#verifikasi-partai

Ahad , 06 Aug 2023, 21:29 WIB

KPU DKI Jakarta: Lima Parpol dan 1.720 Bakal Caleg DPRD Penuhi Syarat

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- KPU DKI Jakarta mengatakan telah selesai melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon dan kegandaan pencalonan. Verifikasi ini sudah dimulai pada 10 sampai 31 Juli 2023. Ketua...

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan KPU akan menetapkan partai yang lolos pemilu pada Rabu (14/12/2022) siang.

Rabu , 14 Dec 2022, 07:39 WIB

KPU Umumkan Partai Peserta Pemilu 2024 Hari Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengumumkan partai-partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (14/12/2022). Pengumuman ini akan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut partai. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya akan menetapkan partai yang lolos pemilu pada Rabu siang. Sebelum menetapkan dan mengumumkan, pihaknya akan menggelar rapat pleno rekap hasil verifikasi faktual...

Kamis , 01 Dec 2022, 20:24 WIB

KPU Optimistis Menangkan Gugatan Melawan Empat Partai di PTUN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku optimistis...

Kamis , 01 Dec 2022, 18:59 WIB

Empat Partai Gugat KPU ke PTUN, Minta Dijadikan Peserta Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat partai politik menggugat Komisi Pemilihan...

Kamis , 10 Nov 2022, 18:21 WIB

Komnas HAM: Partai Catut NIK Warga Ada Implikasi Hukumnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas...

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tampilan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 usai peluncurannya di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (24/6/2022). KPU meluncurkan Sipol Pemilu 2024 dan telah membuka aksesnya untuk memperlancar proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.Prayogi/Republika.

Jumat , 01 Jul 2022, 19:31 WIB

KPU Akui Terima Permohonan Pembukaan Akses Sipol dari 35 Parpol

Jumat , 04 May 2018, 23:00 WIB

Ini Pesan Said Aqil di Mukernas PBB

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj tengah berdiskusi dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (ketiga dari kanan) saat acara Mukernas PBB di Jakarta, Jumat (4/5).

Jumat , 04 May 2018, 22:07 WIB

Hadapi Pemilu, PBB Gelar Mukernas

Jumat , 04 May 2018, 20:58 WIB

KH Said Aqil Siradj Kagumi Kematangan Sikap Yusril

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza memberikan sambutan saat acara Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (18/2).

Kamis , 03 May 2018, 23:10 WIB

Tahan Sikapi Pilpres, PBB Fokus Persiapan Pileg

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada media saat acara Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (18/2).

Kamis , 03 May 2018, 22:13 WIB

PBB Akan Gelar Mukernas, Ini yang Akan Dibahas

Ketua Umum PBB Yusril Izra Mahendra memberikan keterangan kepada media usai menjalani sidang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan KPU di Gedung Bawaslu, Jumat (23/2).

Senin , 26 Feb 2018, 20:16 WIB

Yusril Minta Bawaslu Batalkan SK Penetapan Peserta Pemilu

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers sebelum mendaftarkan gugatan hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 kepada Bawaslu, Senin (19/2).

Rabu , 21 Feb 2018, 09:01 WIB

Bawaslu Beri Tenggat ke PBB dan PKPI Hingga Hari Ini

Sabtu , 04 May 2013, 19:23 WIB

Ada Dugaan Manipulasi Data Verifikasi Administrasi Parpol

Sabtu , 04 May 2013, 19:17 WIB

Komisioner KPU-Bawaslu Bisa Dipecat Jika Melanggar Kode Etik

Selasa , 26 Feb 2013, 17:07 WIB

Pakar Hukum: KPU Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan

Selasa , 26 Feb 2013, 15:31 WIB

KPU Dinilai Jilat Ludah Sendiri

Pengamat: Masyarakat Sudah Alergi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi menilai sekarang ini banyak masyarakat yang alergi terhadap partai politik."Sebagian besar masyarakat kebanyakan memandang parpol ini sebagai sesuatu yang tidak baik, padahal sebetulnya tidak seperti itu," katanya dalam peluncuran buku 'Perang Bintang 2014' di Auditorium UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (21/2).Burhanuddin menyebutkan hanya sekitar 12 persen yang...

Jumat , 15 Feb 2013, 00:00 WIB

KPU Tak Takut Hadapi Gugatan PKPI

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.

Rabu , 13 Feb 2013, 21:21 WIB

KPU Siap Hadapi Gugatan PKPI

Selasa , 12 Feb 2013, 23:48 WIB

Mantan Mendagri: KPU Patut Dicurigai

Selasa , 12 Feb 2013, 23:33 WIB

IAW: KPU Seperti 'Tuhan'

Selasa , 12 Feb 2013, 23:28 WIB

'KPU Jadi Predator Demokrasi'

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan) dan Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri) dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon`

Kamis , 07 Feb 2013, 22:51 WIB

Gerindra 'Pede' Caleg Luar Partai Dongkrak Kualitas Pemilu

Sabtu , 19 Jan 2013, 23:42 WIB

Bawaslu Diminta Berani Membongkar Dugaan Kecurangan KPU

Petugas verifikasi KPU menjelaskan hasil pemeriksaan syarat administrasi kepada perwakilan partai politik di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

Kamis , 17 Jan 2013, 20:17 WIB

'Ada Kejanggalan Verifikasi Faktual di NTT'

Senin , 14 Jan 2013, 17:47 WIB

Wiranto: Jadikan Hati Nurani Kompas Kebenaran

Senin , 14 Jan 2013, 17:43 WIB

Wiranto: Partai Hanura Sangat Pantas Dipilih Rakyat

Rapat tertutup partai yang tidak lolos verifikasi di kantor Partai Bulan Bintang di Jakarta, Selasa (8/1).

Kamis , 10 Jan 2013, 14:24 WIB

Partai Bulan Bintang Desak Bawaslu Batalkan Putusan KPU

Senin , 07 Jan 2013, 15:03 WIB

Roy Janis: Partai Besar Lecehkan KPU

Kamis , 03 Jan 2013, 14:19 WIB

16 Partai Politik tak Lolos Verifikasi di Bali

Jumat , 30 Nov 2012, 21:56 WIB

Mantan Anggota KPU Tuding Keputusan DKKP Cacat Hukum

Selasa , 27 Nov 2012, 18:16 WIB

DKPP Putuskan 18 Parpol Ikut Verifikasi Faktual

Kamis , 22 Nov 2012, 15:59 WIB

Sidang Kode Etik KPU Bahas Sipol & Hadirkan Saksi Ahli

Keterwakilan Perempuan PPP, Kurang Tiga Pengurus

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pada verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (5/11), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mampu memenuhi beberapa syarat yang diwajibkan. Yakni keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dari kepengurusan.Setelah dilakukan pengecekan oleh KPU, kepengurusan dari kaum perempuan tidak semuanya bisa hadir dan membuktikan keanggotaannya. "Dari 17 daftar kepengurusan perempuan yang diserahkan ke KPU, ada tiga nama...

Jumat , 02 Nov 2012, 11:30 WIB