REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mematangkan regulasi mengenai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan LRT Jabodebek. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri, menargetkan regulasi tersebut selesai pada awal 2022.
Sebagai regulator, Kemenhub akan mendukung kedua proyek itu melalui penyusunan regulasi yang berkaitan dengan sarana, prasarana serta SDM. "Semoga awal tahun bisa kita selesaikan termasuk LRT Jabodebek karena ini menggunakan teknologi sistem otomatis yang tinggi," kata Zulfikri, Selasa (21/12).
Selain itu, lanjut Zilfikri, Kemenhub akan menyusun regulasi untuk pengoperasian kedua kereta. Kemenhub juga harus menjamin kereta-kereta ini bisa dioperasikan sesuai dengan kelayakan keselamatan melalui sejumlah pengujian baik sarana dan prasarana maupun SDM yang mengoperasikan.
Selain menyusun regulasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kemenhub turut serta melakukan supervisi lapangan dalam proyek KCJB. Kemenhub juga memastikan pengoperasian KCJB sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internasional.
"Kereta cepat memang di-lead oleh Kemenko Marves, tapi secara teknis dilapangan kami ikut mensupervisi dan menyiapkan tenaga yang mampu mengelola," terang Budi.
Sebagai informasi, Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan 2022. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan LRT Jabodebek akan hadir melayani 18 stasiun.
Nantinya terdapat 18 stasiun LRT Jabodebek yang akan melayani masyarakat yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jatimulya.
Sementara itu, kereta cepat Jakarta-Bandung melintasi empat stasiun, yakni Stasiun Halim di Jakarta, Stasiun Karawang, Stasiun Hub di Padalarang, dan Stasiun Tegalluar, Bandung. Saat ini, progres pembangunan proyek KCJB sudah mencapai 79 persen.
