DPR: Pemerintah Perlu Buat Protokol Kesehatan Lebih Detail
Legislator mengatakan, pemerintah perlu membuat protokol kesehatan yang lebih detail.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, pemerintah perlu segera membuat protokol kesehatan yang lebih detail. Selain itu, pemerintah juga diminta berupaya meningkatkan kepatuhan warga untuk menjalankan protokol yang dibuat selama virus corona jenis baru (Covid-19) belum dapat dikendalikan.
"Selain catatan dari WHO untuk melakukan relaksasi kebijakan pengendalian Covid-19, hal penting lain yang juga perlu mendapat perhatian pemerintah adalah terkait pembuatan protokol kesehatan yang lebih detail, dan tingkat kepatuhan warga untuk menjalankan protokol yang dibuat," kata Melki Laka Lena, Senin (25/5).
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan catatan WHO maupun para ahli virus di dunia dan Indonesia bahwa virus Covid-19 belum bisa dikendalikan. Selain itu, menurut dia, hal itu agar masyarakat bisa hidup berdamai dengan Covid-19 sehingga aktivitas kehidupan bisa berjalan seperti biasa. Menurut dia, perlu pembuatan protokol untuk mengatur semua aktivitas kehidupan di tengah masyarakat, seperti pendidikan, aktivitas ekonomi, transportasi, dan beribadah.
"Bagaimana protokol kesehatan di dunia pendidikan dari PAUD sampai kampus, tempat kerja, baik kantor atau pabrik, atau di tengah masyarakat, transportasi darat, laut, udara, bagaimana beribadah, di mal atau pasar, dan aktivitas lainnya," katanya.
Protokol ini harus dibuat secara detail dan jelas. Hal ini juga mesti dikampanyekan tokoh masyarakat menggunakan berbagai media elektronik, cetak, ataupun daring secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan, kepatuhan masyarakat terhadap protokol yang dibuat dibangun secara ketat dan disiplin.
"Masyarakat dipandu untuk mengikuti protokol kesehatan yang detail dan jelas. Harus tegas dan disiplin sehingga aturan baru berbagai aspek kehidupan bisa berjalan sekaligus bisa mencegah penularan Covid-19 saat warga beraktivitas," katanya menjelaskan.
Mengenai pengawasan, dia mengatakan, pelaksanaan dan evaluasi protokol kesehatan di berbagai aspek dapat dipantau secara ketat. "Dengan evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus, niscaya membantu cara pandang dan perilaku masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 seperti penyakit lain; TBC, DBD, malaria, HIV-AIDS," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika