KKP Dorong Pelaku Usaha Tingkatkan Ekspor ke AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin menguatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar global. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan Indonesia menempati urutan ke-11 eksportir produk perikanan di dunia dengan nilai sebesar 4,9 miliar dolar AS atau sekitar 3 persen pangsa pasar global pada 2019. 

Untuk pasar Amerika Serikat (AS) yang merupakan importir terbesar produk perikanan dunia, Indonesia menempati urutan kelima dengan nilai ekspor sebesar 1,9 miliar dolar. Ini setara 8,2 persen pangsa pasar impor produk perikanan AS.

Edhy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap bersatu dan bersama dalam menguatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Terlebih, kata Edhy, kegiatan ekspor juga memiliki tantangan yang relatif besar dengan semakin ketatnya persyaratan dari negara tujuan dan adanya persaingan antar negara-negara eksportir produk perikanan.

"Ekspor merupakan salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena ekspor memiliki keterkaitan langsung, terutama kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan," ujar Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (21/7).

Edhy mengingatkan perkembangan persyaratan impor AS semakin ketat, baik dari unsur keamanan pangan maupun dari unsur keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Food Safety Modernization Act, Seafood Import Monitoring Program, serta rencana pemberlakukan ketentuan impor baru yaitu terkait Marine Mammal Protection Act (MMPA). 

Hal ini, menurut Edhy, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi eksportir produk perikanan mengingat Indonesia memiliki kebijakan yang sejalan dengan pemerintah AS dalam hal keamanan produk pangan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam.

Edhy memastikan KKP terus berupaya mengembangkan sistem sertifikasi hasil tangkapan ikan, sistem ketertelusuran ikan, implementasi Seafood Import Monitoring Program (SIMP), implementasi logbook, serta terus menjaga sumberdaya laut. Cara yang ditempuh pemerintah di antaranya melalui konservasi sumberdaya perikanan, seperti mengurangi risiko kematian mamalia laut dalam kegiatan penangkapan ikan.

"KKP mengapresiasi bantuan teknis yang selama ini diberikan Pemerintah AS melalui USAID maupun organisasi lainnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem laut," sambung Edhy.

Edhy menyampaikan Indonesia memiliki sumber daya alam luar biasa di sektor kelautan dan perikanan dengan 6,4 juta km2 luas perairan dan 108 ribu km garis pantai. Dari kondisi geografis tersebut, Indonesia memiliki potensi lestari perikanan tangkap sebesar 12,54 juta ton per tahun, potensi budidaya air tawar 2,83 juta hektare, budidaya air payau 2,96 juta hektare, dan budidaya laut 12,12 juta hektare.

"Keunggulan sumberdaya tersebut diharapkan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dan berlandaskan gotong royong," ucap Edhy.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS Semester I tahun 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 2,4 miliar dolar AS atau meningkat 6,9 persen dibanding periode yang sama pada 2019. Sedangkan surplus neraca perdagangan semester I 2020 sebesar 2,2 miliar dolar atau meningkat 8,3 persen dibanding periode yang sama pada 2019.

Pada periode tersebut, AS merupakan negara tujuan utama dengan nilai ekspor 977,8 juta dolar AS atau 40,6 persen terhadap total ekspor perikanan. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,2 persen dibanding periode yang sama pada 2019. Komoditas utama ekspor perikanan ke AS meliputi udang, rajungan, tuna-cakalang, tilapia, dan rumput laut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika