Pendaftaran Kartu Prakerja Ditutup, 5,7 Juta Orang Mendaftar
Gelombang pertama pendaftaran kartu prakerja hanya berkapasitas 200 ribu orang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menutup pendaftaran peserta Kartu Prakerja gelombang pertama pada Kamis (16/4) kemarin. Sebanyak 5,7 juta orang pun telah mendaftarkan diri menjadi peserta dari program tersebut.
Dalam rakor Kartu Prakerja Pembahasan Dukungan Sistem di Kementerian dan Lembaga Terkait & Peningkatan Kapasitas Program Prakerja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebanyak 4,2 juta orang sudah melakukan verifikasi melalui email. Sebanyak 3,1 juta peserta sudah terverifikasi.
"Antusiasme masyarakat dari 34 provinsi ternyata sangat tinggi. Ini adalah program pemerintah pertama yang menggunakan sistem digital sehingga open access dan equal opportunity, siapapun bisa mendaftar," kata Airlangga, dikutip dari siaran resmi KSP, Jumat (17/4).
Selanjutnya, pemerintah akan meningkatkan kapasitas peserta setelah gelombang pertama ini berjalan baik. Kapasitas peserta akan dinaikkan dari 164 ribu menjadi 200 ribu orang.
Pada seleksi awal dilakukan untuk mengetahui motivasi peserta mengikuti program ini. Kemudian pemerintah melakukan verifikasi data peserta berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah dengan data yang ada di Kemendikbud serta tidak sedang menerima program bantuan sosial.
Selain itu, masing-masing kementerian, di antaranya Kemenaker, Kemenpar, dan BPJS tenaga kerja juga telah memberikan data terkait peserta yang terkena PHK.
"Semua ini menjadi database dan di-crosscheck dengan data yang masuk. Jadi seluruh program berbasis pendaftaran aktif," katanya.
Program itu digelar dengan menggunakan sistem digital dan konsep continue learning. Para peserta Kartu Pra Kerja nantinya akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan skill dan ada penempatan kerja setelah pelatihan.
Menurut Airlangga, program tersebut juga menjadi program jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan karena pandemi Covid-19 saat ini.
"Konsepnya diubah, selain untuk pelatihan juga sebagai jaring pengaman sosial. Tetapi konsep untuk menambah skill, dilanjutkan," ucap dia.
Pemerintah juga menaikkan anggaran Kartu Prakerja menjadi Rp 20 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika