Tenaga Medis di DIY akan Segera Huni Tempat Karantina

Tempat karantina akan dihuni tenaga medis DIY.

Rep: Sylvi Dian Setiawan Red: Muhammad Hafil

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Juru Bicara Penanganan Covid-19 untuk DI Yogyakarta (DIY), Berty Murtiningsih mengatakan, tenaga medis akan segera huni tempat karantina yang sudah disiapkan di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Rencananya, tempat tersebut akan dihuni mulai Selasa (13/4) besok.


Pihaknya pun masih melakukan pendataan. Bahkan, sudah ada tenaga medis yang mendaftar untuk ditempatkan di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tersebut.

"Sudah ada yang mendaftar sembilan orang tenaga kesehatan, tetapi akan masuk hari Selasa," kata Berty kepada wartawan, Ahad (12/4).

Terkait tenaga medis yang dapat menghuni tempat karantina tersebut, hanya yang menangani pasien Covid-19 di DIY. Namun, untuk sementara hanya diperuntukkan bagi tenaga medis di rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, terutama yang ditolak masyarakat karena dianggap membawa virus.  

Selain menyiapkan tempat bagi tenaga medis, Pemda DIY juga menyiapkan tempat karantina bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP). Karantina bagi ODP ini disiapkan di Asrama Haji, Sleman.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler

UAH Usul Tambang Dikelola untuk Kesejahteraan Guru

PBNU Bekukan JATMAN Pimpinan Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan, Ada Apa?

Sosok Agus Gondrong, Mantan Kades Temanggung yang Unggul di Pilkada Lawan Penjabat

Remaja Pembunuh Ayah dan Nenek di Jaksel Dikenal Berprestasi, Masuk SMA di Usia 14 Tahun

Muncul Spekulasi Motif Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Ini Respons Polisi

Ganjar Beberkan Alasan Mengapa PDIP Menang di Bali dan Jakarta, Tapi Babak Belur di Jateng

Jejak Kontroversi Effendi Simbolon Sebelum Dipecat PDIP, dari Dukung Prabowo Sampai RK

Ini Kesaksian Warga tentang Keseharian Nenek yang Dibunuh Remaja 14 Tahun di Jaksel

Begini Situasi Terbaru Rumah Tempat Remaja 14 Tahun Bunuh Ayah dan Neneknya di Jaksel

Menko PMK: Presiden Prabowo Ingin Pilkada Dievaluasi Agar Warga tak Dididik Politik Uang