MPR Khawatirkan Rencana Pelonggaran PSBB

Masyarakat diimbau saling menjaga antartetangga di masa pandemi.

Republika/Febrianto Adi Saputro
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menghadiri acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2).
Rep: Febrianto Adi Saputro Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengaku khawatir dengan wacana pelonggaran PSBB oleh pemerintah. Ia menilai seharusnya masyarakat bisa bertahan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

"Saya termasuk yang khawatir dengan pelonggaran-pelonggaran ini karena kalau saja kita bisa bertahan sampai dengan akhir bulan ini dengan disiplin yang tinggi, saya yakin kita bisa memutus mata rantai (penyebaran covidd-19)," kata Lestari saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (13/5).

Ia mengaku khawatir kelonggaran PSBB tersebut tidak diikuti dengan kedisiplinan pribadi yang tinggi. Sebab dirinya masih melihat kedisiplinan masyarakat Indonesia sendiri untuk melakukan penjagaan terhadap diri sendiri masih belum maksimal.

"Betul memang kita berhadapan dengan kelompok masyarakat yang memang harus bekerja untuk menyambung hidup, di sinilah sebetulnya peran pemerintah bagaimana kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah itu," ujarnya.

Ia pun mengepresiasi program Jogo Tonggo yang diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Melalui program tersebut pemerintah daerah mengimbau para warga untuk bisa menjaga tetangganya, dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, program tersebut juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga diri sendiri dan menjaga keluarganya untuk bisa  menekan penyebaran Covid-19.

"Kalau semua pemda aktif melakukan sosialisasi dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk terlibat saya yakin masalah ini terselesaikan," ujarnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengapresiasi solidaritas yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tinggal bagaimana inisiatif dan solidaritas yang tergalang tersebut bisa disalurkan tepat sasaran.

"Yang sebetulnya bisa dilakukan pemerintah yaitu melakukan pemantauan, sehingga pemerintah bisa masuk ke daerah-daerah yang tidak bisa tercover, oleh publik yang melakukan inisiatif," tegas politikus Partai Nasdem tersebut.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler