CEO Ruangguru Mundur, Mitra Kartu Prakerja Harus Dievaluasi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath Risalah, Arif Satrio Nugroho, Adinda Pryanka

Mundurnya CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara dari jabatan staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan pertanyaan, bagaimana nasib Ruangguru sebagai aplikator yang masuk dalam program Kartu Prakerja? Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengevaluasi semua mitra program Kartu Prakerja.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah menyarankan, dalam konteks Ruangguru.com sebagai mitra kerja Kartu Prakerja sudah sepatutnya seluruh mitra program Kartu Prakerja dihentikan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan evaluasi. Terlebih, perusahaan milik Belva, Ruangguru.com adalah anak perusahaan asal Singapura.

Selain itu, lanjut Wana, penunjukan Ruangguru sebagai mitra program Kartu Prakerja memunculkan kesan bahwa penunjukan itu tidak objektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden. "Sebab, proses pemilihannya pun tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa," kata Wana.

Sebelumnya, Belva menjelaskan, pendunduran diri dari jabatan stafsus Presiden dilakukan guna menghindari konflik kepentingan menyusul dijadikannya Ruangguru sebagai salah satu aplikator program pemerintah melalui Kartu Prakerja. Belva mengatakan, bahwa dirinya tidak ingin agar polemik tersebut berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menangani pandemi Covid-19

Dia mengungkapkan, seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dia mengklaim bahwa hal itu juga tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan.

"Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja," katanya.⁣

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pengunduran diri Belva tak lantas menghentikan polemik penunjukkan Ruangguru sebagai mitra program Kartu Prakerja. Menurut Saleh, polemik itu muncul sebagai respons terhadap pemilihan Ruangguru yang ditunjuk sebagai mitra pelaksana kartu prakerja.

"Sebetulnya semua biasa saja. Ini dianggap luar biasa karena Adamas adalah CEO Ruangguru," kata Saleh melalui pesan yang diterima Republika, Rabu (22/4).

Penunjukkan Ruangguru sebagai mitra Prakerja memunculkan kesan bahwa penunjukan itu tidak objektif. Saleh pun menilai, kesan itu wajar. Sebab, pada saat proses penunjukan, Belva masih berstatus aktif sebagai stafsus Presiden.

“Ada teman yang bilang, sayang sekali dia mundur. Katanya, kalaupun mundur, tetap saja polemiknya tidak selesai. Bahkan, orang akan mengatakan bahwa dia hanya mundur beberapa langkah untuk maju triliunan langkah," kata Sekretaris Fraksi PAN ini.

Sejak awal, kata Saleh, yang menjadi persoalan utama bukanlah posisinya sebagai stafsus Jokowi. Namun, yang dipersoalkan adalah soal proses penunjukan lembaganya sebagai mitra Kartu Prakerja. Sebaiknya, proses penunjukkan Ruangguru dijelaskan secara terbuka.

“Kalau mundur seperti ini, bisa jadi orang malah menyangka bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Bahkan, ketidakwajaran itu ditunjukkan oleh sikap Adamas sendiri. Buktinya tidak wajar, dia mengundurkan diri. Kalau semua sesuai aturan, kan tidak perlu mengundurkan diri. Apalagi, dia mengatakan bahwa keputusan mengundurkan diri itu adalah keputusan yang berat," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan DPR RI ini.

Tak ada konflik kepentingan

Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam pemilihan mitra program Kartu Prakerja. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, dipilihnya Ruangguru sebagai salah satu aplikasi mitra Kartu Prakerja tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan yang diemban sang CEO Ruangguru Adamas Belva, sebagai Stafsus Presiden Jokowi.

Penjelasan Pramono ini juga disampaikan berbarengan dengan konfirmasi mundurnya Belva dari jabatannya sebagai Stafsus Jokowi, pada Selasa (21/4). Dalam surat terbuka yang diunggah di media sosialnya, Belva mengakui bahwa tudingan adanya konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja merupakan alasan kuat di balik pengunduran dirinya.

"Terkait dengan keikutsertaan Ruang Guru dalam Kartu Prakerja, seperti sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian bahwa proses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini," ujar Pramono, Selasa (21/4).

Presiden Jokowi pun dijelaskan Pramono telah menerima surat pengunduran diri Belva. Jokowi, ujar Pramono, juga memahami alasan di balik pengunduran diri lulusan Stanford dan Harvard tersebut.

Manajemen pelaksana Kartu Prakerja sedang menjajaki kerja sama dengan tiga platform digital untuk memperluas cakupan program. Mereka akan menambah jajaran platform penyedia berbagai program pelatihan yang saat ini berjumlah delapan buah, di antaranya, Ruangguru, Bukalapak dan Tokopedia.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan nama tiga platform tersebut mengingat sekarang masih dalam tahap eksplorasi. "Pada saat nanti sudah tanda tangan (nota kesepahaman), kalau memang ada kesepakatan, tentu kami umumkan," tuturnya saat teleconference dengan jurnalis, Senin (20/4).

Panji mengatakan, tidak menutup kemungkinan jumlah platform digital mitra resmi Kartu Prakerja terus mengalami pertambahan setiap tahun. Sebab, pemerintah terus membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan platform yang memang bersedia menjadi bagian dari pelaksanaan Kartu Prakerja dan memenuhi kriteria.

Panji menekankan, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja tidak melakukan tender dengan platform digital yang ingin menjadi mitra resmi. Sebab, mereka tidak melakukan pengadaan barang dan jasa yang harus dibayarkan kepada platform. Program Kartu Prakerja bersifat memberikan semua bantuan kepada peserta.

Panji menambahkan, delapan platform yang kini sudah menjadi mitra resmi Kartu Prakerja bersaing dengan bebas. Masyarakat memiliki hak untuk memilih platform sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

"Bukan pemerintah yang menentukan dan menugaskan platform untuk memberikan bantuan pelatihan, tapi pure (murni) oleh peserta itu sendiri," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika