Amankan Pasokan Bahan Utama Hand Sanitizer dan Disinfektan
Langkah produksi dilakukan untuk pencegahan dan antisipasi wabah pandemi corona.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat didorong untuk mengamankan pasokan bahan utama hand sanitizer dan disinfektan yaitu alkohol 76 persen. Imbauan tersebut dilakukan untuk jangka pendek mengingat pandemi virus corona atau covid-19 masih terus berlangsung di Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat diapresiasi atas rencana rapid test masal yang tengah dikerjakan di lapangan.
Calon Ketua Ikatan Alumni Unpad, Irawati Hermawan mengaku, terdorong untuk memproduksi hand sanitizer dan disinfektan yang dijual dengan harga relatif rendah dibandingkan dengan yang dijual di pasaran. Langkah produksi dilakukan untuk pencegahan dan antisipasi wabah pandemi corona.
"Sebagai contoh botol disinfektan ukuran 60 ml di pasaran dijual Rp 35 ribu, di masyarakat cinta Bogor (MCB) dijual dengan harga Rp 10.000 saja," ujarnya melalui keterangan pers yang diterima, Ahad (22/3).
Dengan kegiatan tersebut, dia mengatakan, bisa turut serta dalam pencegahan virus corona dan satu sisi menggerakan perekonomian di masyarakat sekitar. Namun, dia mengaku, kesulitan memperoleh bahan baku alkohol dan dikategorikan langka ditengah penyebaran virus corona.
Oleh karena itu, katanya berharap, agar pemerintah segera mengambil tindakan sigap menjamin ketersediaan bahan baku hand sanitiser dan disinfektan.
Berdasarkan data di situs Kawalcovid19, jumlah warga yang positif corona di Indonesia mencapai 514 orang, 437 orang diantaranya tengah dirawat, 29 orang sembuh dan 48 orang meninggal dunia. Sedangkan pemerintah pusat menyebut kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 64 kasus menjadi 514 orang. Jumlah angka kematian juga bertambah 10 orang menjadi 48.
"Ada penambahan kasus yang sembuh, sudah dua kali ditest hasilnya negatif sebanyak sembilan orang, menjadi 29 orang," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Ahad (22/3).
Penambahan sebanyak 64 kasus baru tersebut berasal dari DKI Jakarta (40), Jawa Barat (4), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (15), Kalimantan Selatan (1), Maluku (1), dan yang terbaru adalah Papua (2).
Dia menambahkan, data tersebut sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dilanjutkan ke rumah sakit, untuk lanjutan layanan rumah sakit. Kemudian diberikan kepada dinas setempat untuk kepentingan penelusuran kontak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika