
Senin , 19 Dec 2022, 13:38 WIB
Bawaslu Mediasikan KPU dan Partai Ummat

Jumat , 16 Dec 2022, 11:46 WIB
20 Ribu NIK Warga Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, 3 Ribu Lolos

Jumat , 16 Dec 2022, 08:05 WIB
Bawaslu Temukan Parpol Dibantu Kepala Desa Supaya Lolos Verifikasi KPU

Kamis , 15 Dec 2022, 14:12 WIB
Premis Amien Rais: Kritis ke Jokowi, Partai Ummat Digagalkan KPU Ikut Pemilu

Kamis , 15 Dec 2022, 13:12 WIB
KPU Tanggapi Tudingan Curang Partai Ummat

Kamis , 15 Dec 2022, 11:27 WIB
DPR Minta Penjelasan KPU Soal Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol

Kamis , 15 Dec 2022, 08:54 WIB
PSI: Pemilu 2024 adalah Kesempatan Kolaborasi, Tanpa Hoaks dan Ujaran Kebencian

Kamis , 15 Dec 2022, 08:14 WIB
Impian Amien Rais Jika Partainya Lolos: Tolak Tiga Periode

Kamis , 15 Dec 2022, 07:11 WIB
Denny Indrayana Yakin Partai Ummat Layak Jadi Peserta Pemilu 2024

Kamis , 15 Dec 2022, 07:07 WIB
Berencana Layangkan Gugatan, Amien Rais: 2 KPUD Persulit Partai Ummat

Kamis , 15 Dec 2022, 07:01 WIB
Amien Duga Partai Ummat tak Diloloskan karena Kritis ke Jokowi

Kamis , 15 Dec 2022, 00:56 WIB
Golkar Putuskan Pakai Nomor Urut Lama untuk Pemilu 2024

Tak Lolos, Partai Ummat Ajukan Keberatan ke KPU
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Ummat mengajukan keberatan setelah tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Partai Ummat tidak lolos karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.Keberatan disampaikan Wakil...

Rabu , 14 Dec 2022, 16:49 WIB
Partai Ummat Satu-satunya Partai tidak Lolos Verifikasi Pemilu, Sesuai Prediksi Amien Rais

Rabu , 14 Dec 2022, 14:57 WIB
Partai tak Lolos Verifikasi Harap KPU tak Ditunggangi Kepentingan Politik

Rabu , 14 Dec 2022, 14:46 WIB
Partainya Gagal Lolos Pemilu, Kader Partai Prima Berupaya Terobos Kantor KPU

Jumat , 25 Nov 2022, 14:01 WIB
Partai Non-Parlemen Catut Nama Warga, KPU Kocok Ulang Sampel Anggota

Rabu , 16 Nov 2022, 12:35 WIB
KPU Segera Umumkan Nasib 5 Partai yang Menang Gugatan di Bawaslu

Sabtu , 12 Nov 2022, 19:30 WIB
Metode Krejcie-Morgan untuk Verifikasi Faktual Dinilai Persulit Partai Nonparlemen

Kamis , 29 Sep 2022, 18:13 WIB
Parsindo Terancam tak Lolos Pemilu 2024 karena tidak Perbaiki Persyaratan Administrasi

Ahad , 01 May 2022, 18:18 WIB
Partai Gelora Targetkan Selesaikan Persyaratan Verifikasi Parpol Bulan Ini

Sabtu , 17 Feb 2018, 21:49 WIB
PKPI Gugat KPU ke Bawaslu

Sabtu , 17 Feb 2018, 21:26 WIB
Parpol Diingatkan Segera Ajukan Gugatan Verifikasi Pemilu

Sabtu , 17 Feb 2018, 20:55 WIB
PSI Pastikan Dukung Jokowi di Pemilu 2019

Sabtu , 17 Feb 2018, 20:51 WIB
Lolos Pemilu, Partai Berkarya Ingin Raih Kursi di DPR

Jumat , 26 Jan 2018, 11:49 WIB
Menkum HAM Minta Hanura Segera Selesaikan Rekonsiliasi

Selasa , 16 Jan 2018, 03:26 WIB
Ini Saran Yusril Terkait Verifikasi Partai Politik

Selasa , 26 Sep 2017, 01:30 WIB
Mendagri Bantah Pemerintah tak Adil dalam Verifikasi Parpol

Rhoma Irama akan Akuisisi Empat Partai Politik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman), Rhoma Irama sudah meminta arahan kepada Menteri Hukum dan HAM, Yassona Lauly terkait langkah yang harus diambil pasca partainya yang tidak lolos verifikasi badan hukum partai politik. Rhoma menghormati keputusan tersebut.Rhoma mengatakan, dirinya meminta arahan agar bisa menjadi peserta pemilu 2019. Menkumham, kata Rhoma, menyarankan agar melakukan akuisisi seperti...

Kamis , 11 Jul 2013, 22:49 WIB
Bawaslu Jadi Rentan Dipolitisasi Parpol

Kamis , 11 Jul 2013, 22:18 WIB
KPU: Bawaslu Tak Abaikan Aturan

Sabtu , 27 Apr 2013, 21:16 WIB
DKPP Diminta Hasilkan Putusan Adil Soal KPU dan Bawaslu

Sabtu , 09 Feb 2013, 09:57 WIB
PPRN Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP
Kamis , 01 Nov 2012, 16:47 WIB
Parpol tak Lolos Verifikasi Datangi KPU

Senin , 29 Oct 2012, 23:48 WIB
KPU Harus Perbaiki Kinerja

Senin , 29 Oct 2012, 23:35 WIB
Kompromi antara Verifikator dan Parpol Rawan Terjadi

Senin , 29 Oct 2012, 23:09 WIB
Keputusan KPU Dikhawatirkan Cacat Hukum

Senin , 29 Oct 2012, 22:25 WIB