Rabu 29 Feb 2012 20:46 WIB

Dahlan: Deviden BUMN pada APBNP 2012 Rp28 Triliun

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Kantor Kementerian BUMN
Foto: Republika.co.id
Kantor Kementerian BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengusulkan setoran dividen BUMN pada APBN-P 2012 sebesar Rp28 triliun sesuai dengan yang ditetapkan dalam RAPBN. "Tidak ada penambahan besaran dividen BUMN, atau tetap sebesar Rp28 triliun," kata Dahlan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/2).

Menurut Dahlan, usulan tidak menaikkan dividen sejalan dengan rencana pemerintah kenaikan harga BBM mulai April 2012. "BUMN membutuhkan dana untuk mengatasi dampak kenaikan BBM, selain juga untuk keperluan investasi dan pengembangan perusahaan," ujarnya.

Penundaan kenaikan setoran dividen terutama disampaikan oleh BUMN Perbankan, maupun BUMN yang mendapat tugas pemerintah dalam rangka Masterplan Percepatan dan Peluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sesungguhnya Dahlan menambahkan, kinerja keuangan BUMN terutama di sektor perbankan pada tahun buku 2011 mengalami peningkatan, sehingga ada potensi untuk menambah dividen.

Namun dengan penundaan penambahan setoran dividen tersebut maka BUMN memiliki ruang untuk melakukan ekspansi bisnis termasuk untuk menyelesaikan program-program pemerintah.

"BUMN perbankan juga bisa memanfaatkan dananya untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat," ujar Dahlan.  Setiap penambahan penyaluran kredit sebesar Rp1 triliun, maka dapat meningkatkan leverage hingga Rp20 triliun di masyarakat.

"Selain itu, BUMN juga dapat dengan mudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan perbankan," ujarnya.

Contoh konkret diutarakan mantan Direktur Utama PLN ini, penyelesaian penyelesaian pengembangan Terminal 3 Bandara Cengkareng, termasuk rencana pembangunan pelabuhan petikemas Kali Baru.

Dahlan memastikan usulan tidak menaikkan dividen sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang penting dividen Rp28 trilliun itu siap dipenuhi, tinggal bagaimana memanfaatkan dana lebih di BUMN untuk keperluan pengembangan ekonomi nasional," tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement