Luhut Jelaskan ke Moody's Upaya Pemulihan Ekonomi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, pada Senin (20/7) kemarin. Dalam pertemuan tersebut Luhut memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta apa saja langkah pemerintah dalam mengelola keuangan di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7), menjelaskan dalam kesempatan itu, Luhut mengatakan penanganan Covid-19 semakin membaik, karena secara nasional tingkat kesembuhan (recovery rate) mencapai 52,5 persen, dengan 24 provinsi memiliki tingkat kesembuhan di atas 50 persen.

"Berbagai bantuan dan stimulus juga sudah disiapkan untuk membantu perekonomian nasional. Sejauh ini total sudah Rp 695,2 triliun disiapkan pemerintah untuk memberi stimulus ekonomi, termasuk jaring pengaman sosial yang menjangkau hingga 40 persen masyarakat miskin," kata Jodi.

Pemerintah juga akan fokus mengawasi penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, karena keenam provinsi tersebut menyumbang hingga 70 persen dari jumlah kasus nasional.

Jodi menambahkan, kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Namun hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini, karena setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022.

"Sehingga di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3 persen," imbuhnya.

Jodi mengatakan sebagaimana pesan Menko Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran. Ia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp 123,46 triliun.

"Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara hati-hatidan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik," terang Jodi.

Ke depan, belanja pemerintah akan dipercepat untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga sektor usaha kecil dan menengah agar bisa bertahan di tengah situasi pandemi.

Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia, serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan, terutama di bidang hilirisasi. Kemudahan berinvestasi juga diyakini akan semakin baik dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya masih berjalan di DPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika