Tangani Covid-19, Jokowi Minta Pempus dan Pemda Satu Visi
Presiden Jokowi menegaskan pusat dan daerah harus satu visi dalam tangani corona
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik, sehingga memiliki visi yang sama dalam mengatasi wabah virus corona (Covid-19). Jokowi juga meminta agar ada laporan terkait kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD di berbagai daerah.
"Pentingnya kerjasama antara pusat dengan daerah sehingga komunikasi antara pusat dengan daerah betul-betul harus selalu dilakukan. Sehingga semuanya kita memiliki satu visi, memiliki satu garis yang sama dalam menyelesaikan covid 19," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas laporan tim gugus tugas covid-19, Senin (6/4).
Dalam rapat ini, Jokowi juga meminta agar ada laporan terkait kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD di berbagai daerah. Realokasi dan refocusing anggaran ini dinilai penting karena berkaitan dengan jaring pengaman soial yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sangat terdampak pandemi ini.
Selain itu, Presiden juga membahas terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Yang paling penting saya ingin menanyakan beberapa hal terutama dengan nanti pelaksanaannya seperti apa. Dalam rangka kita memiliki sebuah kesempatan untuk mencegah memutus rantai dari penyebaran covid-19,"ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar informasi mengenai wabah corona di berbagai negara lainnya di dunia disampaikan kepada masyarakat. Saat ini, kata dia, sudah terdapat 207 negara yang terdampak akibat virus ini, 10 negara di antaranya memiliki kasus positif tertinggi di dunia.
Seperti di Amerika Serikat yang kasus positifnya telah mencapai 305 ribu, Italia dengan kasus sebanyak 119 ribu, Spanyol sebanyak 117 ribu, Jerman 85 ribu kasus, Cina 82 ribu kasus, Prancis sebanyak 63 ribu kasus, Iran 53 ribu kasus, Inggris 38 ribu kasus, Turki 20 ribu kasus, dan juga Swiss 19 ribu kasus.
"Biar kita semua memiliki gambaran bahwa penyakit ini tidak hanya di Indonesia. Tetapi di 207 negara. Dan kasus-kasusnya tadi disampaikan 10 kasus tertinggi di negara-negara saya sebutkan. Itu mungkin perlu atau setiap hari, setiap dua hari harus ada yang menyampaikan. Tetapi sekali lagi itu bukan dari kita," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika