Ahad , 17 Sep 2017, 13:07 WIB
Advertisement
#uu-ppp
Senin , 18 Apr 2022, 18:06 WIB
PSHK: Revisi UU PPP Gagal Menyasar Perbaikan Tata Kelola Regulasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) kontraproduktif dengan upaya menyelesaikan permasalahan tata kelola...
Sabtu , 16 Apr 2022, 05:04 WIB
Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Ia menilai, tujuan revisi undang-undang tersebut hanya untuk memasukkan metode omnibus demi mengamankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. "Metode omnibus tidak sederhana, cenderung membingungkan, dan bisa...
Jumat , 15 Apr 2022, 19:06 WIB
Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum...
Rabu , 09 Feb 2022, 01:04 WIB
Fraksi PKS: Revisi UU PPP Bukan untuk Perbaiki UU Ciptaker
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya...
Selasa , 08 Feb 2022, 19:26 WIB
Revisi UU PPP Bolehkan Perbaikan Salah Ketik UU yang Sudah Disahkan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati 15...