Senin , 11 Dec 2017, 16:58 WIB
KPK Sebut UU Tipikor Masih "Kuno"
Selasa , 25 Aug 2015, 20:42 WIB
Soal Kriminalisasi Pejabat, DPR Minta Jokowi Mengacu UU Tipikor
Senin , 24 Aug 2015, 16:11 WIB
BPK Nilai UU Tipikor Harus Direvisi
Kamis , 17 Oct 2013, 16:24 WIB
KPK Tahan Andi Mallarangeng
Jumat , 11 Oct 2013, 20:39 WIB
Soal Andi, Ketua KPK: Mungkin Belum Selesai
Jumat , 11 Oct 2013, 18:28 WIB
Andi Mallarangeng Tak Ditahan KPK
Jumat , 11 Oct 2013, 12:18 WIB
Rizal Mallarangeng Ingin Andi Segera Masuk Persidangan
Jumat , 11 Oct 2013, 11:30 WIB
Andi Mallarangeng Yakin Tidak Bersalah
Jumat , 11 Oct 2013, 11:28 WIB
Siap Ditahan, Andi Mallarangeng Pun Bawa Koper
Rabu , 02 Oct 2013, 16:53 WIB
'Potensi Jual Beli dalam Pasal UU Tipikor'
Rabu , 02 Oct 2013, 16:48 WIB
UU Tipikor Beri Peluang Jual Beli Pasal?
Rabu , 02 Oct 2013, 15:39 WIB
Andi Hamzah: Hapus Pasal 12 Undang Undang Tipikor
DPR: Biaya Penghulu Nikah Termasuk Gratifikasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily mendesak Kementerian Agama (Kemenag) mengatasi masalah biaya nikah. Menurutnya kebiasaan membayar uang dalam jumlah tertentu ke penghulu nikah bisa dianggap grativikasi. "Bayaran ke penghulu ini biasanya sangat besar dan membuat citra kemenag buruk," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/9). Ia menambahkan, Komisi VIII banyak mendapat keluhan dari masyarakat...
Selasa , 05 Mar 2013, 03:21 WIB
'UU Tipikor Paksa Rakyat Subsidi Koruptor'
Ahad , 20 Jan 2013, 18:13 WIB
ICW Dukung Politik Uang Masuk UU Tipikor
Selasa , 15 Jan 2013, 11:32 WIB
Seperti Zina, Ketum PBNU Dukung Hukuman Gratifikasi Seks
Kamis , 03 Jan 2013, 20:54 WIB
Revisi UU Tipikor, Masa Hukuman akan Naik
Jumat , 07 Sep 2012, 13:54 WIB
Geram dengan Koruptor, Pedagang Uji Materi UU Tipikor
Kamis , 07 Jun 2012, 19:12 WIB
KPP Juga Laporkan Anggota DPR ke KPK
Kamis , 07 Jun 2012, 12:52 WIB
MK Dinilai tak Berwewenang Uji Materi UU Tipikor
Sabtu , 05 May 2012, 11:18 WIB
Keuntungan Besar, Bila UU Tipikor dan Pencucian Uang Digabung
Jumat , 27 Apr 2012, 10:49 WIB
Diperiksa di KPK, Angie Ditemani Ayah
Selasa , 20 Dec 2011, 17:37 WIB
Segera Direvisi, UU Tipikor
Rabu , 11 May 2011, 21:07 WIB
KPK: UU Tipikor tak Perlu Direvisi
Senin , 18 Apr 2011, 09:10 WIB
Kaji Ulang dan Revisi Draf UU Tipikor akan Disusun Tim Baru
KPK: UU Tipikor Bisa DIgunakan Untuk Pembuktian Terbalik
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Untuk pembuktian terbalik terkait harga Gayus Tambunan tidak harus membuat undang-undang baru. Karena, hal tersebut sebenarnya sudah ada di dalam UU/31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam pasal 12 B UU/31/1999 diatur pengembalian beban bukti jika jumlah uang yang diduga hasil korupsi itu diatas Rp 10 juta. Terdakwa atau tersangkanya diwajibkan untuk membuktikan bahwa uang...