DPR Minta Pemerintah Hati-Hati Sebelum Relaksasi PSBB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan kebijakan untuk merelaksasi atau melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sebuah daerah. Salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif.

"Sama seperti ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (11/5).

Selain itu menurut dia, berdasarkan data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari. Angka itu masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari. 

"Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisis secara cermat," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai data yang lengkap itu dibutuhkan karena kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Sehingga, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya.

Hal itu, menurut dia, bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Namun, mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi Covid-19.

"Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat," katanya.

Selain itu menurut dia, perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Sebab, penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika