Gubernur bank sentral Indonesia Perry Warjiyo. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo hari ini (20/3/2023) menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dengan Komisi XI DPR.

Senin , 20 Mar 2023, 12:08 WIB

Jalani Fit and Proper Test, Perry Ungkap Strategi Perkuat Ekonomi

Tangkapan layar Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan mengenai arah dan kebijakan investasi di Indonesia serta daya tariknya dalam webinar Indef, Rabu (8/2/2023).

Rabu , 15 Mar 2023, 23:24 WIB

Bahlil Sebut Telah Selesaikan 80 Persen Investasi Mangkrak

Pengenalan Literasi Keuangan Anak SabangMerauke. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB

Kemenkeu: Penerapan UU P2SK Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

.

Ahad , 08 Jan 2023, 08:38 WIB

Bullion Bank (Bank Emas): Simpan Emas di Bank Dapat Bagi Hasil!

Ilustrasi OJK. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti Pasal 49 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Jumat , 06 Jan 2023, 15:01 WIB

Komisi III Ungkap Celah Korupsi dari Kewenangan OJK Lewat UU PPSK

Pemerintah mengungkapkan sepanjang tahun ini akan menjadi tantangan ekonomi yang tergolong berat.

Senin , 02 Jan 2023, 15:06 WIB

Sri Mulyani: 2023 Tahun Ujian yang Berat Kendalikan Inflasi dan Resesi

OJK

Ahad , 01 Jan 2023, 20:31 WIB

OJK Berwenang Menyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Kata Pengamat

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diberikannya kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berhak melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana keuangan merupakan penguatan dari UU OJK sebelumnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU PPSK).

Jumat , 30 Dec 2022, 23:00 WIB

UU PPSK Perluas Kewenangan OJK dalam Penyidikan Tindak Pidana Jasa Keuangan

Fintech (Unsplash/Clay Banks)

Sabtu , 17 Dec 2022, 14:38 WIB

UU PPSK Bawa Indonesia ke Era Baru Sektor Keuangan Digital

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengapresiasi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang telah menyetujui Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada 15 Desember 2022 lalu. Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI, LPEI diberikan mandat khusus berdasarkan UU No.2/2009 oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekspor melalui fasilitas Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi.

Jumat , 16 Dec 2022, 21:15 WIB

UU PPSK Disahkan, LPEI Kini Bisa Menerima DHE Atas Transaksi Ekspor Debitur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menerima berkas hasil rapat dan pandangan mini fraksi dari Ketua Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Dolfie OFP (kiri) saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Indonesia Fintech Society (IFSOC) menyambut positif hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Jumat , 16 Dec 2022, 17:01 WIB

UU PPSK Bakal Perkuat Peran Fintech

.

Jumat , 16 Dec 2022, 08:10 WIB

UU PPSK: Duit Korban Investasi dan Pinjol Bakal Diganti Negara?

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Sesmenkop) Arif Rahman Hakim menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) membuka dan siap menyerap aspirasi publik dari seluruh elemen masyarakat dan gerakan koperasi demi terwujudnya regulasi atau produk perundang-undangan koperasi yang ideal dan semakin baik. Termasuk model bisnis dan sistem pengawasan agar koperasi semakin maju dan dipercaya masyarakat.

Wujudkan Regulasi Perkoperasian Ideal, Kemenkop Serap Aspirasi Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Sesmenkop) Arif Rahman Hakim menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) membuka dan siap menyerap aspirasi publik dari seluruh elemen masyarakat dan gerakan koperasi demi terwujudnya regulasi atau produk perundang-undangan koperasi yang ideal dan semakin baik. Termasuk model bisnis dan sistem pengawasan agar koperasi semakin maju dan dipercaya masyarakat. Hal itu disampaikan Arif saat...

Next