Pemerintah Diminta Lindungi Industri Pupuk Nasional
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta pemerintah untuk melindungi industri pupuk nasional dengan menekan harga jual gas industri, agar bisa lebih kompetitif dan bersaing dengan pupuk impor. "Kita memang punya gas, tapi tidak efisien, salah satunya karena harga jual gas ke industri mahal," kata Dito dalam keterangannya, belum lama ini.
Dito mengatakan saat ini industri pupuk dan petrokimia nasional menggunakan bahan baku gas, namun harga gas industri tersebut belum memadai dan membuat produk lokal tidak bisa bersaing dengan produk impor. Untuk itu, ia mengharapkan harga jual gas ke industri yang pernah dijanjikan di bawah enam dolar AS per MMBTU bisa direalisasikan, karena industri masih membeli gas di kisaran enam dolar AS per MMBTU.
"Ini harus segera diperjelas, karena kalau namanya pupuk dan petrokimia, harusnya maksimum tiga dolar AS per MMBTU, baru industri dalam negeri bisa bersaing," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Menurut dia, saat ini industri pupuk dan petrokimia di luar negeri membeli harga gas dengan harga dua dolar AS per MMBTU sehingga produknya bisa berkembang secara kompetitif. "Kalau di sini industri harus membeli enam dolar AS per MMBTU, itu berat, bisa-bisa tidak punya daya saing. Untuk itu kepastian harga bagi industri harus segera diberikan," kata Dito.
Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo menambahkan upaya untuk mendukung daya saing industri pupuk nasional akan lebih baik apabila mulai dipertimbangkan pencabutan subsidi pupuk. Selain itu, para pengguna pupuk seperti petani dan pelaku industri bisa diberikan dukungan permodalan dan kemudahan lainnya, sehingga daya beli selalu terjaga, meski harga jual pupuk akan berfluktuasi seiring dengan naik turunnya harga gas.
"Tentu harga pupuk juga harus wajar. Di sisi lain, petaninya dibantu pemasaran, permodalan dan teknologi. Terbukti, jika barangnya yang disubsidi, ada banyak kasus pupuk subsidi pun diselewengkan. Sekarang faktanya karena barang subsidi itu terjadi penyelewengan," ujar Harry.
Selain itu, kata dia, perbaikan infrastruktur gas di berbagai lokasi industri juga perlu dilakukan agar pasokan bagi industri pupuk dan petrokimia bisa lebih lancar serta menekan harga gas secara tidak langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika