Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

 

3 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

INDEX BERITA

Survei: Saat Ini Masyarakat Takut Menyatakan Pendapat

Tuesday, 12 Jul 2022 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Dalam survei tersebut terungkap bahwa responden melihat ada indikator kebebasan sipil perlu diperbaiki. Sebab ada 60...

LP3ES: Pasal Penghinaan Presiden Rentan, Bagaimana Bedakan Kritik dan Hinaan?

Tuesday, 12 Jul 2022 06:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasal penghinaan kepada Presiden yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai cenderung rentan mengalami salah tafsir.  Peneliti Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES, Milda...

'Ujaran Kebencian Bukan Kebebasan Demokrasi'

Saturday, 15 Jan 2022 09:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kebebasan berbicara dan berpendapat sejatinya adalah sebuah kebebasan yang mengacu pada hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya pembatasan, namun tidak kebebasan menyebarkan kebencian. Publik mungkin...

'Konsep Toleransi di Indonesia Belum Miliki Persepsi Sama'

Saturday, 15 Jan 2022 09:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Indonesia adalah negara dengan penuh keragaman baik macam suku, agama, golongan, ras, dan daerah yang tersebar sangat luas. Karena itu, bangsa Indonesia harus terus memahami dan menyamakan...

Revisi UU ITE Berpotensi Berisi Pasal Karet

Tuesday, 04 Jan 2022 08:20 WIB

JAKARTA -- Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selalu memunculkan polemik di masyarakat, kembali berpotensi memunculkan bahaya baru dengan munculnya pasal tambahan di UU ITE. Direktur...

Kapolri Janji Lindungi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Friday, 10 Dec 2021 21:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh pihak untuk menciptakan alam demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik di waktu mendatang. Kapolri memastikan institusinya menjamin kebebasan berpendapat...

Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berpendapat

Friday, 10 Dec 2021 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan, telah menginstruksikan Kapolri dan jajarannya untuk mengedepankan tindakan edukatif dan langkah persuasif dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi...

Pakar: Kebebasan Berpendapat di Indonesia Turun Signifikan

Tuesday, 07 Dec 2021 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pada 2018-2020 kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, dalam penelitian terbaru, mencapai pada angka 56,06 persen.

"Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki...

Himakom UNY Adakan Bulan Komunikasi 2021

Friday, 26 Nov 2021 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) akan menggelar kegiatan Bulan Komunikasi 2021. Tahun ini, Bulan Komunikasi akan mengangkat tema 'Freedom...

Mural Kritis dan Janji Kebebasan Berekspresi

Friday, 20 Aug 2021 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Febrianto Adi Saputro, Haura Hafizhah, Ali Mansur, Eva RiantiAksi reaktif aparat kepolisian menyikapi mural-mural bernuansa kritis yang betebaran di sejumlah daerah dipandang sebagai tindakan yang...

Mahfud MD Bilang Mahasiswa Kritis Bukan Musuh Pemerintah

Friday, 06 Aug 2021 11:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, kritik dan masukan merupakan salah satu dasar dalam mengambil kebijakan yang diambil pemerintah. Karena itu, kata...

PBB: Palestina Wajib Pastikan Kebebasan Berpendapat

Friday, 02 Jul 2021 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- PBB menyerukan Palestina melindungi warga yang berpartisipasi dalam demonstrasi memprotes kematian seorang aktivis di negara tersebut. Sebelumnya aksi demikian direspons secara represif oleh aparat keamanan.

Komnas HAM: Revisi UU ITE harus Mengadopsi Prinsip HAM

Thursday, 18 Mar 2021 06:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM mendukung revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) demi melindungi hak atas kebebasan dan berekspresi. Sebab, semua kebijakan selayaknya...

Polisi Virtual Jangan Sampai Batasi Kebebasan Berpendapat

Friday, 26 Feb 2021 08:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik hadirnya polisi virtual yang diprakarsai oleh Polri. Ia mengingatkan agar kepolisian tetap memperhatikan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. "Jangan sampai...

DPR: Polisi Virtual Jangan Batasi Kebebasan Berpendapat

Friday, 26 Feb 2021 08:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik hadirnya polisi virtual yang diprakarsai oleh Polri. Ia mengingatkan agar kepolisian tetap memperhatikan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. "Jangan sampai...

Virtual Police Bawa Ketakutan Baru di Masyarakat?

Thursday, 25 Feb 2021 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mahsir Ramadhan, Ali Mansur, AntaraRencana kepolisian membentuk pengawas siber dalam bentuk Virtual Police menuai pro dan kontra. Wacana tersebut dikhawatirkan menimbulkan baru bagi masyarakat berekspresi di...

DPR: Polisi Virtual Harus Tetap Perhatikan Hak Masyarakat

Thursday, 25 Feb 2021 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi dibentuknya polisi virtual atau virtual police yang diprakarsai Polri. Namun, ia mengingatkan, kehadiran polisi virtual harus tetap memperhatikan hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat. "Saya mengapresiasi...

Polri: Polisi Virtual tak Kekang Kebebasan Berpendapat

Thursday, 25 Feb 2021 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan keberadaan polisi virtual atau virtual police (VP) tidak untuk mengekang kebebasan berpendapat di sosial media (medsos). Justru, menurutnya,...

Standar Ganda Eropa Penyebab Meningkatnya Islamofobia

Thursday, 19 Nov 2020 13:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Standar ganda negara-negara Barat disebut secara langsung berkontribusi pada kebangkitan islamofobia ke tingkat yang mengkhawatirkan. Meski anti-Semitisme di Eropa dianggap sebagai kejahatan, penghinaan terhadap Islam seakan diperbolehkan...

PM Kanada: Kebebasan Berekspresi Ada Batasnya

Sunday, 01 Nov 2020 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dengan tegas tidak mendukung pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengizinkan penerbitan kartun Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berekpresi. Menurut...

Negara dengan Rakyat yang Ketakutan Menyatakan Pendapat

Sunday, 01 Nov 2020 08:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ratna Puspita* Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Selain itu, 21,9 responden...

Kebebasan Bicara Harus Setop Jika Singgung 1,5 Miliar Orang

Wednesday, 28 Oct 2020 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan, kebebasan berbicara harus dihentikan jika menyinggung 1,5 miliar orang (Muslim). Pernyataannya terkait ditampilkannya kartun Nabi Muhammad SAW di Prancis.  "Jika beberapa orang...

Masyarakat Takut Berpendapat, Tamparan Keras untuk Demokrasi

Wednesday, 28 Oct 2020 04:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia soal bahwa 47,7 persen dari 1.200 responden menyatakan agak setuju warga makin takut menyatakan...

Perbincangan Empat Mata Mahfud-Rachmawati Soekarnoputri

Tuesday, 27 Oct 2020 13:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membahas upaya penyelamatan negara dari berbagai ancaman dengan Rachmawati Soekarnoputri. Keduanya bersepakat kegiatan menyatakan pendapat tidak boleh...

Pengamat Hukum: Kebebasan Informasi Harus Bertanggung Jawab

Wednesday, 05 Aug 2020 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pengamat dan akademisi hukum, Dea Tunggaesti menanggapi soal video Anji dan Hadi Pranoto di Youtube. Dia mengingatkan, kebebasan menyebar informasi mesti diiringi tanggung jawab untuk memastikan...

YLBHI Nilai Pelanggaran HAM Makin Buruk

Thursday, 16 Jan 2020 01:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memprediksi 2020 akan menjadi tahun yang mengancam hak asasi manusia (HAM) rakyat atau warga Indonesia. Terdapat beberapa indikator untuk menyatakan...

Tito: Kebebasan Menyampaikan Pendapat tak Bersifat Mutlak

Monday, 25 Nov 2019 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai penyeimbang negara demokrasi. Akan tetapi, kata dia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ataupun kebebasan...

Jokowi Ingin Sesekali Demo tak Dijaga Polisi

Wednesday, 30 Oct 2019 21:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata punya keinginan untuk membiarkan demonstrasi berjalan tanpa penjagaan aparat keamanan. Keinginan presiden tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko di istana, Rabu...

YLBHI: Dandhy Dilepas Tapi Berstatus Tersangka

Friday, 27 Sep 2019 07:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan aktivis Dandhy D Laksono sempat ditangkap Polda Metro Jaya untuk dimintai ketetangan. Dandhy saat ini sudah dilepas...

Dandhy Laksono Berstatus Tersangka

Friday, 27 Sep 2019 06:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Revolusi Reza, menilai penangkapan pendiri Watchdoc sekaligus sutradara Sexy Kilers, Dandhy Dwi Laksono, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dandhy saat ini...

Gerakan Buruh dan Rakyat Desak Pembebasan Dandhy Laksono

Friday, 27 Sep 2019 04:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mengecam penangkapan terhadap aktivis HAM dan jurnalis yang juga pembuat film Sexy Killers, Dandhy Laksono. Penangkapan terhadap jurnalis dinilai mencederai demokrasi...

Deputi KSP: Kebebasan Sampaikan Pendapat tak Absolut

Sunday, 02 Jun 2019 00:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi IV Kepala Staf Kepresidenen Eko Sulistyo menilai pada era demokrasi saat ini setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia mengatakan, kebebasan tersebut tidak...

Pengamat Ini Jelaskan Aturan Soal Kebebasan Berpendapat

Sunday, 16 Sep 2018 02:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto mengatakan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat tidak boleh memicu konflik. Pernyataan tersebut terkait aksi jalan sehat...

Pilpres 2019 Harus Adil Bagi Dua Kubu

Thursday, 30 Aug 2018 01:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 harus tetap mengedepankan keadilan di dua kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan...

YLBHI Pandang Deklarasi #2019GantiPresiden Sah Saja

Thursday, 30 Aug 2018 00:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai, deklarasi #2019GantiPresiden justru seharusnya dilindungi. Isnur memandang, deklarasi tersebut sebagai suatu bentuk penyampaian pendapat."Sah-sah...

Indeks Demokrasi Naik Tapi Kebebasan Berpendapat Turun

Thursday, 16 Aug 2018 02:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Indeks Demokrasi Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar menemukan bahwa secara keseluruhan, indeks demokrasi meningkat namun variabel...

Pemerintah: UU ITE tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Friday, 03 Nov 2017 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi...

Profesor dari UII Ini Sebut Perppu Pembubaran Ormas Melanggar Konstitusi

Wednesday, 17 May 2017 12:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menegaskan, rencana penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membubarkan organisasi masyarakat dinilai melanggar konstitusi. Menurut...

Kemenkominfo: UU ITE Baru Lebih Berkeadilan

Tuesday, 29 Nov 2016 03:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi, lebih berkeadilan dibandingkan...

Ketua DPD: Berpendapat Harus Ada Etika dan Sopan Santun

Friday, 06 Nov 2015 07:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait ujaran kebencian atau hate speech. Meski sebagian pihak menuding SE Kapolri menekan kebebasan dalam berpendapat, Ketua Dewan Perawakilan Daerah (DPD)...

Surat Edaran Hate Speech Kekang Kebebasan Berpendapat di Medsos

Thursday, 05 Nov 2015 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) dinilai sudah mengekang kebebasan berpendapat di media sosial. Surat edaran tersebut pun dianggap akan membungkam demokrasi di...

Jokowi Kritik Media, Hanafi: Tegakkan Jurnalisme Damai

Saturday, 15 Aug 2015 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menilai substansi krirtik Presiden Joko Widodo benar. Sebab, media khususnya televisi, menyuguhkan tontonan yang edukatif dan menjunjung tinggi jurnalisme damai. “Media, khususnya...

Kritik Jokowi Dinilai Lahir dari Pengalaman dengan Media

Saturday, 15 Aug 2015 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mulai jadi obyek ‘Bullying’ media. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais, hal itulah yang membuat Jokowi melancarkan...

Elite Politik Saling Maki, Pengamat: Perlu Ada Batasan

Monday, 09 Mar 2015 04:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dedy Mulyana meminta pers dan media massa lebih selektif dalam melakukan pemberitaan. Belajar dari hebohnya pemberitaan...

Ahok VS DPRD, Buah Masyarakat Belum Siap Hadapi Kebebasan Berpendapat

Monday, 09 Mar 2015 03:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Banyaknya pejabat pemerintah yang dengan mudah mengucapkan kata tak pantas belakangan ini, dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam memasuki era kebebasan berpendapat. Pakar komunikasi politik...

PKS Klaim RUU Ormas Prodemokrasi

Wednesday, 26 Jun 2013 21:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan sebagai prodemokrasi karena mendukung kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi."RUU Ormas sudah berubah dibandingkan ketika kami menolaknya pada November 2012 hingga...

Pemimpin Dunia Akan Terus "Awasi" Myanmar Pasca Bebasnya Suu Kyi

Tuesday, 16 Nov 2010 00:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON--Tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi melakukan pertemuan dengan para dutabesar asing dan diplomat di Yangon. Sumber di kalangan diplomat menyebutkan, Suu Kyi tidak menerima dokumen apapun...

Aung San Suu Kyi Tuntut Kebebasan Berpendapat

Tuesday, 16 Nov 2010 00:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  YANGON--Pasca pembebasannya, tokoh oposisi Myanmar sekaligus pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menyatakan akan kembali ke ajang politik. Ia menyerukan rakyat Myanmar menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan...

hide ads show ads
desktop mobile