Pradi akan Jadikan Depok Kota Modern, Berbudaya, Relijius
Pradi gregetan melihat perkembangan Kota Depok yang kini seakan tanpa arah.
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Bakal Calon Wali Kota Depok yang masih menjabat Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menegaskan, ia siap tempur di Pilkada Depok untuk menjadi wali kota. Politisi dari Partai Gerindra ini merasa gregetan melihat perkembangan Kota Depok yang kini seakan tanpa arah dan tujuan.
"Terus terang selama ini saya sedikit sekali dilibatkan dalam bekerja. Betul, berdasarkan UU, peran wali kota sangat besar, tapi bekerja itu tidak bisa sendiri. Libatkan semua potensi yang ada untuk suksesnya pembangunan di segala bidang," ujar Pradi di acara Bincang Bareng Wartawan dengan Bakal Calon Wali Kota Depok di Depok Media Center (DMC) Hotel Bumi Wiyata Depok, Rabu (8/7).
Menurut Pradi, strategi pembangunan Kota Depok harus berdasarkan visi yang tematik sehingga monumental. Untuk itu, prioritas pembangunan tidak harus mengejar pertumbuhan semata namun mesti beriringan dengan pemerataan.
"Selama ini konsep pembangunan yang dikembangkan di Kota Depok parsial, sepotong-sepotong sehingga tidak merata. Seharusnya, Kota Depok itu punya Depok Outer Ring Road sehingga monumental,” jelas Pradi.
Pradi mengutarakan, pembangunan infrastruktur jalan sudah sangat mendesak diwujudkan dengan membangun jalan baru dan penghubung antarwilayah di Kota Depok. Misalnya, pembangunan jalan alternatif dari Jalan Juanda hingga Cinere dan Jatijajar, Cilodong sampai Sawangan. "Tujuan pembangunan yang monumental itu untuk menjadikan Depok sebagai kota modern, berbudaya, dan religius. Kalau fasilitas transportasi terintegrasi, produktivitas masyarakat Kota Depok akan meningkat,” paparnya.
Terkait dengan perhelatan Pilkada Depok 2020, Pradi mengungkapkan, ia siap bertempur untuk menjadi Wali Kota Depok. "Saya ibaratnya sudah berada di jalan tol, bukan lagi mencari kendaraan. Tunggu waktunya, rekomendasi akan segera keluar. Gerindra sudah berkoalisi dengan PDIP dan sedang mengajak koalisi partai lainnya, Golkar, PKB, PPP, dan PSI," ungkapnya.
Pradi juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) mesti profesional dan netral dalam pelaksanaan Pilkada Depok. "Tugas ASN adalah melayani masyarakat bukan ikut-ikutan politik praktis. Jadi saya tegaskan jangan ada ASN yang berpihak, risikonya akan saya laporkan untuk dipecat," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika