#uud-1945

Ahad , 05 Sep 2021, 11:56 WIB

Rencana Amendemen UUD 1945 tidak Bisa Terburu-buru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid menilai rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa diputuskan secara terburu-buru dan...

Lampung dikenal sebagai salah satu wilayah multietnis dan budaya. Iustrasi Kota Lampung

Kamis , 02 Sep 2021, 02:55 WIB

Upaya Lampung Menjaga Kerukunan dan Toleransi Diapresiasi

REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG— Kemajemukan dan toleransi yang ada di Lampung telah menunjukkan bahwa warga Lampung menjujung tinggi empat pilar kebangsaan. Hal itu terbukti dari ragam budaya dan suku yang ada di Lampung. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di dua lokasi di Provinsi Lampung. Titik pertama acara sosialisasi 4 pilar dilaksanakan di Kabupaten...

Kamis , 02 Sep 2021, 02:30 WIB

Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD Perlu Libatkan Elemen Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan partisipasi...

Selasa , 31 Aug 2021, 03:50 WIB

Pakar UGM: Amandemen UUD 1945 Belum Mendesak Dilakukan

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pakar hukum tata negara UGM, Andi...

Sabtu , 28 Aug 2021, 12:19 WIB

Masika ICMI Minta Wacana Amandemen UUD 1945 Dihentikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Sinerge Kalam-Ikatan Cendekiawan...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama para hakim anggota mendengarkan keterangan saksi fakta dari pemohon yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada sidang uji formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon perkara yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta

Rabu , 25 Aug 2021, 15:23 WIB

Uji UU Ciptaker, Said Iqbal Khawatir Ada Mogok Nasional

Rabu , 25 Aug 2021, 12:23 WIB

Golkar: Amendemen UUD 1945 tidak Mendesak

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menggelar pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8).

Selasa , 24 Aug 2021, 16:56 WIB

Ini Sikap PDIP dan Gerindra Soal Amendemen UUD 1945

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan tidak ada pihak yang dapat menjamin amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak melebar dari Pokok-Pokoh Haluan Negara (PPHN). (Foto ilustrasi: MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945)

Ahad , 22 Aug 2021, 19:09 WIB

Para Syndicate: Tak Ada Jaminan Amendemen tak Melebar

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan sulit untuk menghentikan rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, dukungan politik untuk melakukan amendemen UUD 1945 sudah memenuhi syarat, meskipun sejumlah partai saat ini mengklaim tak mendukung usulan tersebut. (Foto ilustrasi: MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945)

Ahad , 22 Aug 2021, 17:19 WIB

Puskapol UI: Sulit Menghentikan Rencana Amendemen UUD

Selasa , 17 Aug 2021, 16:59 WIB

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Bukan Persoalan Mudah

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena.

Selasa , 17 Aug 2021, 16:09 WIB

Golkar: Amandemen Terbatas UUD 1945 Belum Mendesak

Selasa , 17 Aug 2021, 13:55 WIB

Renungkan Pembukaan UUD 1945

Tingkat penggunaan internet oleh generasi muda Indonesia cukup besar. Ilustrasi internet

Selasa , 17 Aug 2021, 02:00 WIB

Kecanduan Internet, Dampak, dan Cara Mengatasinya

Senin , 16 Aug 2021, 21:02 WIB

Nasdem Menilai Amandemen Terbatas UUD 1945 Bisa Melebar

Ketum KNPI, Hari Pertama, menilai Proklamasi dan Sumpah Pemuda layak jadi materi sosialisasi 4 pilar

Senin , 02 Aug 2021, 07:36 WIB

KNPI Usul Proklamasi Sumpah Pemuda Masuk Sosialisasi 4 Pilar

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengkritisi wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kamhar mengatakan, tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden. (Ilustrasi bendera Partai Demokrat)

Selasa , 22 Jun 2021, 07:18 WIB

Demokrat: Tak Ada Urgensi untuk Amendemen UUD 1945

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng mengemukakan bahwa rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor jasa pendidikan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (ilustrasi)

Wakil Ketua Komisi X DPR: PPN di sektor jasa pendidikan ber

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng mengemukakan bahwa rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor jasa pendidikan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 tentang hak warga negara untuk mendapat pendidikan. Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan prioritas sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN," kata Agustina dalam keterangan persyang di Semarang,...

Aksi solidaritas dukungan terhadap Palestina yang digelar civitas akademika UII..

Senin , 24 May 2021, 15:36 WIB

Mendukung Kemerdekaan Palestina Sesuai UUD 45

Kamis , 25 Mar 2021, 04:32 WIB

MPR RI Diusulkan Bentuk Komisi Awal Pembentukan UU

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof Valina Singka mengatakan amandemen konstitusi tidak bisa dipisahkan dalam terbentuknya politik demokratis.

Rabu , 24 Mar 2021, 18:48 WIB

Valina: Amandemen Buat Konstitusi Indonesia Lebih Hidup

Wakil Ketua MPR Fraksi Demokat Sjarifuddin Hasan mengatakan idealnya presiden cukup menjabat dua periode.

Sabtu , 20 Mar 2021, 17:27 WIB

Demokrat: Presiden 3 Periode tak Sesuai Semangat Reformasi

Jumat , 19 Mar 2021, 19:22 WIB

Jimly: Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berubah Besar

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA memberikan apresiasi dan mendukung penuh organisasi-organisasi masyarakat (Ormas) dan komunitas yang dalam visi, misi, serta kegiatannya selalu berpegang teguh, tunduk dan patuh kepada Empat Pilar yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut disampaikannya dalam acara

Jumat , 11 Dec 2020, 19:20 WIB

Syarief Hasan Dukung Ormas Berpegang ke Empat Pilar

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuatu yang sangat bernilai dan harus dijaga serta dirawat yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal sebagai Empat Pilar MPR RI.

Senin , 23 Nov 2020, 10:57 WIB

Syarief Hasan: Empat Pilar Anugerah Bangsa Ini Wajib Dijaga

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang di 270 kabupaten/kota dan provinsi berlangsung dalam situasi yang tidak normal, seiring terjadinya pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi yang sekarang melanda Indonesia.

Ahad , 08 Nov 2020, 14:24 WIB

Gus Jazil Ajak Semua Calon Jaga Pilkada Agar Kondusif

Rabu , 05 Aug 2020, 16:39 WIB

Mantan Menag: UUD 1945 Dijiwai Piagam Jakarta

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Lembaga Zakat Kemenag, M Fuad Nasar

Rabu , 20 May 2020, 17:34 WIB

7 Kata Piagam Jakarta tak Sepenuhnya Hilang dari Pancasila

Plt Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar lembaga dan Layanan Informasi Setjen MPR Budi Muliawan menerima kunjungan delegasi STIA Puangrimaggalatung Bone Sulawesi Selatan

Rabu , 11 Mar 2020, 19:58 WIB

Delegasi STIA Puangrimaggalatung Didorong Memahami UUD

Selasa , 28 Jan 2020, 12:29 WIB

Din Sampaikan Peran Pembaruan Ormas Islam di Mesir

Ahad , 08 Dec 2019, 04:07 WIB

Semua Ormas Diimbau Taat pada UUD 1945 dan Pancasila

Rabu , 13 Nov 2019, 21:31 WIB

Wacana Amandemen UUD 1945: Mulai Dibukanya Kotak Pandora

Jumat , 18 Oct 2019, 00:33 WIB

Wakil Ketua MPR Sarankan Amendemen Dengarkan Masukan Publik

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (ilustrasi)

Jumat , 11 Oct 2019, 18:26 WIB

MPR akan Minta Pendapat Prabowo dan SBY soal Amandemen UUD

Bagir Manan Ajak Semua Pihak Jalankan Pasal 33 dengan Benar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Universitas Padjajaran Bagir Manan mengajak semua pihak untuk melaksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dengan benar dan tepat. Pasal 33 UUD 1945 mengatur demokrasi ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. "Sudah waktunya kita menguji kalau memang Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu masih relevan. Mari kita memikirkan bagaimana agar kembali pada...

Senin , 19 Aug 2019, 00:25 WIB