Ribuan Warga Palestina Turun Kecam Pencaplokan Tepi Barat

Pencaplokan Tepi Barat akan membunuh upaya perdamaian.

EPA-EFE/ ALAA BADARNEH
Ilustrasi kawasan tepi barat Palestina
Rep: Kamran Dikarma Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Ribuan warga Palestina di Ramallah melakukan demonstrasi menentang rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel, Senin (8/6). Beberapa pejabat Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) turut berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA, para pengunjuk rasa mengibar-ngibarkan bendera Palestina sambil menyuarakan kecaman terhadap rencana pencaplokan Israel. Beberapa pejabat Fatah dan PLO yang menjadi orator dalam demonstrasi tersebut memperingatkan aneksasi Tepi Barat akan membunuh setiap kesempatan pencapaian perdamaian.

Baca Juga



Mereka menyebut pencaplokan Tepi Barat akan menghancurkan tujuan pembentukan negara Palestina yang berdaulat sesuai garis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sebelumnya PLO telah menuntut posisi yang jelas dan tegas dari komunitas internasional terkait pencaplokan, termasuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.

Sebab dalam hal ini Israel dianggap melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Pada Ahad lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan menyetujui pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari rencana pencaplokan Tepi Barat. Dia menyebut aneksasi akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang.

“Rencana pencaplokan tidak akan mencakup pembentukan negara Palestina dan pemerintah pasti tidak akan menyetujuinya,” ujar Netanyahu, dikutip laman Anadolu Agency.

Netanyahu mengungkapkan bahwa proses pemetaan untuk pencaplokan belum selesai. Menurut Times of Israel, Netanyahu telah melakukan pertemuan dengan para pemimpin permukiman pada Ahad lalu.

Beberapa sumber mengatakan Netanyahu masih berniat mencaplok semua permukiman ilegal Israel yang berada di Tepi Barat pada 1 Juli mendatang. Namun, dia mengakui bahwa menganeksasi tanah lain seperti yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian Amerika Serikat (AS) membutuhkan waktu lebih lama.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler