MEA Berpotensi Ancam Ketahanan Nilai Pancasila
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gerbang pasar bebas di Asia Tenggara akan dibuka, akhir Desember ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan resmi diberlakukan.
Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengatakan gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. "MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam," ujar Sigit dalam keterangan persnya, Selasa (29/12).
Sigit mengatakan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut.
"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya.
Dalam Sosialisasi Empat Pilar di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, Sigit mengingatkan dampak MEA terhadap aspek bermasyarakat yang lain. Melalui MEA, lanjut ketua DPP PKS ini, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia.
"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," ujarnya di hadapan 150 warga Surabaya dan tokoh masyarakat setempat. Empat Pilar tersebut adalah Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sigit berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. "Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika