Komisi V DPR RI Ingatkan Pemudik Utamakan Keselamatan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi V DPR RI Fahry Djemi Francis mengimbau kepada para pemudik untuk lebih mengutamakan keselamatan saat mudik sehingga tidak terjadi kecelakaan di jalan.
"Kemarin saya baru dari Surabaya untuk melakukan peninjauan terhadap kesiapan mudik Lebaran, baik itu kesiapan kendaraan jalan darat, laut serta udara," kata Fahry kepada Antara di Kupang, Jumat (24/6).
Ia mengaku, peninjauan yang dilakukan tersebut lebih ke arah pendekatan kepada para pengemudi serta pemudik agar lebih berhati-hati dalam melakukan mudik Lebaran.
Jika dihitung pada tahun 2015 lalu, kecelakaan yang mengakibatkan kematian pemudik bisa mencapai 658 korban.
Fahry mengharapkan jangan sampai terjadi lagi. "Saya berharap bisa menurun sebab kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lebih banyak dialami oleh pengendara bermotor roda dua," ujarnya menambahkan.
Menunurut dia, dari 100 persen pengendara yang melakukan mudik Lebaran, 70 persen yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kematian adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua.
Komisi V DPR RI juga sudah melakukan rapat dengan Dirlantas Polri serta Kementerian Perhubungan untuk lebih tegas dalam melakukan pengecekan terhadap para pengemudi yang akan mudik.
"Kita justru berharap agar selalu ada terobosan baru dalam rangka mengurangi angka kecelakaan di jalanan saat mudik dan itu tidak hanya di darat, tetapi juga laut dan udara," ujarnya lagi.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam rapat dengar pendapat di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, hingga kini pihaknya mendata sudah ada 529 pesawat terbang yang sudah terdaftar dan naik 39 persen dari tahun sebelumnya. Pihaknya akan melakukan penambahan jika terjadi lonjakan penumpang.
Sementara untuk angkutan laut pihaknya telah menyiapkan 1.200 kapal dan itu naik dua sampai tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Kalau kereta api ada 447 lokomotif yang sudah disiapkan, sementara 350 kereta sudah jalan dengan 1.600 kereta penumpang," kata Menhub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika