#yasonna-h-laoly

Selasa , 23 Jul 2024, 19:18 WIB

Masyarakat Adat Jabar Beri Gelar Kehormatan Sinatria Pinayungan ke Menkumham Yasonna

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA), memberikan anugerah gelar kehormatan masyarakat adat Jabar sebagai Sinatria Pinayungan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Selasa (23/7/2024) di Alam...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly.

Kamis , 14 Dec 2023, 13:07 WIB

Refleksi Akhir Tahun, Menkumham: Evaluasi dan Identifikasi Peluang Mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan refleksi akhir tahun 2023, Kamis (14/12/2023) di Hotel Borobudur Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur. “Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan...

Senin , 11 Dec 2023, 10:07 WIB

Peringatan Hari HAM, Menkumham Sebut Indonesia Berhasil Susun IHAMI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia,...

Kamis , 07 Jul 2022, 15:05 WIB

Menkumham: UU PAS Dibentuk untuk Perkuat Sistem Pemasyarakatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H...

Senin , 09 May 2022, 11:31 WIB

Yasonna Minta Jajaran Kemenkumham Langsung Fokus Bekerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021). Rapat tersebut membahas pengambilan keputusan tingkat I RUU tentang Kejaksaan.

Selasa , 07 Dec 2021, 14:59 WIB

Menkumham: UU Kejaksaan Terapkan Keadilan Restoratif

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengungkapkan, pemerintah mengusulkan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dimasukan ke dalam Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2022. (Foto: Yasonna H Laoly)

Senin , 06 Dec 2021, 16:31 WIB

Pemerintah Usulkan 12 RUU Masuk Prolegnas 2022

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Sebab, revisi UU Ciptaker telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka. (Foto: Yasonna Laoly, Ilustrasi)

Senin , 06 Dec 2021, 15:34 WIB

Menkumham: Revisi UU Ciptaker tak Perlu Masuk Prolegnas

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyampikan keterangan kepada wartawan terkait ekstradisi buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif sebesar Rp1,7 triliun diekstradisi dari Serbia setelah menjadi buronan sejak 2003.

Kamis , 09 Jul 2020, 18:13 WIB

Menkumham: Ekstradisi Maria Bukan Akhir Penegakan Hukum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Kamis , 02 Jul 2020, 13:47 WIB

Alasan Pemerintah Belum Respons DPR Soal RUU HIP

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Prof Yasonna H Laoly di Auditorium STIK, Jakarta, Rabu (11/9).

Rabu , 11 Sep 2019, 13:20 WIB

Yasonna Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Ilmu Kriminologi STIK

Jumat , 30 Aug 2019, 12:35 WIB

Menkumham Sesalkan Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Jumat , 28 Jun 2019, 00:14 WIB

Menkumham Berharap Masyarakat Terima Putusan MK

Sabtu , 28 Oct 2017, 19:52 WIB

Menkum HAM Ajak Pemuda Berantas Radikalisme dan Intoleransi

Rabu , 08 Mar 2017, 22:33 WIB

Kemenkumham Berkomitmen Tambah Lapas Perempuan

Aksi panggung penyanyi Cakra Khan saat tampil pada acara Kampung Gabungan Artis & Seniman Sunda (GASS) 2

Selasa , 29 Sep 2015, 08:05 WIB

Cakra Khan Yakin Hak Royalti Musisi Lebih Terlindungi

Seniman senior Ebiet G Ade mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (25/4). (Republika/Wihdan)

Selasa , 29 Sep 2015, 07:33 WIB

Ebiet G Ade Keluhkan Perolehan Royalti Musisi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.

Menkumham: Jika Pimpinan KPK Habis Diperlukan Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menilai Presiden perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika mayoritas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kevakuman pimpinan KPK. "Ada pikiran mempercepat pemilihan tapi lebih baik dibuat komisioner sementara melalui Perppu karena mendesak dan alasannya cukup. Sampai nanti ‎kita buat...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly.

Ahad , 07 Dec 2014, 17:47 WIB