Wagub DKI Terima Hasil Pendataan dari Koalisi Pemantu Bansos
Pemprov DKI mengeklaim sangat transparan dalam menjalankan program bansos.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menerima temuan hasil pendataan bantuan sosial (bansos) dari Koalisi Pemantau Bansos Jakarta. Data tersebut nantinya menjadi bahan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam mengoptimalkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terkhusus yang terdampak pandemi Covid-19.
Ariza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menyambut baik hadirnya koalisi tersebut untuk membantu pendataan bansos di Ibu Kota. "Kami mengapresiasi semua LSM atau NGO yang terlibat aktif dalam rangka memberi perhatian lebih kepada masyarakat yang kurang mampu," katanya saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).
Dia menjelaskan, selain membantu soal pendataan bagi para masyarakat yang berhak menerima, koalisi pemantau bansos juga memberi bantuan soal penyaluran bansos. "Juga bantuan pencarian alokasi-alokasi pendanaan yang memungkinkan dari APBD, yang terkoreksi hingga lebih dari 50 persen," terang politikus Partai Gerindra itu.
Dia mengatakan, Pemprov DKI sangat transparan dalam menjalankan program bansos. "Pemprov sangat transparan, silakan cek apa saja," kata Ariza menambahkan jika pemprov terus membangun sistem pendataan, penyaluran, dan peningkatan kualitas sembako.
Dalam kesempatan yang sama, Gurnadi Ridwan yang merupakan tim riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan, pihaknya memberi informasi kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa ada masalah dalam proses pemberian bansos. "Khususnya terkait data dimana masih ada warga yang sebenarnya dia berhak tapi tidak dapat atau ada yang tidak berhak tapi menerima. Jadi ada peraduan data," ucapnya.
Selain itu, ada masalah lainnya, diantaranya bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta yang masuk golongan orang miskin baru akibat terdampak pandemi.
Oleh sebab itu, menurut dia, Pemprov DKI diharapkan memiliki alternatif untuk bisa memberi bantuan kepada masyarakat yang belum mendapatkannya karena bisa jadi pandemi akan berkelanjutan. Dia menyarankan, Pemprov DKI menciptakan sistem bantuan PKH lokal yang nantinya lebih fleksibel dalam pemanfaatannya.
"Ketika ada bantuan PKH lokal ini, bagus, ini kan artinya nanti ketika sudah jadi sistem, bisa lebih fleksibel," terang Gurnadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika