#uud-1945

Sabtu , 29 Mar 2025, 00:13 WIB

Mudik Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena Mudik sudah dikenal lama dalam masyarakat Indonesia terutama saat mudik lebaran Idul Fitri. Masyarakat Muslim khususnya pada menjelang akhir bulan Ramadan ini sudah berkemas untuk melaksanakan...

Ilustrasi pembangunan. Konstitusi adalah landasan utama membangun identitas dan arah bangsa.

Selasa , 11 Mar 2025, 18:49 WIB

Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN dalam Tata Kelola Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Konstitusi adalah landasan utama dalam membangun identitas dan arah bangsa. Sebagai political compact and contract, konstitusi Indonesia atau yang dikenal sebagai UUD 1945 menjadi dokumen yang merekam komitmen bersama untuk bersatu sebagai Indonesia. Hal ini tertulis jelas sebagaimana Pembukaan UUD 1945: “ ... menyatakan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ...”. Keputusan untuk bersatu...

Jumat , 06 Dec 2024, 10:00 WIB

Di Tanwir Muhammadiyah, Din Tegaskan Pentingnya RI Kembali pada UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Sidang Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di...

Rabu , 04 Sep 2024, 13:10 WIB

Pernyataan Paus Fransiskus Setelah Bertemu Presiden Jokowi: Singgung Pembukaan UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pertemuan Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo...

Senin , 03 Jun 2024, 12:53 WIB

Tentang Pembahasan Sila Pertama Pancasila

Oleh: Priyantono Oemar Pada 20 November 1956, Konstituante memulai...

Guru besar UMY, Prof Zuly Qodir, menyatakan masyarakat Indonesia miliki ketahanan terhadap narasi kebangkitan khilafah

Jumat , 12 Jan 2024, 19:06 WIB

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Narasi Kebangkitan Khilafah tidak Rasional

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi). UUD 1945 sebelum amandemen penting untuk kembali dirujuk

Sabtu , 11 Nov 2023, 18:30 WIB

Sebut Amandemen UUD 1945 Banyak Ditunggangi Oligarki, Ini 3 Saran Pakar

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dalam acara Program Akselerasi Ekosistem UMKM Digital di Yogyakarta, Senin (6/11/2023).

Kamis , 09 Nov 2023, 16:58 WIB

Heran dengan Standar Ganda Barat, Mendag Beri Lampu Hijau Boikot Produk Pro-Israel

Warga membawa lambang Pancasila saat karnaval Wahyu Makutaning Kamardikan di Panggung Festival Lima Gunung Desa Baleagung, Grabag, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/8/2023).

Senin , 28 Aug 2023, 18:43 WIB

Pancasila dan UUD 1945 Saling Terintegrasi

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Jumat , 18 Aug 2023, 23:34 WIB

Jimly Jelaskan UUD 1945 Akui Kemahaesaan dan Kemahakuasaan Tuhan

Ilustrasi Pancasila. Para ulama mengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara

Jumat , 18 Aug 2023, 21:53 WIB

Mengapa Ulama Terima Perubahan Kalimat Sila Pertama Padahal Menegasikan Piagam Jakarta?

UUD 1945 (ilustrasi). PSHK menilai rencana amandemen kelima UUD 1945 tidak mendesak.

Kamis , 17 Aug 2023, 19:45 WIB

PSHK: Rencana Amendemen Kelima UUD 1945 tidak Mendesak

Foto udara lorong bendera Merah Putih bertema Terus Melaju untuk Indonesia Maju yang terbentang di Desa Sukamenak, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (12/8/2023). Lorong bendera Merah Putih yang menghiasi jalan perkampungan sepanjang 250 meter itu dibuat warga secara swadaya dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

Kamis , 17 Aug 2023, 01:21 WIB

Pakar: Good Governance Upaya Mencapai Cita-Cita Nasional

Para pimpinan MPR usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Kamis , 10 Aug 2023, 16:58 WIB

Usulan Penundaan Pemilu pada Masa Darurat Bergulir, Ini Lima Syarat untuk Amendemen UUD

Suasana sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Ahad , 23 Jul 2023, 20:42 WIB

Menjaga Konstitusi Lewat Independensi

Jumat , 23 Jun 2023, 19:01 WIB

Disebut dalam Tulisan Hari Sagu, Apa Itu Masyarakat Adat?

Pertemuan Ketua Umum parpol-parpol nonparlemen (ilustrasi) Politik transaksinal hanya akan merugikan bangsa dan negara

Selasa , 09 May 2023, 14:06 WIB

Elite Diimbau tak Terjebak Politik Transaksional dalam Pemilu 2024

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, KUHP yang baru dirancang khusus untuk Indonesia bukan negara lain.

KUHP Baru Dibuat untuk Indonesia Bukan untuk Barat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KUHP baru masih terus memicu pro dan kontra. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan, banyak orang yang berpendidikan hukum barat memang diajari hukum yang berlatar barat, termasuk filsafat hukum barat.Ia menilai, itulah yang membuat cara berpikir banyak orang saat ini menggunakan cara berpikir hukum barat. Arsul Sani sendiri, setelah tamat dari...

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) XVII di Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022). Munas yang berlangsung selama tiga hari tersebut beragenda merumuskan program ke depan, laporan pertanggungjawaban pengurus HIPMI periode 2019-2022, dan memilih ketua baru HIPMI 2022-2025.

Selasa , 22 Nov 2022, 21:15 WIB

LaNyalla Usul Penundaan Pemilu dan Penambahan Dua Tahun Jabatan Presiden

Kamis , 17 Nov 2022, 01:47 WIB

Wakil Ketua MPR Usulkan Amandemen UUD 1945 Usai Pemilu 2024

Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat menjelaskan soal presiden yang sudah dua periode hendak maju sebagai cawapres.

Rabu , 21 Sep 2022, 18:33 WIB

Djarot Jelaskan Aturan Presiden Dua Periode Jadi Wakil Presiden

Gedung Mahkamah Konstitusi (ilustrasi). MK saat ini tengah menjadi sorotan menyusul pernyataan jubirnya, Fajar Laksono yang menyebut tidak ada larangan eksplisit Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Kamis , 15 Sep 2022, 18:49 WIB

Tafsir Jubir MK Bahwa Jokowi Bisa Jadi Cawapres Dinilai Offside dan Ngawur

Ketua Dewan Etik MK Ahmad Rustandi, anggota dewan etik Salahudin Wahid, dan juga Juru Bicara MK Fajar Laksono memberikan pernyataan pers.

Selasa , 13 Sep 2022, 03:12 WIB

Presiden Dua Periode Maju Cawapres, MK: Tidak Ada Aturan Eksplisit

Rabu , 27 Jul 2022, 16:15 WIB

Jimly Asshiddiqie: UUD 1945 Konstitusi Paling Berketuhanan di Dunia

Kamis , 07 Jul 2022, 14:13 WIB

MPR Sepakat tidak Amendemen UUD 1945 Periode Ini

Mural bertema Pancasila di tembok Dusun Karangwatu, Muntilan, Jawa Tengah,. Nilai-nilai Islam diserap dalam setiap sila-sila Pancasila

Kamis , 02 Jun 2022, 05:25 WIB

'Hubungan Pancasila dan Nilai-Nilai Islam adalah Korelasi Internalisasi'

Pengunjung berfoto berlatar lukisan Garuda Pancasila di tembok Dusun Karangwatu, Muntilan, Jawa Tengah, Rabu (1/6/2022). Hari Kelahiran Pancasila momentum untuk mempraktikan nilai luhurnya

Rabu , 01 Jun 2022, 20:00 WIB

Pancasila Acuan Hukum dan Nilai Hidup Berbangsa dan Bernegara

Ketua MUI Bidang Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan Indonesia sudah sesuai dengan syariat

Rabu , 01 Jun 2022, 17:08 WIB

Soal Viral Konvoi Khilafah, Ini Respons Ketua MUI

Selasa , 29 Mar 2022, 16:07 WIB

Bamsoet: Kecil Kemungkinan Ada Penumpang Gelap Amendemen

Politikus Partai Nasdem Taufik Basari (kanan) mengatakan, Fraksi Partai Nasdem MPR RI berpendapat perubahan UUD 1945 harus didasari alasan yang fundamental dan berpatokan pada kebutuhan rakyat dan bangsa.

Senin , 21 Mar 2022, 21:55 WIB

Nasdem Dorong Penundaan Rencana Amandemen UUD

Ilustrasi Radikalisme. Radikalisme masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia

Selasa , 08 Mar 2022, 18:06 WIB

Universitas Trilogi Tangkal Radikalisme dengan Implementasi Nilai Pancasila

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan penundaan pemilu sebaiknya tidak dilakukan dengan memaksakan amandemen konstitusi.

Selasa , 01 Mar 2022, 17:17 WIB

PPP: Jangan Paksakan Amendemen demi Penundaan Pemilu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, pimpinan dan fraksi-fraksi di MPR belum secara formal membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Dokumentasi

Senin , 28 Feb 2022, 13:48 WIB

Arsul Sani: Tidak Pas Amandemen UUD tanpa Bertanya kepada Rakyat

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, pengkajian amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 masih berlanjut. (Foto: Bambang Soesatyo)

Kamis , 09 Dec 2021, 13:38 WIB

Bamsoet: Kajian Amendemen UUD Selesai April 2022

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu terlebih dahulu putusan lengkap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ilustrasi

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu terlebih dahulu putusan lengkap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutus, UU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Kami tunggu dulu petikan putusannya, kita pelajari pasal-pasal mana yang digugat dan...

Suasana sidang putusan pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Kamis , 25 Nov 2021, 15:44 WIB