DPR Soroti Potensi Pencemaran di Hutan Lindung Sungai Manggar
REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Komisi IV DPR RI menyoroti keberadaan masyarakat yang tinggal di area Hutan Lindung Sungai Manggar, Kalimantan Timur yang berpotensi menciptakan pencemaran. Apalagi, daerah tersebut yang terdapat waduk merupakan penyuplai bahan baku air ke masyarakat Balikpapan. Diharapkan, pemerintah kota bisa merelokasi masyarakat setempat.
"Soal hutan lindung Manggar yang menyalurkan air ke (masyarakat) Balikpapan tapi masih ada masyarakat yang berpotensi (terjadi) pencemaran," ujar Wakil Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soekarno kepada Walikota Balikpapan, Rizal Effendi saat rapat di Kantor Walikota, Selasa (2/5).
Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengakui jika dilokasi tersebut terdapat masyarakat transmigran yang sudah berada disana sejak tahun 50an serta kelompok adat lainnya Dayak Foundation. Sementara itu, status penetapan hutan lindung baru dilakukan pada 1996.
Menurutnya, masyarakat disana yang bekerja di perkebunan dikhawatirkan menggunakan bahan kimia dan berpotensi memberikan dampak negatif. Sementara itu, limbah domestik dari masyarakat transmigran juga yang dikhawatirkan masuk ke waduk dan membuat kualitas air menjadi turun.
Ia menuturkan, dari total 5.000 hektare yang berada di lokasi tersebut hanya sekitar seribu hektare yang baru dibebaskan. Sebab kendalanya, kedua kelompok masyarakat tersebut saling mengklaim lahan. Pihaknya pun lebih berhati-hati dalam memutuskan sebab kedua kelompok tersebut relatif besar.
"Kesulitan-kesulitan itu yang membuat kendala dalam pembebasan lahan," katanya.
Selain itu, upaya relokasi pun relatif sulit dilakukam karena faktor lahan pengganti yang harus disesuaikan dengan lokasi yang lama.
Rizal menambahkan suplai bahan baku air dari waduk Manggar ke Balikpapan mencapai 60 persen. Sehingga apabila terdapat masalah bisa berdampak besar seperti beberapa waktu lalu sempat kesulitan air karena waduk Manggar mengalami kebocoran.
"Pengendalian yang bisa dilakukan yaitu tanaman (produksi masyarakat) dikendalikan termasuk pupuknya sehingga kualitas air bisa lebih baik," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika