#ylbhi

Petugas provost mengawal tersangka AKP Dadang Iskandar saat konfrensi pers di Mapolda Sumatera Barat, di Padang, Sabtu (23/11/2024). Polda Sumbar menetapkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka penembakan terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshari hingga tewas.

Ahad , 08 Dec 2024, 17:41 WIB

YLBHI Usul Pelucutan Senjata Api Polisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana memandang perlu Pemerintah mempertimbangkan kebijakan untuk melucuti polisi dari senjata api. Hal itu sebagai respons...

Senin , 08 Apr 2024, 19:30 WIB

IPW Desak Polisi Usut Kebakaran di Kantor YLBHI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mendorong Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melakukan penyelidikan secara mendalam sebab musabab terjadinya kebakaran di Gedung YLBHI. Kantor pembela rakyat di Jakarta pusat itu terbakar pada Ahad (7/4/2024) sekitar pukul 22.00 WIB. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyampaikan dengan kemampuan Polri maka akan dapat dibuka informasi penyebab kebakaran Gedung YLBHI. Pendekatan scientific investigation...

Sabtu , 23 Dec 2023, 20:23 WIB

Mengenang Kepergian Aktivis Bambang Ekalaya, Juga Dedi Mawardi dan Edwin Hanibal

Bambang Ekalaya (FOTO: FB Bambang Ekalaya) KAKI BUKIT – Berita...

Sabtu , 23 Dec 2023, 16:59 WIB

Mengenang Kepergian Aktivis Bambang Ekalaya, Juga Dedi Mawardi dan Edwin Hanibal

Bambang Ekalaya (FOTO: FB Bambang Ekalaya) KAKI BUKIT – Berita...

Rabu , 25 Oct 2023, 00:19 WIB

YLBHI Bela Rocky Gerung: Pelaporan Kasus Ini Serangan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak...

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menegaskan Kejaksaan akan terus melakukan bersih-bersih di semua sektor terkait adanya tindak pidana korupsi.

Sabtu , 19 Nov 2022, 19:41 WIB

Jaksa Agung Pastikan Restorative Justice tak Jadi Ladang Cuan Jaksa

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.

Selasa , 05 Jul 2022, 07:09 WIB

YLBHI: Hakim Wajib Buka Tabir Kasus Paniai

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menduga adanya desain yang sengaja dibuat hingga terjadi kekerasan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. (Foto: Kendaraan Kepolisian parkir di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah)

Ahad , 13 Feb 2022, 08:17 WIB

YLBHI Duga Ada Desain di Balik Kekerasan di Wadas

Ketua Umum YLBHI Asfinawati meminta pemerintah menghentikan penerapan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Jumat , 26 Nov 2021, 10:55 WIB

YLBHI: Hentikan Penerapan UU Cipta Kerja

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 00:54 WIB

YLBHI: Pemerintah tidak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja

Seorang pekerja mencatat nomor seri tabung oksigen yang telah diisi di Pabrik Oksigen PT Baja Sarana Sejahtera di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (23/7/2021). Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan bahwa oksigen yang didatangkan dari Malaysia, Batam maupun Jakarta diprioritaskan untuk seluruh rumah sakit di Kalbar yang membutuhkan 3.000 tabung oksigen per hari dan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Ahad , 25 Jul 2021, 15:51 WIB

Oksigen Medis Langka, Koalisi Warga Somasi Pemerintah

Rabu , 09 Jun 2021, 05:23 WIB

YLBHI: Presiden dan DPR Wajar Dikritik

Ketua Umum YLBHI Asfinawati memberikan keterangan terkait temuan awal pemantauan bersama peristiwa Mei 2019 di Jakarta, Ahad (26/5).

Selasa , 25 May 2021, 14:15 WIB

'Surat Koalisi Guru Besar Antikorupsi Cerminkan Keresahan'

Rabu , 19 May 2021, 18:58 WIB

YLBHI Kritisi Peretasan Aktivis Anti Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Irjen Kemenkeu Sumiyati (kiri) dan Dirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) bersiap memulai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/5/2021). KPK menetapkan Angin Prayitno Aji dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak.

Rabu , 05 May 2021, 18:34 WIB

Alih Status ASN Digocek Firli Cs Jadi Skrining Pegawai KPK

Jumat , 23 Apr 2021, 22:43 WIB

YLBHI: Pasal Bermasalah di UU ITE Bukan Cuma Pasal 27 Ayat 1

Seorang lelaki sedang membersihkan puing-puing di kamar anaknya yang berinisial TO (17 tahun) di Jalan Pancoran Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (18/3).

