#uud-1945

Senin , 13 Sep 2021, 18:37 WIB

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Seperti Gempa Tektonik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari, menilai kekhawatiran sejumlah pihak jika amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 dilakukan bisa membuka 'kotak pandora' mungkin saja terjadi....

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, akan mengusulkan peta jalan kebijakan nasional ke Presiden dan partai politik

Kamis , 09 Sep 2021, 18:08 WIB

Jimly Ajak ICMI Susun Peta Jalan Kebijakan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengajak konstituennya untuk menyusun peta jalan kebijakan nasional Indonesia 2025-2045. Hal yang dia sebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) atau Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) versi ICMI itu nantinya akan disumbangkan kepada presiden dan juga semua partai politik. "Jadi terlepas dari perdebatan tentang perubahan UUD, ya sudah lah yang penting...

Ahad , 05 Sep 2021, 11:56 WIB

Rencana Amendemen UUD 1945 tidak Bisa Terburu-buru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas...

Kamis , 02 Sep 2021, 02:55 WIB

Upaya Lampung Menjaga Kerukunan dan Toleransi Diapresiasi

REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG— Kemajemukan dan toleransi yang ada di Lampung...

Kamis , 02 Sep 2021, 02:30 WIB

Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD Perlu Libatkan Elemen Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan partisipasi...

Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen (ilustrasi)

Selasa , 31 Aug 2021, 03:50 WIB

Pakar UGM: Amandemen UUD 1945 Belum Mendesak Dilakukan

Sabtu , 28 Aug 2021, 12:19 WIB

Masika ICMI Minta Wacana Amandemen UUD 1945 Dihentikan

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama para hakim anggota mendengarkan keterangan saksi fakta dari pemohon yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada sidang uji formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon perkara yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta

Rabu , 25 Aug 2021, 15:23 WIB

Uji UU Ciptaker, Said Iqbal Khawatir Ada Mogok Nasional

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Rabu , 25 Aug 2021, 12:23 WIB

Golkar: Amendemen UUD 1945 tidak Mendesak

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menggelar pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8).

Selasa , 24 Aug 2021, 16:56 WIB

Ini Sikap PDIP dan Gerindra Soal Amendemen UUD 1945

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan tidak ada pihak yang dapat menjamin amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak melebar dari Pokok-Pokoh Haluan Negara (PPHN). (Foto ilustrasi: MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945)

Ahad , 22 Aug 2021, 19:09 WIB

Para Syndicate: Tak Ada Jaminan Amendemen tak Melebar

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan sulit untuk menghentikan rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, dukungan politik untuk melakukan amendemen UUD 1945 sudah memenuhi syarat, meskipun sejumlah partai saat ini mengklaim tak mendukung usulan tersebut. (Foto ilustrasi: MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945)

Ahad , 22 Aug 2021, 17:19 WIB

Puskapol UI: Sulit Menghentikan Rencana Amendemen UUD

Selasa , 17 Aug 2021, 16:59 WIB

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Bukan Persoalan Mudah

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena.

Selasa , 17 Aug 2021, 16:09 WIB

Golkar: Amandemen Terbatas UUD 1945 Belum Mendesak

Selasa , 17 Aug 2021, 13:55 WIB

Renungkan Pembukaan UUD 1945

Tingkat penggunaan internet oleh generasi muda Indonesia cukup besar. Ilustrasi internet

Selasa , 17 Aug 2021, 02:00 WIB

Kecanduan Internet, Dampak, dan Cara Mengatasinya

Senin , 16 Aug 2021, 21:02 WIB

Nasdem Menilai Amandemen Terbatas UUD 1945 Bisa Melebar

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengkritisi wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kamhar mengatakan, tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden. (Ilustrasi bendera Partai Demokrat)

Demokrat: Tak Ada Urgensi untuk Amendemen UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengkritisi wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kamhar mengatakan, tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden. "Lagi pula tak ada alasan objektif sebagai pertimbangan strategis yang menjadi capaian prestasi luar biasa pemerintahan ini baik itu di bidang...

Ketua MUI Jawa Timur, KH Ali Maschan Moesa (tengah) menyampaikan tausiyah kebangsaan dalam Konsolidasi Organisasi di Aula Pondok Sabilurrosyidin, Gayungan, Surabaya, Ahad (20/6), Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur.

Senin , 21 Jun 2021, 21:35 WIB

Tausiyah Kebangsaan, MUI Jatim Ingatkan Dakwah Sejuk Nabi

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng mengemukakan bahwa rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor jasa pendidikan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (ilustrasi)

Rabu , 16 Jun 2021, 22:13 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR: PPN di sektor jasa pendidikan ber

Aksi solidaritas dukungan terhadap Palestina yang digelar civitas akademika UII..

Senin , 24 May 2021, 15:36 WIB

Mendukung Kemerdekaan Palestina Sesuai UUD 45

Kamis , 25 Mar 2021, 04:32 WIB

MPR RI Diusulkan Bentuk Komisi Awal Pembentukan UU

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof Valina Singka mengatakan amandemen konstitusi tidak bisa dipisahkan dalam terbentuknya politik demokratis.

Rabu , 24 Mar 2021, 18:48 WIB

Valina: Amandemen Buat Konstitusi Indonesia Lebih Hidup

Wakil Ketua MPR Fraksi Demokat Sjarifuddin Hasan mengatakan idealnya presiden cukup menjabat dua periode.

Sabtu , 20 Mar 2021, 17:27 WIB

Demokrat: Presiden 3 Periode tak Sesuai Semangat Reformasi

Jumat , 19 Mar 2021, 19:22 WIB

Jimly: Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berubah Besar

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA memberikan apresiasi dan mendukung penuh organisasi-organisasi masyarakat (Ormas) dan komunitas yang dalam visi, misi, serta kegiatannya selalu berpegang teguh, tunduk dan patuh kepada Empat Pilar yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut disampaikannya dalam acara

Jumat , 11 Dec 2020, 19:20 WIB

Syarief Hasan Dukung Ormas Berpegang ke Empat Pilar

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuatu yang sangat bernilai dan harus dijaga serta dirawat yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal sebagai Empat Pilar MPR RI.

Senin , 23 Nov 2020, 10:57 WIB

Syarief Hasan: Empat Pilar Anugerah Bangsa Ini Wajib Dijaga

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang di 270 kabupaten/kota dan provinsi berlangsung dalam situasi yang tidak normal, seiring terjadinya pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi yang sekarang melanda Indonesia.

Ahad , 08 Nov 2020, 14:24 WIB

Gus Jazil Ajak Semua Calon Jaga Pilkada Agar Kondusif

Rabu , 05 Aug 2020, 16:39 WIB

Mantan Menag: UUD 1945 Dijiwai Piagam Jakarta

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Lembaga Zakat Kemenag, M Fuad Nasar

Rabu , 20 May 2020, 17:34 WIB

7 Kata Piagam Jakarta tak Sepenuhnya Hilang dari Pancasila

Plt Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar lembaga dan Layanan Informasi Setjen MPR Budi Muliawan menerima kunjungan delegasi STIA Puangrimaggalatung Bone Sulawesi Selatan

Rabu , 11 Mar 2020, 19:58 WIB

Delegasi STIA Puangrimaggalatung Didorong Memahami UUD

Selasa , 28 Jan 2020, 12:29 WIB

Din Sampaikan Peran Pembaruan Ormas Islam di Mesir

Ahad , 08 Dec 2019, 04:07 WIB

Semua Ormas Diimbau Taat pada UUD 1945 dan Pancasila

Rabu , 13 Nov 2019, 21:31 WIB

Wacana Amandemen UUD 1945: Mulai Dibukanya Kotak Pandora

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (ilustrasi)

MPR akan Minta Pendapat Prabowo dan SBY soal Amandemen UUD

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan bersilaturahim ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat (11/10) petang nanti. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, silaturahmi salah satunya berkaitan meminta masukan Prabowo mengenai amandemen terbatas UUD 1945. "Kita akan meminta pandangan beliau selaku ketua umum partai politik besar dan mantan kandidat (calon), kemudian jenderal, bagaimana pandangan beliau terhadap rekomendasi yang disampaikan MPR...

Selasa , 08 Oct 2019, 21:35 WIB