Ikatan Dinas Bisa Jadi Solusi Meratakan Distribusi Dokter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Distribusi  dokter yang tidak merata menjadi masalah klasik di hampir setiap daerah. Padahal, produksi dokter dari berbagai fakultas kedokteran (FK) di Tanah Air begitu melimpah. Para dokter muda itu harus diikat dengan ikatan dinas dari pemerintah agar terjadi pemrataan distribusi tenaga dokter di daerah.

Anggota komisi IX DPR RI Ali Mahir, masalah seperti ini terus terjadi di hampir seluruh daerah terpencil. Di  dapilnya sendiri (Jateng II meliputi Demak, Jepara, dan Kudus) ungkap Mahir, sebaran dokter tidak merata. Banyak Puskesmas berdiri tanpa dokter. Padahal, dokter harus selalu ada. 

baca juga: Dokter Masih Lebih Suka Praktik di Kota Dibanding Desa

“Apalagi, untuk dokter spesialis jauh dari kata cukup, karena memang masih kurang, baik di kabupaten maupun kabupaten terpencil,” ujar Mahir di DPR, Kamis (7/4). 

Masalah utama tidak meratanya distribusi dokter, sambung Mahir, lantaran penghasilan dokter daerah yang sangat minim. Tidak adanya ikatan dinas yang mengikat para lulusan FK, juga menjadi masalah lain. Para dokter muda pun bingung, harus ke mana menjalankan praktiknya. Banyak dokter yang ditempatkan di daerah, terpaksa kembali ke kota, karena ingin berkerja lebih nyaman. 

“Mereka kembali ke kota, karena merasa lebih nyaman bekerja di kota daripada di daerah terpencil. Apalagi, pendidikan dokter sekarang susah. Setelah lulus, dia akan mengambil pendidikan tambahan. Nah, itu akan memakan biaya, waktu, dan sebagainya. Kalau umur sudah cukup tua, lalu diminta ke daerah, pasti malas,“ ungkap Mahir. 

Menurut politisi partai Nasdem ini, untuk memastikan layanan kesehatan jadi lebih baik di daerah, perlu ada ikatan dinas, sehingga setelah lulus dari FK, para dokter muda itu bisa ditempatkan untuk beberapa waktu lamanya di daerah. Dengan begitu, target pemerintah yang menginginkan rasio dokter dengan penduduk, 41 dokter melayani 100.000 orang bisa tercapai.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika