DPR: Perlu Kementerian yang Mengurusi Masalah Daerah Perbatasan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pembangunan nasional selama ini dianggap masih belum berpihak ke daerah-daerah perbatasan. Alhasil, pembangunan kawasan perbatasan masih tertinggal dibanding kawasan-kawasan lain.
Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI, Sukiman, berharap, pemerintah dapat lebih serius dalam melakukan upaya pembangunan di wilayah perbatasan.
Bahkan, Sukiman, mengusulkan perlu ada lembaga khusus setingkat kementerian yang secara khusus mengurusi soal pembangunan di kawasan perbatasan. Selama ini, pengelolaan kawasan perbatasan memang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
''Saya lihat hal itu masih kurang maksimal, sehingga perlu ditangani lebih serius melalui lembaga setingkat menteri. Bahkan bila memungkikan dibentuk kementerian khusus untuk pembangunan di kawasan perbatasan,'' ujar Sukiman di Jakarta, Jumat (18/3).
Tidak hanya itu, Sukiman pun telah menandatangani usulan tentang perlunya pembentuk Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Perbatasan. Usulan ini bahkan sudah ditandatangi oleh sekitar 30 anggota DPR RI dari berbagai fraksi.
''Alhamdulillah respon kawan-kawan sangat bagus. Terutama yang berasal dari Daerah Pemilihan, yang wilayahnya masuk kawasan perbatasan,'' lanjut anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini.
Tidak berhenti sampai di situ, Sukiman menilai, pemerintah sudah sepatutnya memiliki peraturan perundang-undangan terkait wilayah perbatasan. Hal ini untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di wilayah perbatasan selama ini.
''Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan dan menjamin kelancaran pembangunan wilayah perbatasan, maka perlu segera disusun dan ditetapkan UU Wilayah perbatasan,'' tuturnya.
Sukisman pun mengakui, masalah-masalah di kawasan perbatasan memang cukup kompleks. Padahal, jika menilik potensinya, kawasan-kawasan perbatasan itu memiliki potensi yang cukup besar. Baik dari potensi Sumber Daya Alam ataupun potensi budaya.
Selama ini, pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya ekonomi, memang masih dipandang kurang maksimal dibanding dengan yang dilakukan negara tetangga.
''Akibatnya terjadi kesenjangan perkembangan di wilayah perbatasan apabila dibandingkan perkembangan daerah lain bahkan dengan negara tetangga. Hal ini menjadi sumber permasalahan dan sumber kerawanan bagi NKRI,'' kata Sukisman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika