Selasa , 01 Jul 2014, 16:29 WIB
Lusa, MK Keluarkan Putusan Soal UU Pilpres
Rabu , 18 Jun 2014, 12:35 WIB
Warga Merasa Dirugikan dengan Berlakunya UU Pilpres
Selasa , 17 Jun 2014, 17:07 WIB
Kubu Jokowi-JK Ingin KPU Konsultasi ke MK
Selasa , 17 Jun 2014, 15:45 WIB
Soal Pilpres Dua Putaran, KPU Tunggu Timses Jokowi-JK
Sabtu , 14 Jun 2014, 07:20 WIB
Sidang Gugatan UU Pilpres Dimulai Pekan Depan
Jumat , 13 Jun 2014, 13:33 WIB
Perludem Ajukan UU Pilpres ke MK
Jumat , 13 Jun 2014, 13:23 WIB
KPU Tak Jadi Konsultasi ke MK
Jumat , 13 Jun 2014, 12:44 WIB
Mendagri Sarankan KPU Minta Fatwa MK
Kamis , 12 Jun 2014, 18:46 WIB
MK Persilakan KPU Konsultasi Soal UU Pilpres
Rabu , 11 Jun 2014, 22:11 WIB
KPU Siapkan 2 Alternatif Terkait Penentuan Presiden dan Wapres Terpilih
Rabu , 11 Jun 2014, 15:19 WIB
UU Pilpres Multitafsir, KPU Baru Undang Tim Ahli
UU Pilpres Multitafsir, KPU Baru Undang Tim Ahli
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang akademisi dan ahli politik, tata negara, dan pakar konstitusi untuk membahas UU Pemilu Presiden nomor 42 tahun 2008. KPU membahas apakah sebaran suara provinsi diabaikan atau dipakai dalam penentuan presiden dan wakil presiden 2014 terpilih. "Jadi kami perlu membahas dengan para ahli dan akademisi, bagaimana menafsirkan aturan konstitusi dan UU Pilpres tentang penentuan...
Rabu , 11 Jun 2014, 15:19 WIB
UU Pilpres Multitafsir, KPU Baru Undang Tim Ahli
Jumat , 23 May 2014, 23:31 WIB
Jenderal Moeldoko Desak Perppu Pilpres Segera Dibuat
Jumat , 23 May 2014, 23:31 WIB
TNI Dorong Dimunculkannya Netralitas pada Undang Undang Pilpres
Kamis , 20 Mar 2014, 21:20 WIB
Hanura: Sebaiknya 'Presidential Threshold' Jangan Dibatasi
Kamis , 20 Mar 2014, 21:07 WIB
Ini Sikap Ical Soal Putusan MK
Kamis , 20 Mar 2014, 21:02 WIB
Permohonan Yusril Ditolak, Gerindra: Tak Ada Masalah
Kamis , 20 Mar 2014, 19:39 WIB
In Picture: Gugatan Ditolak, Yusril Tetap Duduk Saat Majelis Hakim MK Meninggalkan Ruang Sidang
Kamis , 20 Mar 2014, 19:07 WIB
Ini Pertimbangan MK Tolak Permohonan Yusril
Kamis , 20 Mar 2014, 18:28 WIB
Permohonan Yusril Ditolak MK, PPP Bergerak
Kamis , 20 Mar 2014, 16:58 WIB
Yusril Kecewa dengan MK
Rabu , 19 Mar 2014, 20:13 WIB
Hamdan: Wajar Saja Putusan UU Pilpres Tanpa Pleno
Rabu , 19 Mar 2014, 07:25 WIB
MK Segera Putus UU Pilpres Yusril
MK Segera Putus UU Pilpres Yusril
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materil UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/3) besok pukul 15.30 WIB. Tidak perlu ada sidang lanjutan, karena isi dari permohonan tersebut dianggap sudah sangat jelas. Yusril mengatakan, seluruh proses tahapan tersebut menjadi kewenangan MK. Mereka mengklaim sudah mendalami materi yang dia ajukan, sehingga tidak perlu sidang lanjutan. Namun,...
Rabu , 19 Mar 2014, 07:25 WIB
MK Segera Putus UU Pilpres Yusril
Senin , 24 Feb 2014, 17:10 WIB
Yusril: Semoga Saya Tak Disalahkan
Jumat , 14 Feb 2014, 17:08 WIB
Permohonan Dikabulkan, Effendi Ghazali Minta Penjelasan MK
Senin , 03 Feb 2014, 02:53 WIB
Uji Materi UU Pilpres Yusril Digelar Hari Ini
Kamis , 30 Jan 2014, 05:39 WIB
Petisi 28 Somasi KPU dan Presiden Terkait Pemilu Serentak
Kamis , 30 Jan 2014, 04:38 WIB
Pemilu Serentak Mulai 2019, KPU dan Presiden Dituding Melawan Hukum
Selasa , 28 Jan 2014, 19:29 WIB
KPU Ingin Sinkronisasi UU Pileg dengan Pilpres
Selasa , 28 Jan 2014, 18:21 WIB
Majelis Etik Diminta Selidiki Penundaan Pembacaan Putusan MK
Senin , 27 Jan 2014, 21:18 WIB
Putusan MK Harusnya Buka Pintu untuk Capres Independen
Ahad , 26 Jan 2014, 20:17 WIB
JK Dukung Pemilu Serentak
Ahad , 26 Jan 2014, 17:14 WIB
Putusan MK Dinilai Pengaruhi Pilkada Serentak
Ahad , 26 Jan 2014, 16:43 WIB
Untuk Pilkada Serentak, Harus Revisi Undang-Undang Terkait Pemilu
Untuk Pilkada Serentak, Harus Revisi Undang-Undang Terkait Pemilu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan pilkada serentak harus segera diantisipasi. Khususnya, soal regulasi. Sebab, saat ini, masing-masing pelaksanaan pemilu mempunyai dasar hukum sendiri dan belum ada regulasi tunggal yang komprehensif. "Kalau kita sepakat dengan ide tersebut, maka harus ada revisi undang-undang soal pemilu,” ujar anggota Komisi II DPR Nurul Arifin di Jakarta, Ahad (26/1). Menurutnya, pilkada serentak akan membuat sejumlah manfaat. Antara...
Ahad , 26 Jan 2014, 16:43 WIB
Untuk Pilkada Serentak, Harus Revisi Undang-Undang Terkait Pemilu
Ahad , 26 Jan 2014, 16:38 WIB
Pilkada Serentak Diusulkan Dimulai dari Tingkat Provinsi
Ahad , 26 Jan 2014, 15:00 WIB
Pakar Hukum Sesalkan MK Tak Batalkan Presidential Threshold
Ahad , 26 Jan 2014, 14:20 WIB
Ketua DPR Kritik MK Soal Putusan Pemilu Serentak 2019
Sabtu , 25 Jan 2014, 01:32 WIB
MK: Putusan Maret Baru Soal Pemilu Serentak
Jumat , 24 Jan 2014, 17:25 WIB
Ini Dampak Negatif Pemilu Serentak
Jumat , 24 Jan 2014, 16:11 WIB
Muhammadiyah Sebut Pemilu Serentak Jadi Kesempatan Kalangan Ormas
Jumat , 24 Jan 2014, 16:06 WIB
Muhammadiyah Dukung Pemilu Serentak
Jumat , 24 Jan 2014, 15:33 WIB
PKS Minta MK Jelaskan Putusan Pemilu Serentak 2019
Jumat , 24 Jan 2014, 14:59 WIB
Susul Putusan MK, DPR Usulkan Pilkada Serentak
Jumat , 24 Jan 2014, 14:36 WIB
PDIP Sebut Pemilu Serentak 2019 Bisa Hindari Bom Waktu
Jumat , 24 Jan 2014, 14:02 WIB
Pemilu Serentak Akan Perkuat Sistem Presidensial
Pemilu Serentak Akan Perkuat Sistem Presidensial
REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pemilu serentak dianggap akan memperkuat sistem presidensial dalam ketatanegaraan di Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat untuk menggelar pemilu secara serentak pada 2019 dan hal itu akan menjadikan pesta demokrasi lima tahunan semakin berkualitas," tutur pengamat politik Universitas Jember Joko Susilo, Jumat (24/1). Selama ini, katanya, peranan parpol di DPR lebih dominan sehingga membuat kesan sistem pemerintahan...
Jumat , 24 Jan 2014, 14:02 WIB
Pemilu Serentak Akan Perkuat Sistem Presidensial
Jumat , 24 Jan 2014, 13:53 WIB