PLN tak Sanggup Jika Harus Menyubsidi Pelanggan Industri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku tak sanggup jika semua sektor memerlukan insentif atau subsidi pembayaran listrik di tengah wabah corona ini. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, saat ini PLN masih sanggup memberikan subsidi atau insentif untuk masyarakat.

Namun, jika harus juga memberikan subsidi ke sektor industri, kata Zulkifli, PLN tak siap. "Dengan kerendahan hati kami, jika industri dan bisnis juga harus diberikan insentif, kami gak akan mampu melaksanakan itu," ujar Zulkifli dalam rapat virtual bersama Komisi VI, Kamis (16/4).

Zulkifli menjelaskan, apabila memang perlu adanya insentif untuk industri dan sektor bisnis maka perlu ada kebijakan yang lebih besar dari pemerintah. Saat ini, PLN baru bisa memberikan subsidi untuk kelompok rumah tangga saja.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosadi meminta PLN memperluas jangkauan insentif untuk rumah tangga apabila PLN keberatan untuk memberikan insentif ke sektor industri dan bisnis PLN.

"Usul saya, untuk 900 VA, semua diskon 50 persen. Sedangkan untuk pelanggan 1.300 VA sebesar 25 persen," ujar Andre.

Menanggapi hal tersebut, kata Zulkifli, PLN masih akan melihat sampai tanggal 20 April ini berapa banyak pelanggan dari dua golongan tersebut yang memang terdampak Covid-19 sehingga tidak bisa membayar listrik.

"Kami paham, dengan pandemi Covid-19 yang akan berjalan panjang ini pelanggan 900 VA nonsubsid dan 1.300 VA memang akan mulai kesulitan bayar listrik. Tapi kami belum ada datanya. Kami baru akan data pada 20 April besok. Pada saat itu, jatuh temponya. Jadi 20 April baru kita akan tahu, dari dua golongan itu, berapa orang yang betul-betul terdampak dan sulit bayarnya. Setelah 20 April nanti," papar Zulkifli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika