DPR Minta Tim Ekonomi Jangan Tercerai-berai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sidang paripurna kedua dalam masa sidang pertama 2015-2016, Kamis (20/8). Agenda sidang mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di DPR terkait Rancangan APBN 2016 dan nota keuangan pemerintah. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang didampingi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Ditemui seusai sidang, Taufik Kurniawan berpendapat, pandangan fraksi-fraksi terhadap pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (14/8) lalu beragam. Pada sidang umum lalu, Presiden menyampaikan sejumlah pokok dalam RUU APBN 2016. Di samping itu, pemerintah juga menjelaskan nota keuangan untuk tahun depan.
Dalam hal itu, pemerintah menargetkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen, inflasi 4,7 persen, dan nilai tukar rupiah Rp13.400 per dolar AS. Kemudian, suku bunga SPN tiga bulan diasumsikan sebesar 5,5 persen. Terkait energi, harga minyak mentah Indonesia diprediksi senilai 60 dolar AS per barel. Produksi minyak, 830 ribu barel per hari, sedangkan produksi gas bumi diasumsikan 1,155 juta barel setara minyak per hari. Taufik menuturkan, meskipun sebagian besar fraksi-fraksi mengkritik asumsi-asumsi ekonomi pemerintah, RUU APBN 2016 secara garis besar disetujui untuk masuk ke tahap pembahasan selanjutnya.
Kendati demikian, menurut Taufik, prediksi ekonomi makro yang dibuat pemerintah sejauh ini cukup sesuai dengan harapan pasar. DPR juga menilai, pemerintah sudah cukup transparan dan realistis dalam memperkirakan dinamika perekonomian Indonesia ke depan. Dalam arti, Presiden Jokowi tidak mengutamakan pencitraan.
Di sisi lain, Taufik menegaskan, DPR mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada peningkatan ekonomi riil rakyat. Jadi, jangan hanya pendekatan ekonomi makro. Oleh karena itu, Taufik berharap, keberpihakan yang lebih solid datang dari pemerintah. Apalagi, publik menanti dampak positif dari tim ekonomi Kabinet Kerja yang belum lama ini dirombak.
Taufik meminta, jangan sampai tim ekonomi pemerintah tercerai-berai. Pemerintah agar menjaga stabilitas politik sehingga menjaga tingkat kepercayaan pasar. Artinya, baik Presiden maupun jajarannya harus solid dan menyatu. DPR sendiri, lanjut Taufik, tidak akan surut untuk mengkritisi langkah kebijakan pemerintah dan mendukungnya, selama demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Mari kita bersama-sama mengatasi tekanan ekonomi yang kian berat ini. Didukung dream team, bukan dreaming team. Tim yang benar-benar mampu berkoordinasi antara pemerintah dan DPR. Tanpa menghilangkan tupoksi masing-masing," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika