Fadli Zon: Presiden Mestinya Evaluasi Manfaat ASEAN

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Presiden Joko widodo basa-basi ketika menyatakan  mendukung Australia untuk menjadi anggota ASEAN. Pasalnya, presiden seharusnya perlu segera mengevaluasi manfaat ASEAN bagi Indonesia. Ini mengingat Indonesia kini sebenarnya banyak dirugikan oleh keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Saya kira itu basa-basi yang tak perlu. Australia sebenarnya lebih senang dianggap sebagai bagian dari masyarakat Eropa ketimbang Asia, apalagi di bawah pemerintahan konservatif yang berkuasa sekarang ini. Selain itu, di luar faktor perbedaan kultur dan politik, secara geografis Australia juga juga bukan bagian dari Asia Tenggara. ASEAN kan organisasi regional. Bagaimana bisa kita menawari keanggotaan pada negara yang berasal dari region berbeda?," kata Fadli daam pernyataan yang dikirimkan ke Republika.co.id, Selasa (20/3).

Menurutnya, jika ingin membuka diri terhadap perluasan keanggotaan, ada negara lain sekawasan yang sebenarnya sudah lama antri menjadi anggota ASEAN, yaitu Timor Leste, ataupun Papua Nugini yang telah menjadi pengamat sejak 1976. Namun ini tak bisa dilakukan, misalnya menerima Papua Nugini, karena terikat pada perjanjian tahun 1983 yang membatasi keanggotaan ASEAN hanya untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja.

”Menurut saya, Presiden seharusnya justru perlu mengevaluasi manfaat ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia. Saya memperhatikan bahwa MEA sebenarnya lebih banyak merugikan kita. Dengan MEA negara tetangga yang semula hanya punya pasar 5,5 juta penduduknya, kini jadi punya pasar tambahan sebesar 262 juta penduduk Indonesia,'' ujar Fadli.

Bagi negara yang kompetitif, lanjut Fadli Zon, MEA memang sangat menguntungkan. Tapi bagi Indonesia menjadi sebaliknya karena kini harus membagi pasar buat orang lain."Kita lihat, misalnya, sesudah ada MEA, kini Vietnam malah berusaha blokade ekspor otomotif kita. Jadi, di mana pasar bersamanya?"

"Pemerintah seharusnya serius melindungi pasar dan industri dalam negeri, karena itu mewakili kepentingan nasional kita. Pemerintah kita mestinya memahami bahwa tidak pernah ada perdagangan bebas yang benar-benar bebas. Setiap negara pasti punya hambatan nontarif demi melindungi kepentingan nasionalnya. Itu sebabnya jor-joran membuka pasar domestik untuk orang luar bukanlah keputusan yang cerdas,'' katanya.

Dengan demikian, lanjut Fadli Zon, ASEAN sebagai organisasi kerjasama kebudayaan mungkin bisa terus dipertahankan. "Namun, jika kepentingan ekonomi domestik dirugikan atas nama ASEAN, kita memang perlu serius mempertimbangkan untuk keluar saja. Kerjasama ekonomi sebaiknya dilakukan secara bilateral atau multilateral, tidak harus secara regional,'' tandas Fadli Zon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika