Netanyahu: Palestina tak Bisa Veto Perdamaian Arab-Israel

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Palestina tidak bisa lagi memveto perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab. Menurutnya, normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) akan membuka jalan bagi perjanjian dengan lebih banyak negara Arab karena telah menghapus veto Palestina tentang perdamaian antara negara Yahudi dan dunia Arab.

Terobosan diplomatik Israel dan UEA yang diumumkan pada 13 Agustus lalu, menurut Netanyahu, akan membuka jalan bagi negara lain untuk menormalkan hubungan mereka dengan Israel. "Saya pikir sudah terlalu lama orang Palestina memiliki hak veto tentang perdamaian. Tidak hanya antara Israel dan Palestina, tetapi antara Israel dan dunia Arab," ujar Netanyahu seperti dikutip laman Times of Israel, Senin.

"Jika kami harus menunggu orang Palestina, kami harus menunggu selamanya. Tidak lagi. Orang-orang Palestina, ketika mereka menyadari bahwa hak veto mereka telah menghilang, akan sangat tertekan untuk tetap berada di luar komunitas perdamaian," ujarnya menambahkan.

Hal itu dikatakan Netanyahu pada Ahad (31/8) waktu setempat di Yerusalem. Saat memberikan pernyataan itu dia menjadi tuan rumah dari kunjungan pejabat Amerika Serikat (AS) yang menjadi perantara kesepakatan bersejarah antara Israel dan UEA.

Netanyahu berbicara selama konferensi pers bersama penasihat senior Presiden AS Donald Trump Jared Kushner dan Penasihat Keamanan Nasional AS Robert O'Brien. Pertemuan berlangsung sehari sebelum delegasi AS-Israel termasuk Kushner akan melakukan penerbangan komersial Israel pertama dari Tel Aviv ke Abu Dhabi untuk menerapkan kesepakatan normalisasi Israel-UEA.

Kushner menggemakan pernyataan bahwa negara Arab dan Muslim lainnya akan berdamai dengan Israel. Dia mengatakan, Trump, ayah mertuanya, sedang menulis naskah untuk Timur Tengah yang baru.

Para pemimpin Palestina dengan tajam mengkritik UEA karena setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Palestina menyebut langkah itu tercela dan pengkhianatan.

Netanyahu membela Kushner yang banyak dikritik. "Kami tahu kenyataan telah berubah. Karena kami telah mengubahnya," ujar Netanyahu.

Jared Kushner optimistis masih ada negara Arab lainnya yang akan mengikuti langkah UEA. "Banyak orang menggambarkan negara-negara Timur Tengah tak ada harapan. Tapi dalam beberapa pekan terakhir, saya merasakan optimisme baru. Panggung sekarang diatur untuk lebih banyak (kesepakatan)," ujar Kushner.

Beralih ke Iran, Netanyahu memuji pemerintahan Trump karena menunjukkan kepemimpinan global sejati dengan menentang "mesin perang" Teheran dan menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 yang membatasi program nuklir Iran. "Peringatan bahwa jika Iran memiliki senjata nuklir, mereka akan segera merusak perdamaian. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi," ujarnya.

O'Brien mengatakan keamanan Israel tetap menjadi prioritas tertinggi Gedung Putih. Dia juga memuji kebijakan Amerika di Timur Tengah di bawah Trump. Dia mengatakan masa depan Israel dan negara-negara Arab tidak pernah secerah ini, dan bahwa kemitraan antara industri teknologi tinggi Israel dan pengaruh ekonomi UEA akan benar-benar luar biasa untuk Timur Tengah.

Pada 13 Agustus, Israel dan UEA mengumumkan kedua negara membangun hubungan diplomatik penuh dalam kesepakatan yang ditengahi AS yang mengharuskan Israel untuk menangguhkan rencananya untuk mencaplok bagian Tepi Barat. UEA adalah negara Arab ketiga yang setuju untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel setelah Mesir dan Yordania.

Normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan UEA disepakati pada awal Agustus 2020 setelah melewati percakapan telepon antara pemimpin tiga negara, yaitu Presiden AS Donald Trup, PM Israel Netanyahu, dan Wakil Komandan Tertinggi UEA Syeikh Mohammed Bin Zayed.

Pejabat Israel dan Amerika telah menyatakan harapan bahwa negara-negara Teluk Arab lainnya akan segera mengikuti dengan hubungan yang didasarkan pada kepentingan komersial dan keamanan bersama dan permusuhan bersama mereka terhadap Iran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika