Tri Rismaharini Terbitkan Protokol Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur menerbitkan banyak protokol kesehatan berupa imbauan melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh masyarakat sebelum diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pahlawan tersebut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mengatakan, surat edaran itu menyasar ke semua sektor mulai dari tempat ibadah, pusat perbelanjaan, toko swalayan, pendidikan, pasar, restoran, rusun, transportasi, hingga protokol pengendalian mobilitas penduduk yang dikirimkan kepada Ketua RT, pengelola apartemen, pengelola country house, dan pengurus Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur.

"Protokol kesehatan itu juga menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19," katanya di Kota Surabaya, Rabu (22/4).

Menurut Risma, dalam setiap protokol itu juga dijelaskan dengan cukup rincimengenai beberapa imbauan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, salah satunya yakni imbauan mengenai jarak minimal satu meter, wajib menggunakan masker, tidak berjabat tangan, tidak berkerumun hingga menerapkan etika batuk.

Melalui surat edaran protokol kesehatan yang telah disebar ke semua sektor itu, Wali Kota berharap warga dapat mengikutinya. Upaya ini semata-mata untuk melindugi warga Surabaya serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Terkait surat edaran protokol terkait pengendalian mobilitas penduduk, Risma mengimbau kepada seluruh ketua RT maupun pihak pengelola perhotelan atau apartemen untuk melakukan beberapa antisipasi.

Bahkan, pihaknya juga meminta kepada warga apabila ada anggota keluarganya yang ada di luar kota atau luar negeri untuk menunda kepulangannya ke Surabaya.

Sedangkan bagi warga Surabaya yang ada di luar kota atau luar negeri dan sudah terlanjur kembali ke Surabaya, maka harus mentaati langkah-langkah penanganannya, yakni kepala keluarga harus melaporkan anggotanya ke pengurus RT yang ditunjuk atau pengelola apartemen setempat. "Laporan itu harus dilakukan paling lambat 1×24 jam sejak kedatangan," kata Risma.

Kemudian pengurus RT yang ditunjuk atau pengelola apartemen itu harus memasukkan data warganya itu melalui aplikasi lawan covid-19. Selain itu, warga tersebut bersama seluruh anggota keluarganya diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari dengan mentaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan.

Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser mengatakan pihaknya mendorong masyarakat menerapkan protokol pengendalian mobilitas penduduk di lingkungan RT dan RW.

"Maka dari itu, kami minta kepada seluruh pengurus RT/RW, kepada semua warga, untuk menutup akses-akses pintu gang yang tidak penting, buatlah semua akses keluar masuk menjadi satu pintu," katanya.

Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya telah menerapkan penyesuaian sistem kerja pegawai di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan se-Surabaya. Selain itu juga memaksimalkan berbagai layanan perizinan, kesehatan, maupun administrasi kependudukan melalui daring.

Bahkan Pemkot Surabaya bersama jajaran samping juga membuka posko sterilisasi yang ditempatkan di beberapa titik akses pintu masuk ke Kota Surabaya. Para petugas melakukan penyemprotan disinfektan bagi setiap kendaraan atau pengendara yang akan masuk ke Surabaya.

Begitu juga protokol kesehatan di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan Surabaya juga menerapkan sistem belajar di rumah bagi peserta didik atau pelajar Kota Surabaya sejak 16 Maret 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika