Fadli Zon: Freeport yang Minta Bantuan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI sedang dihantam isu tak sedap setelah Menteri ESDM melaporkan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pimpinan DPR RI tidak membantah soal pertemuan dengan PTFI ini. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan, keinginan bertemu datang dari pihak PTFI. Artinya, yang berinisiatif untuk menemui Ketua DPR RI adalah pihak PTFI.

"Yang saya tahu itu kedatangan dan keinginan datang dari Freeport, karena ingin meminta bantuan kepada DPR," katanya di kompleks parlemen Senayan, Rabu (18/11).

Fadli menambahkan, bantuan yang dimaksud adalah soal perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia. Sebab, saat ini menurut Undang-Undang, kontrak karya sudah tidak ada lagi. Tapi UU yang baru mengharuskan adanya divestasi saham dari PT Freeport ke Indonesia.

(Baca: Fadli Zon: Seharusnya Menteri ESDM Diperiksa KPK)

Saat ini, pemerintah Indonesia hanya memiliki 9 persen saham di PTFI. Padahal, yang memiliki tambang emas adalah negara Indonesia. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, pertemuan antara Freeport dengan pimpinan DPR sebenarnya hal biasa. Terlebih, kalau ada pihak yang ingin menyampaikan aspirasi ke anggota DPR RI.

Kalaupun lokasi pertemuan tidak berada di kantor ketua DPR, imbuh Fadli, hal itu dimaksudkan agar ada saksi dan bukti bahwa PTFI ini yang meminta tolong ke DPR RI.

"Supaya ada saksi, ada bukti, bahwa Freeport lah yang minta tolong," ujarnya.

Menurut Fadli, yang patut disesalkan juga adalah adanya rekaman yang dilakukan oleh pihak Freeport. Padahal, PTFI inilah yang datang dan minta tolong ke Ketua DPR RI. Rekaman itu menunjukkan seperti tidak ada etika yang ditunjukkan oleh PTFI.

"Ini skandal besar yang dilakukan Freeport, itu tidak etis," tegasnya.

(Baca juga: Fadli Zon: Anggota DPR Bisa Laporkan Balik Menteri ESDM)

Ikuti Whatsapp Channel Republika