26 Jan 2014, 20:17 WIB

JK Dukung Pemilu Serentak

Bendera Parpol Peserta Pemilu 2014

Ahad , 26 Jan 2014, 17:14 WIB

Putusan MK Dinilai Pengaruhi Pilkada Serentak

Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin.

Ahad , 26 Jan 2014, 16:43 WIB

Untuk Pilkada Serentak, Harus Revisi Undang-Undang Terkait Pemilu

Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin.

Untuk Pilkada Serentak, Harus Revisi Undang-Undang Terkait Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan pilkada serentak harus segera diantisipasi. Khususnya, soal regulasi. Sebab, saat ini, masing-masing pelaksanaan pemilu mempunyai dasar hukum sendiri dan belum ada regulasi tunggal yang komprehensif. "Kalau kita sepakat dengan ide tersebut, maka harus ada revisi undang-undang soal pemilu,” ujar anggota Komisi II DPR Nurul Arifin di Jakarta, Ahad (26/1). Menurutnya, pilkada serentak akan membuat sejumlah manfaat. Antara...

Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin.

Ahad , 26 Jan 2014, 16:43 WIB

Untuk Pilkada Serentak, Harus Revisi Undang-Undang Terkait Pemilu

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro

Ahad , 26 Jan 2014, 16:38 WIB

Pilkada Serentak Diusulkan Dimulai dari Tingkat Provinsi

Refly Harun

Ahad , 26 Jan 2014, 15:00 WIB

Pakar Hukum Sesalkan MK Tak Batalkan Presidential Threshold

Marzuki Ali

Ahad , 26 Jan 2014, 14:20 WIB

Ketua DPR Kritik MK Soal Putusan Pemilu Serentak 2019

Hakim Konstitusi Harjono

Sabtu , 25 Jan 2014, 01:32 WIB

MK: Putusan Maret Baru Soal Pemilu Serentak

Maskot Pemilu 2014

Jumat , 24 Jan 2014, 17:25 WIB

Ini Dampak Negatif Pemilu Serentak

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin

Jumat , 24 Jan 2014, 16:11 WIB

Muhammadiyah Sebut Pemilu Serentak Jadi Kesempatan Kalangan Ormas

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin

Jumat , 24 Jan 2014, 16:06 WIB

Muhammadiyah Dukung Pemilu Serentak

Mahfudz Sidiq

Jumat , 24 Jan 2014, 15:33 WIB

PKS Minta MK Jelaskan Putusan Pemilu Serentak 2019

 Nurul Arifin

Jumat , 24 Jan 2014, 14:59 WIB

Susul Putusan MK, DPR Usulkan Pilkada Serentak

Tjahjo Kumolo

Jumat , 24 Jan 2014, 14:36 WIB

PDIP Sebut Pemilu Serentak 2019 Bisa Hindari Bom Waktu

Bendera Parpol Peserta Pemilu 2014

Jumat , 24 Jan 2014, 14:02 WIB

Pemilu Serentak Akan Perkuat Sistem Presidensial

Bendera Parpol Peserta Pemilu 2014

Pemilu Serentak Akan Perkuat Sistem Presidensial

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pemilu serentak dianggap akan memperkuat sistem presidensial dalam ketatanegaraan di Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat untuk menggelar pemilu secara serentak pada 2019 dan hal itu akan menjadikan pesta demokrasi lima tahunan semakin berkualitas," tutur pengamat politik Universitas Jember Joko Susilo, Jumat (24/1). Selama ini, katanya, peranan parpol di DPR lebih dominan sehingga membuat kesan sistem pemerintahan...

Bendera Parpol Peserta Pemilu 2014

Jumat , 24 Jan 2014, 14:02 WIB

Pemilu Serentak Akan Perkuat Sistem Presidensial

Pemilu 2014 (ilustrasi)

Jumat , 24 Jan 2014, 13:53 WIB

Putusan MK Soal Pemilu Serentak Untungkan Parpol