Selasa , 23 Mar 2021, 15:44 WIB
Definisi Terorisme Terlalu Luas, Ini Kata KontraS
Kamis , 03 Dec 2020, 20:51 WIB
Dewan Dorong Perpres TNI Tangani Terorisme Segera Disahkan
Sabtu , 08 Aug 2020, 22:09 WIB
Mahfud: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Amanat UU
Rabu , 08 Jul 2020, 20:47 WIB
Pemerintah Bahas Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme
Sabtu , 06 Apr 2019, 14:34 WIB
Hoaks dan UU Terorisme, Penegak Keadilan atau Ambisi Politik
Kamis , 21 Mar 2019, 20:50 WIB
Pengamat Teknologi Jelaskan Tiga Langkah Atasi Hoaks
Kamis , 21 Mar 2019, 16:31 WIB
Masukan Hoaks ke UU Terorisme, YLBHI: Wiranto Ngawur
Kamis , 21 Mar 2019, 02:50 WIB
UU Terorisme Jerat Penyebar Hoaks, Pakar: Itu Nggak Nyambung
Selasa , 12 Mar 2019, 21:44 WIB
Badan Pengawas Pemberantasan Teroris Belum Dibentuk DPR
Senin , 28 May 2018, 00:03 WIB
Kontroversi yang Tersisa di UU Terorisme
Ahad , 27 May 2018, 12:23 WIB
Motif Politik dalam Definisi Terorisme
Motif Politik dalam Definisi Terorisme
...
Ahad , 27 May 2018, 12:23 WIB
Motif Politik dalam Definisi Terorisme
Sabtu , 26 May 2018, 13:39 WIB
Anggaran Koopssusgab Ikut Anggaran TNI
Jumat , 25 May 2018, 18:43 WIB
PKS Berharap Hasil Revisi UU Bisa Tumpas Terorisme
Senin , 21 May 2018, 05:06 WIB
Jangan Terburu-buru Sahkan Revisi UU Terorisme
Kamis , 17 May 2018, 10:47 WIB
Aher: UU Terorisme Harus Dibuat Sejelas-jelasnya
Kamis , 17 May 2018, 00:14 WIB
Pakar Nilai UU Terorisme Cukup Kuat Berantas Pelaku
Senin , 14 May 2018, 10:39 WIB
Tokoh Lintas Agama Desak UU Terorisme Disahkan
Jumat , 06 Oct 2017, 10:46 WIB
Keterlibatan TNI akan Diatur dalam UU Pencegahan Teroris
Sabtu , 15 Jul 2017, 10:18 WIB
Aman tidaknya Negara, Ini Kata Panglima TNI...
Selasa , 13 Jun 2017, 16:35 WIB
Gatot: Kita Perlu Undang-Undang untuk Mencegah Bom
Selasa , 13 Dec 2016, 14:52 WIB
Ini Alasan Pansus Perpanjang Pembahasan RUU Terorisme
Jumat , 18 Nov 2016, 16:27 WIB
Wiranto: Pemerintah Dorong Program Deradikalisasi
Wiranto: Pemerintah Dorong Program Deradikalisasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan pemerintah gencar mendorong program deradikalisasi. Ini dilakukan dalam menangkal paham radikalisme di tengah masyarakat."Para redisivis atau katakanlah pada pelaku nyuri yang pernah sekolah kepada ISIS yang kembali ada suatu program dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk memberikan suatu penyadaran atau pencerahan mereka," kata Wiranto di Jakarta, Jumat...
Jumat , 18 Nov 2016, 16:27 WIB
Wiranto: Pemerintah Dorong Program Deradikalisasi
Ahad , 24 Jul 2016, 16:23 WIB
Pengamat Intelijen Beri Resep Agar Kelompok Santoso Turun Gunung
Kamis , 21 Jul 2016, 21:10 WIB
Akom Ingatkan Tewasnya Santoso Bukan Berarti Teroris Habis
Rabu , 20 Jul 2016, 19:52 WIB
"Santoso Besar karena Ada yang Membesar-besarkan"
Rabu , 20 Jul 2016, 19:42 WIB
Santoso Ditembak Tentara, Peran TNI akan Diatur di Revisi UU Terorisme
Kamis , 23 Jun 2016, 20:36 WIB
Tito Sebut UU Terorisme Harus Direvisi
Rabu , 01 Jun 2016, 05:26 WIB
Soal Draf Revisi UU Terorisme, ICJR: Banyak Pasal Abaikan HAM
Rabu , 01 Jun 2016, 02:08 WIB
ICMI Minta Revisi UU Terorisme Segera Diputuskan
Rabu , 18 May 2016, 17:12 WIB
BNPT: Rekrutmen Teroris Makin Maju
Rabu , 18 May 2016, 17:10 WIB
Tim Evakuasi Jenazah Terduga Teroris Ditembaki Orang tak Dikenal
Jumat , 06 May 2016, 13:05 WIB
Hukum Indonesia Memadai Tindak Terorisme
Kamis , 21 Apr 2016, 15:00 WIB
Selain Preventif, BNPT Minta Revisi UU Terorisme Atur Hukum Acara Khusus
Selain Preventif, BNPT Minta Revisi UU Terorisme Atur Hukum Acara Khusus
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Tito Karnavian menginginkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memasukkan unsur preventif sebagai usaha pencegahan terhadap aksi terorisme. "Kami setuju adanya revisi (UU Terorisme) namun harus membawa aspek preventif di dalamnya," katanya di Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta, Kamis (21/4). Hal itu dikatakannya dalam seminar bertajuk "Radikalisme dan Terorisme dalam...
Kamis , 21 Apr 2016, 15:00 WIB
Selain Preventif, BNPT Minta Revisi UU Terorisme Atur Hukum Acara Khusus
Senin , 18 Apr 2016, 18:18 WIB
DPR: UU Terorisme Jangan Tiru Internal Security Act Malaysia
Kamis , 07 Apr 2016, 21:37 WIB
Pemerintah Dinilai Masih Gagap Tangani Terorisme
Sabtu , 02 Apr 2016, 11:16 WIB
Pemerintah Siapkan Kembali Paket Besar Untuk UMKM
Senin , 28 Mar 2016, 13:20 WIB
'Revisi UU Terorisme Jangan Rugikan Umat Islam'
Senin , 28 Mar 2016, 13:09 WIB
Pemuda Muhammadiyah: Revisi UU Terorisme Jangan Rugikan Umat Islam
Rabu , 17 Feb 2016, 18:58 WIB
Fraksi Belum Terima Draf Revisi UU Terorisme
Senin , 15 Feb 2016, 20:42 WIB
Luhut Ingin Islam di Indonesia tak Dikonotasikan Teroris
Rabu , 10 Feb 2016, 13:29 WIB
Draf Revisi UU Terorisme Sudah Diserahkan ke DPR
Rabu , 10 Feb 2016, 12:21 WIB
Komisi I Bahas Revisi UU Terorisme Pekan Depan
Rabu , 27 Jan 2016, 13:02 WIB
Pemerintah Segera Sampaikan Revisi UU Terorisme ke DPR
Senin , 25 Jan 2016, 20:05 WIB
Menkumham Ungkap Poin Revisi UU Terorisme
Menkumham Ungkap Poin Revisi UU Terorisme
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly mengungkapkan enam poin dalam revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. rencana revisi UU tersebut, kata dia, saat ini dalam tahap finalisasi. "Sudah pada tahap sinkronisasi dan tinggal finalisasi," katanya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (25/1). Dia menjelaskan, poin pertama, terkait jangka waktu penahanan terduga teroris, limit waktunya...
Senin , 25 Jan 2016, 20:05 WIB
Menkumham Ungkap Poin Revisi UU Terorisme
Ahad , 24 Jan 2016, 16:49 WIB