Perpres Zonasi Pendidikan Segera Dikeluarkan

Ombudsman mendukung adanya sistem zonasi pendidikan.

Republika TV/Muhammad Rizki Triyana
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy (Kiri) dan Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai (Kanan)
Rep: Muhammad Rizki Triyana Red: Sadly Rachman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman temukan terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Seperti diantaranya tidak ada SOP dan tim verivikasi/validasi untuk calon di beberapa daerah.


Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan Perpres Zonasi Pendidikan. Muhadjir berharap sistem zonasi ini bisa menjadi solusi untuk pendidikan di Indonesia.

Terkait hal itu Ombudsman mendukung adanya sistem zonasi. Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai mendukung hal itu agar terjadi pemerataan pendidikan di setiap wilayah.

Berikut video lengkapnya.

 

 

Videografer | Muhammad Rizki Triyana     Video Editor | Fian Firatmaja

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Ketua Komisi III Telepon Kapolrestabes Semarang Soal Penembakan Siswa SMKN 4, tak Digubris

Pramono-Rano Unggul di Pilgub Jakarta, Ganjar Sebut PDIP Menang Saat Aparat tak Terlibat

Terbatas, Anggaran Makan Bergizi Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu

Assalam Fil Alamin Berkomitmen Perkuat Program Dai 3T

Bermitra dengan DHL Supply Chain, Wuling Janjikan Pasok Suku Cadang Lebih Cepat

Kemenkeu Kaji Rencana Peningkatan Kuota KPR FLPP

Urban Farming di Jakarta? ini Contoh Praktiknya

OJK: Kebijakan Hapus Tagih Kredit Bisa Atasi Hambatan KPR Akibat Pinjol

Ternyata UMKM Masjid Punya Manfaat Strategis, Begini Penjelasannya

Masjid ini Jadi Percontohan Nasional 2024