Kamis , 25 Mar 2021, 20:38 WIB

LBH: Polres Jaksel Kriminalisasi Pengacara Warga Pancoran

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. Rekonstruksi tersebut memperagakan 58 adegan kasus penembakan enam anggota laskar FPI di tol Jakarta - Cikampek KM 50 pada Senin (7/12/2020) di empat titik kejadian perkara.

Soal Insiden FPI, YLBHI Minta Kepolisan Evaluasi Total

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Kepolisian RI harus melakukan evaluasi total terkait pembunuhan tanpa proses hukum dalam insiden kematian anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi di tol Japek Km-49, dan rest area Km 50, Senin (7/12) dini hari . Dalam laporan Tim Penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan adanya unlawfull killing terhadap 4 orang dan 2...

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur melengkapi berkas gugatan.

Jumat , 27 Nov 2020, 07:06 WIB

'Selesaikan Semua PP Turunan UU Antiterorisme, Baru Perpres'

Rabu , 04 Nov 2020, 00:09 WIB

YLBHI: UU Cipta Kerja Sudah Cacat Formil

Bareskrim Polri mengungkap 9 orang yang terafiliasi dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dijadikan tersangka diduga terkait kerusuhan unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja, dirilis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Kamis , 22 Oct 2020, 14:10 WIB

Peringatan Komnas HAM, YLBHI, Amnesty ke Polri Terkait KAMI

Rabu , 21 Oct 2020, 14:34 WIB

YLBHI Nilai Terjadi Kriminalisasi Hukum Terhadap Ahmad Yani

Jumat , 09 Oct 2020, 22:03 WIB

LBH-YLBHI Ungkap 13 Tindakan Represif Aparat Saat Demo

Polisi menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa saat demo menolak Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/10/2020). Aksi yang dikuti ribuan orang dari berbagai elemen mahasiswa dan buruh tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak.

Kamis , 08 Oct 2020, 19:31 WIB

YLBHI Nilai Polisi Jadi Alat Rezim Gagalkan Demo UU Ciptaker

Ilustrasi Omnibus Law. Sidang perkara gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja berlanjut pada Selasa (8/9) kemarin.

Rabu , 09 Sep 2020, 19:51 WIB

Penggugat: Saksi Jokowi Sebut Cacat Prosedur RUU Ciptaker

Kamis , 04 Jun 2020, 09:05 WIB

YLBHI: Ada Empat Pola Tindakan Teror dalam Ruang Demokrasi

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz

Kamis , 02 Apr 2020, 18:49 WIB

ICW: Menkumham tak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

Ketua Umum YLBHI Asfinawati (kanan). (ilustrasi)

Rabu , 01 Apr 2020, 00:04 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil: Darurat Sipil Bersifat Represif

Senin , 30 Mar 2020, 15:33 WIB

Ada Wabah Corona, DPR Diminta tak Prioritaskan Omnibus Law

Kamis , 27 Feb 2020, 06:57 WIB

YLBHI: Larangan Rekam Persidangan Bisa Picu Mafia Peradilan

Sejumlah anak bermain di lingkungan kampung adat Prai Ijing, Desa Tebara, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa(27/8/2019).

Senin , 09 Dec 2019, 18:04 WIB

YLBHI Catat 50 Masyarakat Adat Dikriminalisasi Selama 2019

Selasa , 22 Oct 2019, 15:50 WIB

YLBHI Minta Jokowi Evaluasi Polri

Sabtu , 19 Oct 2019, 18:04 WIB

Kantor LBH Medan Dilempar Bom Molotov

Selasa , 15 Oct 2019, 18:00 WIB

YLBHI: Pelarangan Demo Hingga 20 Oktober Inkonstitusional

Jika RKUHP Disahkan, YLBHI: Penjara Makin Penuh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua YLBHI Asfinawati menilai jika RKUHP disahkan tanpa ada perubahan atau sama seperti yang sekarang maka makin banyak orang dipenjara. Padahal, Kementerian Hukum dan HAM kerap mengeluhkan overload atau kelebihan kapasitas penjara. "Saya bayangkan nanti bakal banyak orang masuk penjara. Tentu penjara semakin penuh,” kata Asfinawati dalam diskusi bertajuk "Mengapa RUU KUHP Ditunda?" di Menteng, Jakarta Pusat,...

Sabtu , 21 Sep 2019, 12:31 WIB