Legislator Minta BUMN Transportasi Atur Ulang Skema Bisnis
Tahun ini perusahaan transportasi terancam merugi akibat larangan mudik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang libur lebaran, biasanya menjadi berkah bagi perusahaan transportasi, baik laut, udara dan laut. Mereka mendapatkan pemasukan berkali-kali lipat dari hari biasa, karena maraknya masyarakat menggunakan jasa mereka untuk mudik ke kampung halamannya. Namun lebaran tahun ini justru kebalikannya, mereka terancam merugi akibat larangan mudik.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Achmad Baidowi meminta, kondisi seperti ini bisa dijadikan momen bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) transportasi seperti PT Garuda Indonesia, ASDP, PT Pelni, dan PT KAI untuk mengatur ulang skema bisnis ke depan. “Kondisi saat ini BUMN transportasi bisa mengatur ulang terkait skema bisnis ke depan,” pinta Baidowi, dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Rabu (29/4)
Menurut Baidowi, mengatur kembali skema bisnis ini diperlukan agar saat pandemi Covid-19 berakhir, kinerja BUMN transportasi bisa beradaptasi dengan keadaan. BUMN juga bisa menghitung ulang semua layanan yang perlu ditingkatkan, atau layanan yang harus dihilangkan karena selama ini cenderung merugi.
“Untuk Garuda Indonesia misalnya, saya minta mengkaji ulang semua rute yang ada dan melaporkannya secara tertulis kepada Kementerian BUMN dan DPR. Sehingga kajian atas rute itu bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari,” jelas Awiek, sapaan akrabnya.
Selain itu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengapresiasi langkah perusahaan-perusahaan BUMN yang tak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pademi Covid-19 ini. Ia berharap skema ini tetap bertahan hingga pademi Covid-19 berakhir.
“BUMN telah memilih untuk menjadikan PHK sebagai alternatif paling terakhir saat menghadapi pademi Covid-19. Semoga skema itu tatap berlangsung hingga pademi Covid-19 berlalu,” tutup Wakil Ketua Baleg DPR RI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika