Merger Sekolah Swasta di DKI Harus Berhati-hati
Merger antarsekolah swasta akan dilakukan pada sekolah yang siswanya sedikit.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), Sapto Sugiharto menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan melakukan reformasi sekolah swasta di Jakarta. Salah satu kebijakan yang dicetuskan Anies adalah merger antarsekolah swasta yang siswanya sedikit.
"Untuk beberapa sekolah swasta yang melayani masyarakat sosial ekonomi menengah ke bawah, tentunya akan sangat membantu," kata Sapto, dihubungi Republika.co.id, Selasa (21/7).
Ia memperkirakan, jika kebijakan itu diterapkan dengan adil maka akan menaikkan jumlah murid di sekolah swasta sehingga bisa bertahan. Tentunya, lanjut dia, dibutuhkan juga dukungan pendanaan dari pemerintah daerah.
"Saya kira tujuannya pun demikian, bisa membantu pihak sekolah. Asal ada support berupa insentif lebih bagi sekolah yang menerima/ikut program ini. Mungkin ada daerah tertentu yang sekolah negerinya padat," kata dia lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah DKI Jakarta Suparno Sastro menilai pemerintah harus berhati-hati apabila akan melakukan penggabungan sekolah swasta. Menurutnya, yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan merger adalah pembinaan sekolah swasta dari pemerintah.
"Saya pikir harus hati-hati untuk melakukan proses itu. Merger barangkali salah satu alternatif, yang lain barangkali bisa melalui proses pembinaan karena //kan memang tidak sederhana," kata Suparno.
Pemerintah harus memastikan dalam penggabungan tersebut sekolah swasta mendapatkan keuntungan. Sebab, jika sekadar digabung, masing-masing sekolah swasta memiliki yayasan yang juga harus dipikirkan.
Kepala SMA Labschool Jakarta ini menambahkan, sekolah-sekolah di Ibu Kota, baik negeri ataupun swasta saat ini sangat membutuhkan peta jalan pendidikan. Menurut Suparno, jika peta jalan sudah dibuat maka ke depannya sekolah swasta akan lebih paham harus melakukan apa terhadap lembaga pendidikannya.
"Kita mesti tahu dulu roadmap dinas pendidikan itu seperti apa. Akhirnya, kita harus bersikap seperti apa itu kita jadi tahu," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika