Gugus Tugas: 1,6 Juta Pekerja di-PHK dan Dirumahkan
Masifnya PHK mendorong pemerintah agar lebih sigap dalam menyalurkan jaring pengaman.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendata ada sekitar 1,6 juta pekerja Indonesia yang telah di-PHK (pemutusan hubungan kerja) dan dirumahkan. Perusahaan terpaksa melakukan PHK dan merumahkan karyawan karena ekonomi nasional terpukul pandemi Covid-19. Masifnya PHK mendorong pemerintah agar lebih sigap dalam menyalurkan jaring pengaman sosial kepada masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonomi rumah tangganya terimbas Covid-19.
"Presiden telah perintahkan untuk segera diberikan Kartu Prakerja dan segara disalurkan bansos sehingga masyarakat terutama di Jabodetabek mendapat dukungan," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (13/4).
Penyaluran jaring pengaman sosial juga akan menyasar tenaga kerja migran Indonesia yang berada di Malaysia yang memilih untuk tidak pulang ke Tanah Air. Penyaluran bantuan sosial ini akan melibatkan Tentara Diraja Malaysia agar bantuan bisa sampai ke tangan pekerja migran di negeri jiran.
Pemerintah, ujar Doni, mulai menyusun program-program padat karya dan stimulus ekonomi agar lapangan pekerjaan kembali terbuka. Namun, prioritas saat ini adalah penanganan Covid-19 terlebih dahulu. Doni meminta masyarakat untuk sementara waktu menahan diri dan menuruti imbauan pemerintah agar tinggal di rumah dan menunda perjalanan.
"Ada beberapa peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Mudah-mudahan ini solusi setelah Covid-19 berakhir. Saat ini kita sabar. Kita sadar untuk menahan diri, untuk mengikuti anjuran yang diberikan pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi meminta Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani segara merealisasikan pencairan bantuan sosial berupa paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) paling lambat pekan ini. Selain dua bantuan tersebut, insentif lain seperti program keluarga sejahtera (PKH) dan Kartu Prakerja juga diminta untuk dikebut pelaksanaannya.
"Ini sudah sangat-sangat mendesak. Semuanya harus jalan minggu ini. Saya turun ke bawah kemarin. Saya lihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," ujar Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika